Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Persepsi Mahasiswa Tentang Kepercayaan Publik Pada Penegak Hukum pada Kasus Kopi Sianida di tvOne solihah, Sopiyani; Fakhruroji, Moch; Tresnawaty, Betty
Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik Vol. 7 No. 4 (2022): ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/annaba.v7i4.37340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 UIN Bandung tentang kepercayaan publik pada penegak hukum dalam fenomena pemberitaan kembali kasus kopi sianida di tvOne. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teori persepsi Alex Sobur dengan asumsi dasar persepsi meliputi tiga proses yaitu seleksi, interpretasi, dan reaksi. Hasilnya, pada proses seleksi, informan mengatakan kasus kopi sianida adalah kasus yang memiliki daya tarik tersendiri karena banyak mengandung teka teki. Selain itu informan mengatakan tvOne adalah media yang tepat untuk menonton tayangan ini karena kredibilitas yang dimilikinya. Pada proses interpretasi, informan mengatakan dengan adanya pemberitaan kembali, menandakan kasus tersebut belum selesai dan membuat kepercayaan publik pada penegak hukum bergeser. Adapun reaksi yang dihasilkan, informan yang merupakan akademisi merasa bingung dan cemas terhadap konstruksi sosial yang dibagun media dan berharap publik bisa lebih bijak dalam menggunakan media.
Reconstructing the Ministry of Communication and Digital’s Image in the TikTok Live Controversy Solihah, Sopiyani; Wijayanti, Yani Tri
Communication Vol 17, No 1 (2026): Communication
Publisher : Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif - Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/Comm

Abstract

Freedom of expression in Indonesia is regulated under Article 28E (3) of the 1945 Constitution. On September 3, 2025, the Indonesian government disabled the live broadcast feature on the TikTok platform while the August 25, 2025 demonstration was still ongoing. This decision sparked public perception of restrictions on freedom of expression through digital media, because social media, including TikTok's live feature, is used by the public to share situations in real time. This phenomenon placed the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) under public scrutiny and triggered a crisis. This study aims to analyze Komdigi's crisis communication strategy, as it directly relates to the sustainability of public trust, policy legitimacy, and the effectiveness of government functions in a digital era.. This study uses quantitative content analysis with research objects in the form of news published by detik.com during the period of August 26 to September 3, 2025. The results show that Komdigi predominantly used the Denial strategy with a percentage of 100%, meaning that in all 10 news articles containing Komdigi's response to the crisis, Komdigi consistently provided denials or rejections. Other strategies included Evasion of Responsibility (60%), Corrective Action (70%), and Reducing Offensiveness (90%). Meanwhile, this study found no use of the Mortification strategy, which was recorded at 0%. Overall, Komdigi relied heavily on denial, while simultaneously attempting to reduce allegations, reducing negative perceptions, promising improvements, and avoiding direct responsibility without apologizing.