Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak di Sekolah: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak Mardatillah, Widya; Agusniati, Andi; Rizal, A.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18825

Abstract

Abstrak Fenomena bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata orang tua terhadap perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak di sekolah, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus bullying melalui mekanisme perdata masih menghadapi tantangan berupa minimnya pemahaman hukum di masyarakat serta belum optimalnya pelibatan lembaga sekolah dan aparat hukum. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi alternatif untuk memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan orang tua secara proporsional. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan anak di satuan pendidikan. Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, orang tua, bullying, anak, perlindungan hukum, KUHPerdata, UU Perlindungan Anak.
A Legal Analysis of Administrative Disputes Related to the Transfer of Civil Servants in the Makassar City Government Ago, Muh. Syahrul; Mardatillah, Widya; Saodana, Shafira
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2582

Abstract

The transfer of positions among Civil Servants (PNS) has become one of the key issues in personnel governance and the implementation of the merit system in Indonesia. As a form of human resource (HR) management within the bureaucracy, transfers must be carried out based on the principles of administrative law, including the principles of legality, accountability, and propriety. However, in practice, transfers are often conducted in a non-transparent manner, not based on objective performance evaluations, and tend to be influenced by political interests or the subjectivity of staffing officials. Such practices have the potential to generate administrative disputes that lead to injustice for civil servants and undermine the principles of good governance. This research is important in filling the gap in the literature that specifically analyzes the transfer of civil servant positions from the perspective of administrative law. Most previous studies have focused on managerial or human resource policy aspects, but have not deeply examined the juridical dimensions that form the legal basis and validity of administrative decisions. Therefore, this study aims to examine two important aspects in the implementation process of civil servant transfers, particularly within the Makassar City Government: First, the legal foundations, procedures, and potential disputes arising from transfer decisions from an administrative law perspective. Second, the legal remedies available to civil servants within the Makassar City Government who feel aggrieved by such transfer decisions. Meanwhile, this study employs both normative and empirical juridical approaches. The normative approach is used to analyze relevant regulations such as Law No. 5 of 2014, Government Regulation No. 11 of 2017, as well as court decisions and opinions from supervisory institutions such as the Indonesian Ombudsman and the Civil Service Commission (KASN). The empirical approach, on the other hand, involves field studies and interviews with staffing officials, transferred civil servants, and other relevant stakeholders. This research seeks to provide a scientific contribution to strengthening the merit system, upholding administrative law principles within the bureaucracy, and serving as a foundation for the formulation of fairer, more transparent, and accountable policies.