Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KOMPARASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA KURIKULUM MERDEKA INDONESIA DAN KURIKULUM PENDIDIKAN JEPANG: PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU Limbong, Wanti Liku; Fitriani, Fitriani; Nerti, Nerti; Burhan, Burhan; Safira, Ifa; Ago, Muh. Syahrul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44168

Abstract

Pendidikan abad ke-21 menuntut pengembangan profesionalisme guru sebagai kunci utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan pendidikan profesi guru pada Kurikulum Merdeka di Indonesia dan sistem kurikulum pendidikan di Jepang, dengan perspektif pengembangan profesionalisme guru. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis bagaimana kedua sistem kurikulum tersebut mengelola pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur diperoleh dari database seperti Science Direct, Google Scholar, SINTA, dan Scopus yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang perbandingan kedua sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia melalui Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan dan keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, Jepang memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan penekanan pada pengembangan keterampilan praktis melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi antar rekan sejawat, dan refleksi diri. Model pendidikan profesi guru di Jepang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia perlu memperkuat sistem pelatihan guru secara berkelanjutan dan terstruktur untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih efektif.
A Legal Analysis of Administrative Disputes Related to the Transfer of Civil Servants in the Makassar City Government Ago, Muh. Syahrul; Mardatillah, Widya; Saodana, Shafira
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2582

Abstract

The transfer of positions among Civil Servants (PNS) has become one of the key issues in personnel governance and the implementation of the merit system in Indonesia. As a form of human resource (HR) management within the bureaucracy, transfers must be carried out based on the principles of administrative law, including the principles of legality, accountability, and propriety. However, in practice, transfers are often conducted in a non-transparent manner, not based on objective performance evaluations, and tend to be influenced by political interests or the subjectivity of staffing officials. Such practices have the potential to generate administrative disputes that lead to injustice for civil servants and undermine the principles of good governance. This research is important in filling the gap in the literature that specifically analyzes the transfer of civil servant positions from the perspective of administrative law. Most previous studies have focused on managerial or human resource policy aspects, but have not deeply examined the juridical dimensions that form the legal basis and validity of administrative decisions. Therefore, this study aims to examine two important aspects in the implementation process of civil servant transfers, particularly within the Makassar City Government: First, the legal foundations, procedures, and potential disputes arising from transfer decisions from an administrative law perspective. Second, the legal remedies available to civil servants within the Makassar City Government who feel aggrieved by such transfer decisions. Meanwhile, this study employs both normative and empirical juridical approaches. The normative approach is used to analyze relevant regulations such as Law No. 5 of 2014, Government Regulation No. 11 of 2017, as well as court decisions and opinions from supervisory institutions such as the Indonesian Ombudsman and the Civil Service Commission (KASN). The empirical approach, on the other hand, involves field studies and interviews with staffing officials, transferred civil servants, and other relevant stakeholders. This research seeks to provide a scientific contribution to strengthening the merit system, upholding administrative law principles within the bureaucracy, and serving as a foundation for the formulation of fairer, more transparent, and accountable policies.