Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PAMPAS: Journal of Criminal Law Communale Journal
Ariyani, Linda
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
GENDER INEQUALITY IN WOMEN'S ACCESS TO ENVIRONMENTAL RESOURCES Ariyani, Linda; Wardina, Miza; Herawati, Leni; Aggraini, Dinda Putri; Mukti, Ichrar Syahbani
Communale Journal Vol 1 No 2 (2023): July
Publisher : Pusat Unggulan Ipteks-PUI Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/communale.v1i2.26011

Abstract

Gender inequality is an issue that has long been debated in various fields, including women's access to environmental resources. This research was conducted by conducting a literature review of articles, journals, and other relevant publications. The literature review method was used to collect and analyze information from previous researchers on Gender Inequality in Women's Access and Environmental Resources. Based on some of these research references, it can be concluded that gender inequality in women's access to environmental resources is a real issue in various contexts. Measures to improve gender equality in access to environmental resources include strengthening the role of women in decision-making, social change, and inclusive policies and a gender-based approach in environmental program planning and implementation. Collective efforts from the government, civil society, and the private sector are needed to overcome gender inequality and achieve sustainable development that is just and sustainable.
Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum Ariyani, Linda; Najemi, Andi; Rakhmawati, Dessy
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 2 (2026): (On Progress)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/8qq6fc78

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan asas legalitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, khususnya dalam praktik penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan asas legalitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan 2) Bagaimana implikasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: 1) Ketidakjelasan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi yang berlebihan, khususnya terhadap advokat. Pasal tersebut dianggap tidak memiliki batasan yang jelas, melanggar prinsip lex certa dan lex stricta, serta berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi advokat yang hak imunitasnya dijamin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; 2) Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah tersebut menjadi upaya penting dalam menjamin kepastian hukum, meskipun harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih diperlukan
Co-Authors Aggraini, Dinda Putri Andi Najemi, Andi Herawati, Leni Mukti, Ichrar Syahbani Rakhmawati, Dessy Wardina, Miza