Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia
I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha; I Wayan Landrawan; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari perderaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik non probabilitas sampling dengan cara Porposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah I Wayan Landrawan