Articles
<![CDATA[DEMOCRACY IN INDONESIA CONSTITUTIONAL LIFE ]]>
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v1i2.243
<![CDATA[Democracy is an ideal system of constitutional life and that comes from the West. Democracy implies power or government by the people, from the people and for the people. When the Western democracy is transformed into the non-West countries with different history and culture, democracy will take time to adjust to the situation, and subjects to various changes in the application in accordance with the new different environment. A frequent problem that emerges in the practice of democracy is how the government by the people, of the people and for the people is effectively implemented in constitutional practice. This paper provides thought concerned with the concept of democracy, including democratization in the development of constitutional practice. The methodology of this paper is normative law. The conclussion of this paper is there same democracy systems, democracy which is based on freedom and equality; democracy which is based on the progress in social and economic affairs; democracy which is based on freedom and equality, and on social and economic progress as well.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN ]]>
<![CDATA[ANNY ADIBAH MUBAROROH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.872
<![CDATA[Terkait kejahatan dalam rana pidana yang diperbuat oleh anak, dalam hal ini anak dalam kedudukan hukum sebagai pelaku kejahatan yaitu anak yang telah disangkakan, dalam dakwaan dan diputuskan telah bersalah melanggar hukum serta diperlukan suatu perlindungan yuridis. Penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif artinya suatu tinjauan yuridis dalam penelitian yang menggunakan konsep ke perpustakaan, data yang diperoleh dari putusan pengadilan sehingga datanya berbentuk data sekunder.Hasil dari penelitian ini didapatkan dalam UU No. 11/2012 Ayat (1) ke-3 yaitu mengenai pembatasan usia seorang anak yang disebut nakal dan dapat dilakukan pengajuan sidang selambatnya 12 tahun (dua belas) dan usianya belum 18 tahun serta tidak memiliki status kawin. Kebebasan Hakim dalam melakukan penentuan lingkup kejahatan pidananya, serta suatu kebebasan dalam hal memberikan keringanan tentang pemidanaan, dikarenakan dalam regulasi menyatakan tentang suatu batas minimum serta maksimalnya, maka terdapat perbedaan antara beberapa tindak pidana yang sama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, hal ini dirasakan sebagai suatu permasalahan karena akan menyebatkan adanya rasa tidak adil antara terpidana ataupun publik sebagai korban, yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa menghargai hukum.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai seorang anak yang melakukan pencurian, maka secara legalitas dalam PN Mojokerto berdasarkan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan Anak. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah telah bertindak sesuai peraturan perUU-an dalam hal ini KUHPidana dan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KARYAWAN YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN KERJA AKIBAT PELANGGARAN BERAT ]]>
<![CDATA[FAIZATUL LAILY]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.878
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi ketidakjelasan alasan pengakhiran kerja yang dilakukan pengusaha dengan cara sepihak sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh yang kekuatannya lemah. Segala jenis argument yang digunakan pihak pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja antar pegawainya, diantaranya saat pekerja telah melakukan kesalahan yang bersifat berat, diatur pada pasal 158 ayat (1) UU No. 13/2003. Terkait karyawan berbuat kesalahan bersifat berat,majikan seringkali mengakhiri Hubungan hokum berupa Kerjasama dengan cara satu pihak, berdasar pada putusan MK No. 012/PUU-I/2003, (28 Oktober 2004) pasal 158 adanya pertentangan dengan UUD RI 1945 serta tidak berlandas hukum mengikat. Dalam pelanggaran berat telah tercantum di pasal 158 UU No. 13/2003 membahas terkait lingkup perilaku pelanggaran yuridis / kejahatan sesuai buku ke-2 KUHP. Maka bentuk untuk menyelesaikannya Pengakhiran Kerja akibat pelanggaran tingkat berat mesti melihat dari 2 sisi . Yaitu, pemutusan dalam hubungan kerja bisa dilaksanakan jika telah jatuh putusan yang memiiki permanent legal force atau jika karyawan ditahan dan tidak bisa bekerja berlakulah pasal UU No. 13 / 2003 terkait Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[MARIA ULFAH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[NURUL ROHMAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.879
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Petok D ketika melakukan proses mendaftarkan tanah, dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang kaitannya dengan Petok D.Tujuan penelitian untuk mencoba membahas proses pendaftaran tanah atas dasar Petok D yang kenyataannya zaman sekarang, pelaksanaan belum efektif dan belum merata di Indonesia, termasuk di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.Artikel ini diteliti dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologi/empiris agar memperoleh hasil yang maksimal. penelitian dengan menggunakan yuridis normative merupakan suatu bentuk penelaan hukum dengan menggunakan sumber kepustakaan yang digunakan untuk landasan dalam meneliti melalui penelusuran mengenai regulasi serta literat terkait problematika yang ditelaah. Kajian sosioligi/empiris, adalah suatu kajian mengenai lingkungan public/ masyarakat guna untuk dapat memunculkan kenyataan, dan melakukan suatu identifikasi yang akan mendapatkan penyelesaian.Hasil penelitian ini adalah Kedudukan SPPT-PBB sendiri adalah tanda bayar pajak bumi yang dipergunakan untuk bukti administrasi perpajakan, melainkan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi sebagai Dasar perhitungan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), sedangkan kaitannya dengan PBB merupakan sambungan dari iuran PBB melalui Surat Petok D yang akan berganti. Proses pengurusan sebidang tanah merupakan hal pokok dalam untuk tercapainya kepastian hak terhadap tanah dan hukum. ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[BUCHORI MUSLIM]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.880
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kembali sengketa pertanahan yang merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dapat menimbulkan dampak pada kerugian formil maupun metriil pada suatu kasus pertanahan secara serempak yang mempunyai aspek yuridis dalam hukum terkait TUN serta lingkungan hokum tentang perdata, disini banyak masyarakat dilema akan pengajuan perkara pertanahan ini di ajukan terhadap PN ( Pengadilan Negeri) atau PTUN. Studi kasus ini menganalisa Putusan pada PN Sidoarjo Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.Sda. (terkait kasus sengketa pertanahan). Perkara tersebut bermula dari akan diadakan pembebasan lahan seluas 6440 meter persegi bergua dalam mendirikan jalan tol SUMO terletak di Kel. Sepanjang, Kec. Taman serta bertempat di Kab. Sidoarjo, yang dimana ada yang mengklaim bahwa tanah yang akan di bangun jalan tol tersebut adalah milik Yayasan Dharma Provinsi JATIM yang dimana disebutkan dalam bukti seluas 22.320 meter persegi. Penulis dalam hal ini menganalisa kembali putusan pengadilan negeri sidoarjo terhadap sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah yayasan Dharma Provinsi Jawa Timur yang dimana sertipikat adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pjabat TUN yaitu BPN kabupaten sidoarjo, maka seharusnya untuk pembatal sertipikat tanah tersebut adalah wewenang dari pengadilan TUN dan hal itu merupakan kompetensi absolut PTUN.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN CONCURSUS (PERBARENGAN) TERHADAP TINDAK PIDANA KEDOKTERAN DAN KEFARMASIAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Bahrul Ilmi]]>;
<![CDATA[M. Zamroni]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.881
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Consursus (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran dan Kefarmasian”, Bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa Penerapan Concursus (perbarengan) termuat pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT perkaranya mengenai Praktik Pidana Kedokteran dan Pidana Farmasi.Metode ini menggunakan penelitian hukum kasus (case study) yaitu studi penerapan azaz-azaz dan/atau norma hukum dalam putusan pengadilan dalam menangani kasus/perkara tertentu. Dalam penelitian ini di fokuskan untuk meneliti fallacy/kesesatan pertimbangan hukum hakim dalam putusanya.. Serta menggunakan metode pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menelaah hasil putusan dari sebuah kasus yang sudah ada guna mendapatkan makna atau informasi tersebut benar – benar terjadi dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dari sekian pelanggaran yang dilakukan dr. Ester, majellis hakim penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana dengan hukuman penjara pada kurung waktu 5 bulan, 15 hari serta pembebanan denda Rp. 5.000.000,00 apabila denda tidak di bayar maka akan di pidana kurungan 2 bulan. Seharusnya majelis hakim memberikan hasil putusan lebih berat dari putusan yang diberikan pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT. di karenakan pelanggaran yang di lakukan oleh dr. Ester telah memenuhi unsur – unsur pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana serta dalam pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. pada pasal tersebut juga mengadopsi ketentuan mengenai concursus berlanjut yang dalam teori penerapanya, ancaman terberatlah yang harus diberikan kepada pelaku concursus berlanjut. Jika dalam perkara ini yang diterapkan ketentuan mengenai concursus realis oleh penuntut umum,maka ancaman hukuman pidana pokok yang di berikan oleh penuntut umum adalah tidak boleh melebihi 13 tahun 4 bulan /denda sampai Rp 300.000.000.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ANGGOTA TNI AL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[IMAM SARONI]]>;
<![CDATA[DJASIM SISWOJO]]>;
<![CDATA[Bambang Panji GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.883
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika pada negara Indonesia sudah pada tahap serius yang memerluka perhatian, sehingga keadaan darurat narkoba telah ditetapkan pemerintahan saat ini. Penyalagunaan mulai Masyarakat biasa sampai dengan Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI AL, kedudukan dalam pemanfaatan narkoba sebagai pihak yang menggunakan narkoba dapat disebut pelaku kejahatan tersebut, pada UU No. 35/2009 dikatakan terkait penyalagunaan narkotika merupakan individu/orang dalam penggunaan narkoba yang tidak memiliki suatu hak serta bertentangan dengan hukum. Pecandu yaitu Orang pengguna narkoba yang melanggar hukum. Di institusi TNI khususnya TNI AL sulit diketahui terkait oknun TNI khususnya TNI AL berhubungan dengan narkoba, tetapi terdapat banyak kasus dalam rana narkotika yang telah diperiksa pengadilan khusus militer. Regulasi terkait pengaturan oditur militer dalam rana TNI belum diatur dan direalisasikan, tentang mengaplikasikan penghukuman terhadap para pelaku narkoba sesuai putusan hakim. Pelaksanaannya berupa rehabilitasi sosial serta medis dengan menunjuk RS. Tetapi kenyataan terkait pelaksanaan aturan itu lebih ditekankan pada penghukuman berupa hukuman penjara dan melakukan pemecatan dari Kasatuan TNI.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH LAYANAN OJEK ONLINE ]]>
<![CDATA[MUCH. AGUS SETIAWAN]]>;
<![CDATA[AGAM SULAKSONO]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.884
<![CDATA[Makna transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk membawa manusia/barang, dimaan bentuk dari alat tersebut selalu berkembang sesuai perkembangan IPTEK. Alat pengangkut tersebut juga penting bagi masyarakat yang dinilai cukup efisiensi melakukan sebuah kegiatan sehari-hari dan terutamanya terhadap transportasi umum, dengan harga yang cukup murah masyarakat Indonesia memanfaatkan alternatif dalam menjalankan sebuah aktivitas bagi yang tidak memiliki sebuah kendaraan pribadi. Adanya kemajuan teknologi terciptalah transportasi umum dengan berbasis online salah satunya ojek online (GO-JEK) yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Penulis telah merumuskan sebuah masalah yaitu, pertama; bagaimana perlindungan terhadap pengguna jasa yang di rugikan oleh layanan transportasi online?, kedua; adalah bagaimana hukum perlindungan terhadap konsumen yang di rugikan oleh transportasi online? Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelaah yuridis terkait bahan sekunder diantaranya menggunakan hukum untuk dasar system aturan, termasuk dalam moral, agama, etika, dan norma hukum. Menentukan referensi dengan menggunakan kepustakaan serta menanyai secara langsung terhadap orang yang terlibat serta bersangkutan di dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian berupa badan usaha dalam bidang transportasi online, harus bertanggung jawab dengan kelalaian yang telah dilakukan sehingga menyebabkann konsumen menjadi rugi, dan konsumen berhak melakukan permohonan gugatan terhadap suatu kerugian yang dialami badan usaha transportasi online dengan 3 aturan yang melandasi diantaranya hukum administratif, pidana, dan perdata.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN PEKERJA ASING PADA NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[MOCHAMAD ALI MUSTOFA]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[MUDJIB ALI MUDJIB]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.886
<![CDATA[Setiap kehidupan manusia pasti memiliki suatu kebutuhan primer maupun sekunder, dengan kebutuhan primer ataupun sekunder manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup agar selalu terpenuhi kebutuhannya dengan cara berkerja terhadap orang lain ataupun berusaha sendiri agar selalu tercukupi kebutuhan tersebut. Di Indonesia ini beberapa perusahaan telah memperkerjakan TKA (tenga kerja asing) yang belum mendapatkan izin yang berdasarkan regulasi UU Keimigrasian pada Pasal 71 dijelaskan terkait keberadaan semua orang warga negara asing di negara Indonesia.Pengusaha dalam mempekerjakan pekerja asing harus mempunyai RPTKA, utuk dapat dilakukan penerbitan Izin Mempekerjakan pekerja asing. Pihak yang memberikan pekerjaan kepada pekerja asing harus memiliki pekerja Indonesia untuk mendampingi guna alih teknologi dan alih keahlian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN YURIDIS TENTANG KORBAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[IMAM SUBANDRIO]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[AGUNG SUPANGKAT]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.888
<![CDATA[Masalah Penyalahgunaan obat terlarang/narkoba pada wilayah Indonesia adalah suatu pembahasan yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah menyebar luas. Hal tersebut dapat dijelaskan terkait adanya peningkatan angka penyalahgunaan/pengguna narkoba, berbarengan dengan jenis serta cara dalam berbagai pola dan terstruktur dalam sebuah sindikat terkait peemuan kasus-kasus tentang narkoba. Seluruh masyrakat secara internasional/mendunia akan berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan akibat maraknya pengguna jenis obat-obatan terlarang. Kecemasan ini terus meningkat karena pengedaran narkoba yang merajalela yang menyebar ke semua kawasan masyarakat, diantaranya remaja. Perihal itu akan memberikan dampak pada semua lapisan kehidupan warga negara. Tingkah laku orang, terhadap ketidakpedulian terkait nilai serta norma yuridis dalam kehidupan masyarakat, adalah salah satu faktor pengguna narkotika di tingkat reamaja.Dengan adanya sosialisasi pemerintah tentang kesadaran hukum dan bahaya narkoba terhadap masyarakat terutama golongan remaja. Mampu meminimalisir penggunaan narkoba dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.]]>
