<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga untuk mengetahui penerapan hukum jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dileasing.. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebudengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku denganapa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB masih berada dileasing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.]]>
