Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Religious Moderation Villages and Interreligious Tolerance: Implementation, Successes, and Challenges in Pamekasan, Indonesia Haqqullah, Moh. Wasil; Harisah, Harisah
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v6i1.6461

Abstract

This study aims to explore the implementation of religious moderation through the establishment of Religious Moderation Villages (Kampung Moderasi Beragama/KMB) as a strategy to address religious conflicts and enhance inter-religious tolerance in Pamekasan Regency, East Java. Employing a qualitative approach, the study combines in-depth interviews and literature reviews. Informants were purposively selected from local government officials, administrators of KMB programs, and prominent religious leaders with direct involvement and extensive knowledge regarding the practice of religious moderation. Data analysis followed the thematic analysis framework by Miles and Huberman, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of KMB has effectively strengthened tolerance among religious groups, evidenced by decreased occurrences of internal and inter-religious conflicts within the study area. Key indicators of successful religious moderation include enhanced harmonious social interactions among diverse religious communities, decreased resistance toward religious differences, and increased collective awareness of the importance of moderate religious attitudes. Nonetheless, the study identifies ongoing challenges, notably persistent extremist paradigms held by certain religious organizations, insufficient community education on religious moderation values, and limited structural support from local governmental institutions. The study recommends enhancing synergy among local governments, religious leaders, and community members to consistently educate society about moderation values, thus achieving sustainable social harmony in Pamekasan Regency.
DINAMIKA INTIMIDASI BLATER TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN SAMPANG: TINJAUAN PSIKOLOGIS DAN ASPEK HUKUM Haqqullah, Moh. Wasil; Fauziah, Arinal Haq
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4391

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sampang mencerminkan tantangan demokrasi yang serius terutama dengan adanya dominasi kekuatan Blater sebagai aktor lokal berotoritas informal. Penelitian ini menganalisis dampak intimidasi Blater terhadap preferensi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sampang dari perspektif psiko-sosial dan yuridis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat sementara pendekatan normatif membuka implementasi regulasi hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasilnya menunjukkan bahwa intimidasi Blater yang mencakup kekerasan simbolik, ancaman verbal, hingga tekanan fisik menciptakan kecemasan dan ketakutan yang signifikan serta menghilangkan kemandirian pemilih. Peraturan hukum yang ada belum efektif melindungi hak pilih akibat lemahnya pengawasan dan implementasi di tingkat lokal. Studi ini menemukan bahwa tekanan sosial yang dilegitimasi norma budaya lokal memperkuat dominasi Blater yang secara sistematis merusak proses demokrasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika demokrasi lokal dengan mengintegrasikan analisis psiko-sosial dan hukum. Rekomendasi mencakup perlunya reformasi kebijakan, penguatan pengawasan hukum, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan memilih. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari tekanan. Penelitian ini memberikan wawasan baru untuk mendukung demokrasi yang partisipatif dan independen di daerah dengan dominasi kekuasaan informal seperti Sampang.