Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Saodana, Shafira
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar Saodana, Shafira; Muchtar, Syamsuddin; Azisa, Nur
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.35622

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the law on the fulfillment of the right of restitution Against Trafficking in Persons in Makassar. This study uses empirical legal methods, using a qualitative approach. The results of this study are (1) the fulfillment of the right of restitution to victims of trafficking in Persons is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in Persons. The public prosecutor informs the victim of the right to request restitution which then the public prosecutor informs the amount of losses suffered by the victim due to the crime of trafficking in persons. (2) the effectiveness of the fulfillment of the right to restitution of victims of trafficking in Persons has not been effective because the law enforcement officers, especially investigators and prosecutors lack understanding related to restitution submission
Analisis Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga Saodana, Shafira; Hajriana, Hajriana; Mustari, Ruslan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20866

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan tersembunyi karena dilakukan oleh orang terdekat dalam ruang privat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan kriminologis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta dominasi budaya patriarki. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, implementasinya belum efektif akibat rendahnya perspektif korban dalam sistem peradilan dan minimnya layanan pemulihan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang kriminologi, pendekatan preventif, restoratif, dan rehabilitatif perlu diperkuat untuk melengkapi upaya represif terhadap pelaku. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan hukum, psikologis, dan sosial yang berpihak pada korban, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
Analisis Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perusahaan Media Hajriana, Hajriana; Saodana, Shafira; Zubaidah, Siti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6928

Abstract

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin menonjol dalam lingkungan kerja perusahaan media seiring intensifikasi produksi berita berbasis platform, keterpaparan pekerja media di ruang siber, dan meningkatnya serangan digital yang menarget identitas gender. Artikel ini menganalisis kerangka hukum penanganan KBGO dalam perusahaan media di Indonesia, dengan menempatkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai rujukan utama untuk kekerasan seksual berbasis elektronik, serta menguji keterkaitannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers (Peraturan Dewan Pers 02/2024), dan modul SOP KBGO AMSI. Data institusional terbaru menunjukkan urgensi penguatan tata kelola: CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan tren peningkatan laporan KBGO; AJI Indonesia mendokumentasikan 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2024; sementara riset AMSI–PR2Media menegaskan minimnya kebijakan tertulis dan SOP di perusahaan media. Dengan metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan KBGO menuntut pendekatan multi-rezim (pidana, ketenagakerjaan, perlindungan data, dan tata kelola pers) serta SOP berperspektif korban yang menjamin kerahasiaan, non-retaliasi, pengamanan bukti digital, dukungan psikososial, dan pendampingan hukum. Artikel merekomendasikan desain SOP terpadu pencegahan–respons–pemulihan yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan data dan keselamatan kerja di perusahaan media, sekaligus menguatkan akuntabilitas organisasi dalam menjaga kebebasan pers dari efek pembungkaman di ruang digital.
A Legal Analysis of Administrative Disputes Related to the Transfer of Civil Servants in the Makassar City Government Ago, Muh. Syahrul; Mardatillah, Widya; Saodana, Shafira
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2582

Abstract

The transfer of positions among Civil Servants (PNS) has become one of the key issues in personnel governance and the implementation of the merit system in Indonesia. As a form of human resource (HR) management within the bureaucracy, transfers must be carried out based on the principles of administrative law, including the principles of legality, accountability, and propriety. However, in practice, transfers are often conducted in a non-transparent manner, not based on objective performance evaluations, and tend to be influenced by political interests or the subjectivity of staffing officials. Such practices have the potential to generate administrative disputes that lead to injustice for civil servants and undermine the principles of good governance. This research is important in filling the gap in the literature that specifically analyzes the transfer of civil servant positions from the perspective of administrative law. Most previous studies have focused on managerial or human resource policy aspects, but have not deeply examined the juridical dimensions that form the legal basis and validity of administrative decisions. Therefore, this study aims to examine two important aspects in the implementation process of civil servant transfers, particularly within the Makassar City Government: First, the legal foundations, procedures, and potential disputes arising from transfer decisions from an administrative law perspective. Second, the legal remedies available to civil servants within the Makassar City Government who feel aggrieved by such transfer decisions. Meanwhile, this study employs both normative and empirical juridical approaches. The normative approach is used to analyze relevant regulations such as Law No. 5 of 2014, Government Regulation No. 11 of 2017, as well as court decisions and opinions from supervisory institutions such as the Indonesian Ombudsman and the Civil Service Commission (KASN). The empirical approach, on the other hand, involves field studies and interviews with staffing officials, transferred civil servants, and other relevant stakeholders. This research seeks to provide a scientific contribution to strengthening the merit system, upholding administrative law principles within the bureaucracy, and serving as a foundation for the formulation of fairer, more transparent, and accountable policies.
Co-Authors Ago, Muh. Syahrul Hajriana, Hajriana Mardatillah, Widya Nur Azisa Ruslan Mustari Siti Zubaidah Syamsuddin Muchtar