SUYATNO
Universitas Maarif Hasyim Latif

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM ACH. BADRUT TAMAM; M. ZAMRONI; SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16879

Abstract

Pembatalan sertipikat tanah dapat terjadi karena adanya kesalahan administrasi maupun cacat hukum sehingga mengakibatkan sertipikat tersebut tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, PTUN berperan penting untuk memberikan kepastian hukum sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan dalam pembatalan sertipikat yang cacat hukum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan hasil penyelesaian dari pembatalan terhadap serifikat hak atas tanah pada putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY. Adapun hasil dari penelitian ini: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY bahwa persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka PTUN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Kedua, Penyelesaian dari pembatalan terhadap perkara serifikat hak atas tanah putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY yakni sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, sertipikat yang cacat secara hukum dapat dilakukan pembatalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JUAL BELI MOBIL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH : STUDI KASUS JUAL BELI MOBIL DENGAN BPKB DI LEASING DONY ADE ACHMADI; AGAM SULAKSONO; SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga untuk mengetahui penerapan hukum jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dileasing.. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebudengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku denganapa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB masih berada dileasing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.