Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Unes Law Review Prosiding Seminar Nasional Kusuma Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Agam Sulaksono
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Gerakan PKK dalam Mencegah Pelecehan Seksual terhadap Anak Melalui Program Gotong Royong dan Pendidikan Ardhiwinda Kusumaputra; Endang Retnowati; Agam Sulaksono
Prosiding Seminar Nasional Kusuma Vol 2 (2024): Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Publisher : LPPM UWKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang: Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pada dasarnya mempunyai peran krusial terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam lingkup misalnya pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Namun, keberadaan PKK yang sampai pada tingkat lokal (kelurahan), ternyata masih belum sepenuhnya optimal. Apalagi jika dihadapkan dengan isu sosial dan hukum, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan atas permasalahan tersebut adalah di Kelurahan Kalianyar. Adapun yang menjadi sorotan pokok permasalahannya adalah apakah yang menjadi kendala bagi PKK dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak? Bagaimana optimalisasi peran PKK dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak? Tujuan: Tujuannya adalah memberikan alternatif solusi atas pokok permasalahan sekaligus meningkatkan kompetensi PKK dengan tetap berdasar pada aspek hukum. Metode: Dilakukan kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan untuk dapat menemukan jawaban dari pokok persoalan, sekaligus dapat memberikan alternative penyelesaian dan peningkatan wawasan masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil. Hasil: Adapun yang menjadi temuan bahwa terdapat kendala diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat peran dari PKK. Masyarakat masih beranggapan jika PKK adalah wadah perkumpulan saja, tanpa punya peran yang krusial. Masih belum meratanya PKK pada setiap warga, yang dibuktikan dengan masih ada warga yang tidak terlibat dalam kegiatan PKK. Atas dasar itulah, maka bentuk optimalisasinya dilakukan dengan menguatkan program gotong royong dan pendidikan. Dalam hal ini perlu ada peran dari Kepala Kelurahan Kalianyar untuk lebih aktif mengajak masyarakatnya. Kesimpulan: Perlunya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat (umum), khususnya anggota PKK untuk aktif dan peka terhadap tindakan / pontensi aktifitas yang mengarah pada pelecahan seksual terhadap anak di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan tetangga.
RATIO DECIDENDI TERHADAP PEMBATALAN AKTA (PROBATIONIS CAUSA) JUAL BELI YANG DIBUAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDATA Zaldy Arafi; Agam Sulaksono; Suyatno Suyatno
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 6 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v6i1.14292

Abstract

Penulisan ini menganalisis pertimbangan hukum terhadap pembatalan akta jual beli yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah analisis hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan metode analisis deskriptif, kualitatif. Pembahasan-pembahasan meliputi syarat sah perjanjian jual beli, seperti kesepakatan para pihak, dan sebab yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, akta jual beli yang diterbitkan dari hasil PPJB dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selanjutnya, dibahas alasan-alasan pembatalan seperti kesalahan, penipuan, ancaman, kekerasan, dan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal membuat perjanjian. Kesimpulannya, pelaksanaan Pasal 1320 KUHPerdata penting untuk dipenuhi dalam hal melakukan perbuatan hukum perjanjian, tidak terpenuhinya syarat-syarat itu dapat dibatalkannya atau batal demi hukum perjanjian tersebut dan akibat terhadap pembatalan suatu perjanjian mengakibatkan segala keadaan yang timbul setelah perjanjian itu dibuat haruslah dikembalikan dalam keadaan semula sebelum mana perjanjian itu dibuat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI Muhammad Hasanuz Zacky; Agam Sulaksono; Hariadi Sasongko
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 6 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v6i1.14294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kasus kerusakan barang selama proses pengangkutan melalui darat, khususnya pada perusahaan ekspedisi J&T Express di Surabaya. Perusahaan ekspedisi memainkan peran penting dalam pengiriman barang, dan sering kali terjadi insiden kerusakan barang selama proses pengangkutan. Penelitian ini akan melibatkan studi normatif, yang melibatkan pengumpulan data hukum melalui studi kepustakaan dan penelitian hukum. Berdasarkan data hukum dan peraturan yang relevan, penelitian ini akan menganalisis kewajiban hukum perusahaan ekspedisi terhadap konsumen dalam hal perlindungan barang selama pengangkutan melalui darat. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan pendekatan yuridis dengan mengumpulkan data melalui bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsumen yang pernah menggunakan jasa pengiriman J&T Express Surabaya. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memahami pengalaman konsumen terkait perlindungan hukum yang mereka terima dalam kasus kerusakan barang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus kerusakan barang selama pengangkutan melalui darat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan ekspedisi J&T Express Surabaya dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dan mengurangi insiden kerusakan barang dalam proses pengangkutan.
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENINDAKLANJUTI SENGKETA KEPERDATAAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 NOVIANI INDRASARI; AGAM SULAKSONO; AHMAD HERU ROMADHON
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16880

Abstract

Sebagai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang relatif baru, tentu ada beberapa hal terkait Tindakan Pemerintahan yang mesti dikaji lebih dalam agar terwujud kontrol yudisial yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa sengketa Tindakan Pemerintahan merupakan sengketa publik yang pemeriksaannya harus menggunakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Pemerintahan adalah bestuurs handelingen, yaitu semua tindakan pemerintah yang meliputi tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum adalah tindak pemerintahan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum. Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JUAL BELI MOBIL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH : STUDI KASUS JUAL BELI MOBIL DENGAN BPKB DI LEASING DONY ADE ACHMADI; AGAM SULAKSONO; SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga untuk mengetahui penerapan hukum jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dileasing.. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebudengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku denganapa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB masih berada dileasing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Tanggung Jawab Klinik Kecantikan dalam Memberikan Pelayanan Perawatan Wajah Konsumen Nur Silfa Ismaya; Dwi Tatak Subagiyo; Agam Sulaksono
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gvbb3n12

Abstract

Perkembangan layanan kesehatan estetika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada sektor perawatan wajah yang disediakan oleh klinik kecantikan. Perubahan orientasi masyarakat yang menempatkan estetika wajah sebagai bagian dari identitas sosial, profesionalisme, serta kepercayaan diri telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap layanan tersebut. Namun, pertumbuhan industri ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait hubungan hukum antara konsumen dan klinik, pemenuhan hak serta kewajiban para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi risiko atau efek samping perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian jasa perawatan wajah, pelaksanaan tanggung jawab profesional klinik, serta upaya hukum yang tersedia bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji KUHPerdata, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Praktik Kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara klinik dan konsumen terbentuk dari perjanjian jasa yang bersifat timbal balik dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, serta tanggung jawab profesional. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, keselamatan, informed consent, serta kompensasi apabila mengalami kerugian, sedangkan klinik berkewajiban memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen meliputi upaya preventif seperti transparansi kontrak dan informed consent, serta upaya represif melalui BPSK, mediasi, atau gugatan perdata ke pengadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan literasi hukum untuk melindungi konsumen dalam industri layanan kecantikan.
LAW AND FISCAL ETHICS: A JURIDICAL ANALYSIS OF THE WHOOSH PROJECT FINANCING THROUGH THE STATE BUDGET Agam Sulaksono; Hari Wibisono
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 13, No 2 (2026): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v13i2.49116

Abstract

The financing of the Jakarta–Bandung High-Speed Rail (Whoosh) project has raised legal and ethical concerns, particularly regarding the use of Indonesia’s State Budget (APBN). Although developed under a Public–Private Partnership (PPP), recent debates question whether allocating public funds to support or cover its commercial debt is compatible with fiscal law and good governance principles. This article aims to assess whether APBN involvement in the Whoosh project aligns with the State Finance Law, State Treasury Law, and the beneficiary-pays principle, which requires financial burdens of commercial activities to be borne by their direct beneficiaries. A normative juridical method is used to interpret relevant legislation and evaluate the legal boundaries of APBN financing. This is complemented by fiscal ethics analysis to examine accountability, proportionality, oversight, and the risk of moral hazard. The study finds that using APBN funds for a commercially operated project may violate fiscal accountability and proportionality. It also raises concerns about intergenerational justice, as future taxpayers could inherit present commercial risks. The blurred distinction between public and corporate responsibilities may weaken oversight and encourage moral hazard.
Co-Authors Ahmad Heru Romadhon Ardhiwinda Kusumaputra DONY ADE ACHMADI Dwi Tatak Subagiyo Endang Retnowati Hari Wibisono Hariadi Sasongko Muhammad Hasanuz Zacky NOVIANI INDRASARI Nur Silfa Ismaya SUYATNO Suyatno Suyatno Zaldy Arafi