Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Wulandari, Saiva
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Good Governance dalam Perspektif Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Hadji, Kuswan; Azzahra, Aisyah; Zain, Cheren Azizah; Wulandari, Saiva; Arifah, Yunita Nurul; Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.934

Abstract

Good Governance is defined as the management of government that is efficient, effective, and accountable, involving public participation, transparency, and accountability. The Constitutional Court, as a judicial institution, has a strategic role in overseeing the implementation of laws and resolving constitutional disputes. This research uses a qualitative method with a case study approach, analyzing the challenges faced by the Constitutional Court in implementing good governance principles and their impact on political stability in Indonesia. Although the Constitutional Court (MK) has made efforts to implement these principles, challenges such as a lack of transparency and resistance from related parties still hinder the effectiveness of oversight. Additionally, the Constitutional Court's decision in the 2024 presidential election dispute triggered massive demonstrations reflecting public dissatisfaction. This research recommends the need for increased transparency, accountability, and public participation in the legal process to strengthen public trust in institutions and maintain democratic stability in Indonesia.
Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma menurut Teori Rechtvinding Sudikno Mertokusumo Wulandari, Saiva
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3975

Abstract

Tulisan ini membahas kekosongan norma terkait penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia dengan menggunakan perspektif teori penemuan hukum (rechtsvinding) Sudikno Mertokusumo. Dalam praktik peradilan, hambatan bahasa sering muncul pada pemeriksaan para pihak, saksi, atau ahli, namun hukum acara perdata masih bertumpu pada HIR dan RBg yang hanya mengatur juru bahasa secara terbatas dan tidak memberikan standar kualifikasi, tata cara penunjukan, sumpah, maupun tanggung jawab penerjemah. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun bersifat umum sehingga tidak mampu mengisi kebutuhan operasional yang timbul di ruang sidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim selama ini mengisi kekosongan norma melalui metode rechtsvinding, khususnya interpretasi sistematis, analogi terhadap Pasal 177 KUHAP, serta konstruksi hukum untuk menjamin kelancaran persidangan. Namun, variasi praktik antar-pengadilan menimbulkan risiko ketidakseragaman standar dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang tidak menguasai bahasa persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui pembentukan PERMA yang secara khusus mengatur kualifikasi, penunjukan, sumpah, mekanisme keberatan, pencatatan, serta tanggung jawab penerjemah lisan dalam perkara perdata.
Co-Authors Arifah, Yunita Nurul Azzahra, Aisyah Hadji, Kuswan Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu Zain, Cheren Azizah