<![CDATA[Untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana saat ini, Restorative Justice dapat digunakan sebagai kerangka strategi penanganan perkara pidana. Masyarakat tidak hanya direpresentasikan sebagai tersangka atau korban dalam mekanisme restorative justice untuk menyelesaikan kasus pidana. Sebagai bagian dari penyelesaian suatu perkara pidana, masyarakat dapat diberikan peran yang lebih besar sebagai pengawas pelaksanaan mufakat. Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mendapati terkait pelaksanaan restorative justice dan perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan upaya keadilan restorative justice di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Digunakan pendekatan undang-undang dalam teknik penulisan ini secara normatif dan bersifat perspektif. Data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan data penulisan ini memanfaatkan kajian pustaka yang mengkaji data sekunder. Penulisan ini menggunakan metode deduktif untuk analisis data kualitatif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus berakhir dalam hukuman penjara, Khususnya pada perkara pidana ringan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat melalui Restorative Justice yang ada pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan Umum. Tersangka maupun korban akan sama-sama mendapatkan keadilan yang maksimal dan saling menguntungkan.]]>
