Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hospital Efforts in Fulfilling Patients' Rights to Emergency Unit Health Services Rifla, Cici; sni Syam, M.
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 6 (2024): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i6.167

Abstract

A hospital is a health service facility that provides complete individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient and emergency services. The Emergency Department (IGD) is a hospital unit that provides first care to patients. Emergency Services are medical actions required by Emergency Victims/Patients immediately to save lives and prevent disability. The current difficulty of society is expensive health financing. Not only because of the doctor, but to reach health facilities and infrastructure you also have to make a lot of effort. We can see in several cases of patient refusal in the ER at hospitals in several regions of Indonesia how difficult it is for people to get optimal health services. The method used is the Normative Juridical Method which aims to find legal regulations regarding hospitals in their efforts to treat emergency patients. The problem formulation that the author can put into this paper is how to implement and optimize hospital efforts to fulfill patients' rights to health services in the emergency unit. The results of the author's research are that in order to optimize the fulfillment of patient rights, hospitals are required to form internal hospital regulations and require hospitals to implement good corporate governance and good clinical governance.
Tinjauan Yuridis Implementasi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Bullying Kepada Anak Rifla, Cici; Saputra, Heriyanto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30442

Abstract

Bullying terhadap anak merupakan fenomena sosial yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana implementasi undang-undang tersebut dalam menangani kasus bullying terhadap anak serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum bagi anak korban bullying telah diatur dengan cukup jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, dan minimnya fasilitas pendukung pemulihan anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi hukum yang masif, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak untuk memastikan hak anak benar-benar terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying.
Relevansi KUHPerdata Dan Undang-Undang Kesehatan Dalam Penanganan Malpraktis Medis Rifla, Cici
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas relevansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia. Fokus kajian terletak pada bagaimana norma perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata, serta regulasi kesehatan terbaru, saling melengkapi dalam memberikan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, mengkaji bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU Kesehatan 2023, putusan pengadilan, serta regulasi pendukung lain; bahan sekunder berupa jurnal, buku ajar hukum, dan doktrin; serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan penalaran deduktif dari norma hukum umum ke penerapan kasus malpraktik spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tetap menjadi dasar pertanggungjawaban perdata, namun sifatnya yang generalistis membutuhkan regulasi tambahan agar mampu mengakomodasi kompleksitas kasus medis. UU Kesehatan 2023 memperkuat kerangka hukum dengan menegaskan hak pasien atas pelayanan bermutu dan aman, kewajiban institusi kesehatan, serta mekanisme kompensasi yang jelas. Kendala implementasi hukum, seperti kesulitan pembuktian kelalaian medis, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan tenaga ahli, menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas ahli, dan pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penguatan sistem hukum perdata dalam konteks malpraktik medis serta meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia.