p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RETENTUM
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN Widarma, Widarma; Lubis, Ansori; Zulkarnain, Novi Juli Rosani
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1348

Abstract

Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personol kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.
TINJAUAN YURIDIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARO DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA Tarigan, Aprilda Sary Br; Lubis, Ansori; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1323

Abstract

Indonesia memiliki jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduknya, hal ini merupakan potensi yang besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan tidak tertindas. Pemberdayaan perempuan menjadi stategis yang sangat penting pada peningkatan peran perempuan dalam menambah potensi pada dirinya sehingga lebih mandiri serta berkarya untuk peningkatan ekonomi pada keluarganya tersebut. pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karo (DPPPA Kabupaten Karo). Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo, bagaimana peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi, metode pendekatannya yaitu metode perundang-undangan, analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Karo, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo ada lima tahapan yaitu a. Tahap persiapan. b. Tahap Assesment, didalamnya terdapat proses mengidentifikasi/analisis kebutuhan dan permasalahan c. Tahap perencanaan alternatif program/ kegiatan, d. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, e. Tahap evaluasi. Peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu: a. DPPPA Kabupaten Karo memotivasi kaum perempuan, b. DPPPA Kabupaten Karo membuat program kegiatan pelatihan pemberdayaan Perempuan. c. DPPPA Kabupaten karo membantu akses modal usaha, d. DPPPA Kabupaten Karo membantu memudahkan akses kerja kepada perempuan. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu Kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, minimnya dukungan/suport dari suaminya, kurang memanfaatkan program pelatihan, dan sedikitnya akses kerja bagi perempuan.