Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
M. Zamroni
Universitas Maarif Hasyim Latif
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
FUNCTION AND ROLE OF ADMINISTRATIVE LAW IN THE PREVENTION AND COMBATING OF CORRUPTION IN INDONESIA Muhammad Zunan Fanani; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v1i1.199

Abstract

Corruption is defined as an act which was not good as embezzlement, receiving kickbacks and so forth. Corruption has penetrated in every layer of authority, whether in the executive, legislature and judiciary, in both of the layers at the central level to the village level. The quantity and quality is also increasing, along with the improvement of democracy in Indonesia. While the State Administration can be interpreted as directives, government, implementation activities, activity guidance, the creation of the principles of public policy implementation, activity analysis, balancing and presentation decisions, policy considerations, as the work of individuals and groups in producing public goods and services, and as an arena field of academic and theoretical work, in the state government. This study uses the methodology of normative juridical deduction, the judicial approach. At the end of the discussion will be found the answer from the legal issues that the law of the State Administrai important role in the prevention and eradication of corruption. With prescriptions for a legal solution. 
LEGAL DUALISM MARRIAGE REGISTRATION FOR MUSLIMS IN INDONESIA M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v1i1.202

Abstract

Marriage has a great significance in human life and the cultural patterns to control and establish a strong foundation in the household. There is a duality of the legal status of marriage to nationals of Indonesia, especially Islam, which is a valid marriage and recorded in the sub-district religious affairs office with a valid marriage according to the norms of Islam but is not listed on the state agencies. Legitimacy of marriage has legal implications of the status of children who are born, as well as inheritance rights affected, and the recording of the key events in the system of administration. This study uses the methodology of normative juridical deduction, the judicial approach. At the end of the discussion will be found the answer from the legal issues that the law of the State Administraon that marriage registration is administrative actions based on the legislation in force undertaken by the competent instasi. With prescriptions for a legal solution.
HERMENEUTIC PRINCIPLES OF GENERAL JUSTICE IN CIVIL CASES Fajar Rachmad Dwi Miarsa; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v1i2.246

Abstract

In the dispute of civil cases filed to the judiciary, the justice seekers seeking justice through the court hope to be able to do it quickly and lawfully. However, in reality the process through the judiciary is not as hopeful, as the principle of justice should be done simply, quickly and costly. The purpose of this paper is to understand the application of the principle of justice done with a simple, quick and light cost with the method of approach used in this study is the normative-empirical law research is a combination of normative legal research with empirical law research. The principle of the judiciary set forth in Article 2 paragraph (4) of Act Number 48 of 2009 on Judicial Power, should be done simply, quickly and lightly and efficiently and effectively and not ruling out precision and accuracy in seeking truth and justice. The application of the principle of justice depends to a great extent on the legal officers of such bodies, especially in the courts and the supreme court of the administrative authorities as well as of the judges handling cases.
TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN CONCURSUS (PERBARENGAN) TERHADAP TINDAK PIDANA KEDOKTERAN DAN KEFARMASIAN Muhamad Bahrul Ilmi; M. Zamroni; Bambang Panji Gunawan
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.881

Abstract

Penelitian yang  berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Consursus (Perbarengan) Terhadap   Tindak Pidana Kedokteran dan Kefarmasian”, Bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa   Penerapan Concursus (perbarengan) termuat pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT perkaranya mengenai Praktik Pidana Kedokteran dan Pidana Farmasi.Metode ini menggunakan penelitian  hukum kasus (case study) yaitu studi penerapan azaz-azaz dan/atau norma hukum dalam  putusan pengadilan dalam menangani kasus/perkara tertentu. Dalam  penelitian ini di fokuskan untuk meneliti fallacy/kesesatan pertimbangan hukum hakim dalam putusanya.. Serta menggunakan metode pendekatan  kasus, yang dilakukan dengan menelaah hasil putusan dari sebuah kasus yang sudah ada guna  mendapatkan makna atau informasi tersebut benar – benar terjadi dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dari sekian pelanggaran  yang dilakukan dr. Ester, majellis hakim  penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana dengan hukuman  penjara pada kurung waktu 5 bulan, 15 hari serta pembebanan denda Rp. 5.000.000,00 apabila denda tidak di bayar maka akan di pidana kurungan 2 bulan. Seharusnya majelis hakim memberikan hasil putusan lebih berat dari putusan yang diberikan pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT. di karenakan pelanggaran yang di lakukan oleh dr. Ester telah  memenuhi unsur – unsur pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana serta dalam pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. pada pasal tersebut juga mengadopsi ketentuan mengenai concursus berlanjut yang dalam teori penerapanya, ancaman terberatlah yang harus diberikan kepada pelaku concursus  berlanjut.  Jika dalam perkara ini yang diterapkan ketentuan mengenai concursus realis oleh  penuntut umum,maka ancaman hukuman pidana pokok yang di berikan   oleh penuntut umum adalah   tidak boleh melebihi  13 tahun 4 bulan /denda sampai Rp 300.000.000.
KAJIAN YURIDIS HIBAH HAK ATAS TANAH SUYITNO SUYITNO; M. ZAMRONI; AGUNG SUPANGKAT
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.887

Abstract

Perkembang dalam tingkat kelahiran serta pertumbuhan penduduk yang berada di negara Indonesia khususnya di surabaya dewasa  ini mengakibatkan pula perkembangan pula dalam dunia usaha properti. Namun di sisi lain masalah yang ditimbulkan terasa sangat memperihatinkan bahkan menjadi persoalan yang sangat serius. Untuk itu setiap pelaksanaan ataupun penyelenggaran jual – beli maupun hibah harus dilakukan secara tertib administrasi. Guna menunjang terciptanya rasa aman dari gugatan. Tujuan diadakan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang ada didalam keluarga. Metode penulisan ini adalah melalui jenis metode berupa yuridis sosiologis dalam melakukan penelaah. Hasil dari penelaah yang dilakukan yaitu dapat diketahui bahwa pengadaan Hibah ada dua macam, Hibah langsung dan Hibah wasiat. Agar dapat terlaksana dengan tertib maka Hibah sebaiknya langsung didaftarkan di Notaris dan PPAT. Untuk menghindari banyaknya tuntutan maupun gugatan baik tanah pemerintah maupun tanah pribadi. pemerintah kota surabaya kini mulai gencar melakukan sertifikat masal atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Alhamdulillah untuk warga Jeruk Lakarsantri antusiasnya sangat tinggi.
ANCAMAN PIDANA TINDAK PENGEROYOKAN DI WILAYAH KECAMATAN TAMAN SIDOARJO SINDU DWI MARSENO; M. ZAMRONI; AGUNG SUPANGKAT
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.908

Abstract

Pengeroyokan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Tujuan dilakukannya penelaah yaitu agar menemukan adakah ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan serta memahami apakah ancaman pidana bagi pelaku pengeroyokan berdasarkan studi kasus No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda tentang pengeroyokan yang dilakukan Sdr. AY terhadap Sdr. S. Penelitian ini berlokasi di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis formatif. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan serta internet. Penelaahan data bersifat tertulis, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa: pengeroyokan merupakan tindakan yang melanggar pasal 170 KUHP yang menyebutkan semua orang yang dengan nyata serta melakukan kejahatan bersama dengan kekerasan kepada orang/barang, maka akan dihukum maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan “Mengeroyok” adalah suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama bertujuan agar orang yang dikeroyok kesakitan. Pihak bersalah akan dihukum  penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat unsur merusak barang/menimbulkan luka-luka. Hukuman penjara 9 tahun, apabila kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Hukuman penjara maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan perkara No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda., pengeroyokan Sdr. AY terhadap Sdr. S, terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana; dan terdakwa AY mendapat hukuman 1 tahun penjara dan adanya pengurangan waktu hukumannnya dengan waktu selama ditahan saat diperiksa.
GRAND STRATEGY KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA AHMAD HERU ROMADHON; KHOMSIN ZAKARIYA; M. ZAMRONI; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; AGUNG SUPANGKAT; R. SRI UTAMI
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait grand strategy kepolisian dalam mengungkap adanya  praktik tindak pidana korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur desa dengan pegawai ASN. Strategi kepolisian yang mengacu pada grand strategy Kepolisi Republik Indonesia merupakan fuctional strategy yang memiliki jangka panjang dimulai pada tahun 2005-2025. Tindak pidana korupsi dana desa menunjukkan bahwa prilaku koruptif masih rentan terjadi di lingkungan pemerintah itu sendiri, meskipun sosialisasi gencar dilakukan sebagai langkah preventif dalam memerangi terjadinya praktik terjadinya korusi yang dapat merugikan keuangan negara. Disisi lain masih perlu adanya pengawasan yang lebih intens yang harus melibatkan dari beberapa lembaga terkait seperti, KPK, Kepolisian, Masyarakat maupun Pegiat Anti Korupsi lainya yang peduli terhadap bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (observational case study) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari observasi/peninjuan lapangan, selanjutnya mengadakan wawancara dengan pihak terkait yang ada hubungannya saat menangani kasus tersebut dalam mengungkap terjadinya praktik korupsi dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Diketahui bahwa dari 14 (empat belas) desa yang seharusnya menerima bantuan Dana Desa yang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat justru berkurang akibat adanya praktik korupsi. Pengungkapan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian segera bertindak dengan menentukan pola case yang akan diungkap, maka terlebih suatu investigasi dalam menentukan indikator manajemen strategi diterapkan dalam menangani sebuah kasus yang juga melibatkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat guna untuk dapat mensingkronkan strategi dalam memberantas praktik korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT INDOPICRI Rahadiyan Purba; M. Zamroni; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.983

Abstract

Penelitian ini untuk mendapatkan tujuan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja di dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT Indopicri telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan secara normatif, perspektif dan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode silogisme interprestasi dan berpikir deduktif. Pembahasan hasil penelitian ini didapati kesimpulan, yaitu: Jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam PKWT di PT Indopicri sebagian kecil sudah sesuai dan sebagian besar perlu waktu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jangka waktu PKWT dan perlindungan tenaga kerja di PT Indopicri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Moch Amin; M. Zamroni; Hariadi Sasongko
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.984

Abstract

Sanksi Pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan serta diberikan oleh hakim terhadap perbuatan pidana tidak saja pelakunya orang dewasa tapi juga dapat dijatuhkan ke anak yang melakukan Tindakan pidana.  Pidana bagi anak tentu berbeda pada pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa kemudian jika berbicara Tanggungjawab pidana anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba merupakan hal wajib yang dilakukan karena telah melakukan perbuatan termasuk pelanggaran tindak pidana yang di lakukan oleh anak sebagai imbas dari perbuatannya dalam mengkonsumsi narkotika,  tindak pidana narkotika di atur pada BAB XV Pasal 111 hingga pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan khusus, pada dasarnya pelaku pidana pemakaian narkotika dengan terpidana anak tetap di jerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU narkotika, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, narkotika adalah obat ataupun zat yang diambil dari bahan dasar tumbuhan ataupun non tumbuhan baik itu buatan ataupun nonsintesis, Zat ini membuat penggunanya kehilangan kesadaran atau bahkan rasa nyeri sekalipun. Penelitian ini dengan pendekatan secara yuridis empiris. Anak merupakan cikal bakal generasi muda yang ditujukan sebagai penerus bangsa mempunyai potensinya serta sifat khusus, serta dilindungi Negara dari berbagai perlakuan yang kurang manusiawi dan berdampak pada  pelanggaran HAM, Hakim memberi pidana ke Terdakwa yang sah serta yakin melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufaktan jahat tak memiliki hak ataupun melakukan perlawanan hukum mempunyainya, menyimpannya, menguasainya, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I non Tanaman” sesuai pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. sehingga Hakim memberikan hukum ke  terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan pada LPKA KELAS I BLITAR dan pelatihan kerja 4 (empat) Bulan di Bapas Surabaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Ahmad Hormaini; M. Zamroni; Hariadi Sasongko
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.986

Abstract

Penelitian ini yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam penelitian ilmu hukum, secara akademis dan praktis yaitu sebagai masukan penulis dan juga pihak-pihak yang mempunyai keinginan untuk menelusuri lebih detail tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Hasil akhir dari penulisan ini adalah tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang mana ketentuan yang dipakai untuk melindungi hak–hak konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), akan tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus terhadap hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Konsumen merasa kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada pelaku usaha jual beli online  melalui UU PK sebab penjual online tersebut sangat sulit untuk diketahui keberadaannya.
Co-Authors Aang Kunaifi ABDUS SAKUR ACH. BADRUT TAMAM AGUNG SUPANGKAT Ahmad Heru Romadhon Ahmad Hormaini Arneta Aprilia Hasfitaanggraeni Bambang Panji Gunawan Djohan Burhanudin Dwi Prasetya Yulianto Fajar Rachmad Dwi Miarsa Hariadi Sasongko KHOMSIN ZAKARIYA Moch Amin Muhamad Bahrul Ilmi Muhammad Zunan Fanani Octavina Putri Rodhi Putri Maulidina R. SRI UTAMI Raden Burhanudin Sri Kuncoro Sakti Rahadiyan Purba Rama Novi Jayanto SINDU DWI MARSENO Siti Fatimah Nur Afifah Sudjiono Sudjiono SUYATNO Suyatno Suyatno SUYITNO SUYITNO Syafii Syafii Trimuda Ancas Wicaksono