Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Bina Ilmiah Jurnal Ilmu Pemerintahan
Oktavianus Resky Panala
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Ddan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19) Oktavianus Resky Panala; Burhanudin; Erwin Resmawan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 9 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jip.v9i3.899

Abstract

This study aims to describe Bawaslu's supervision in holding the election for Mayor and Deputy Mayor of Samarinda 2021-2024 during the COVID-19 pandemic and to identify the supporting factors for Bawaslu in holding the election for Mayor and Deputy Mayor of Samarinda 2021-2024 during the COVID-19 pandemic. This research was conducted at the Bawaslu Office in Samarinda City. This type of research is descriptive qualitative and this study uses interactive model qualitative data analysis techniques. The results showed that the supervision carried out by the Samainda City Bawaslu in the 2020 Samarinda City Pilkada during the COVID-19 pandemic at the campaign implementation stage was by fielding field supervisors to check the suitability of campaign implementation during the pandemic, at the stage of monitoring campaign funds Bawaslu carried out supervision with supervision file or cross-check the candidate pair's campaign fund data. In the logistics procurement stage, Bawaslu sent field supervisors to review the suitability of Pilkada logistics during the pandemic, while for the logistics distribution stage, Bawaslu sent supervisors to oversee the distribution of l until it was distributed to TPS. Supervision at the voting and counting stage of the Pilkada results at TPS was carried out by placing PTPS totaling 1,962 people at each TPS equipped with smartphones and official reports to document activities during voting and counting. For monitoring the determination of Pilkada results, the supervision is based on valid verified ballots. Factors supporting Bawaslu supervision are Law No. 7 of 2017 Article 104 Letter F, namely participatory supervision, besides that high public awareness of the health program and an increase in the number of TPS, namely 1,962 to prevent transmission of COVID-19.
LITERATUR REVIEW: KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR DENGAN KOLAM RETENSI DAN POLDER Oktavianus Resky Panala; Said Fadely Muhammad; Jauchar Barlian
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kebijakan atau program penanggulangan banjir dan pengendalian banjir dengan sistem retensi dan polder. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan, teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti jurnal, dokumen, berita dan beragam media lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dengan melihat berdasarkan 3 (tiga) aspek pada Undang-Undang 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana: mulai dari tahapan prarencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda melakukan kesiapan dan kesiapan mulai dari terbentuknya program Probebaya di basis kecamatan, pembangunan kolam retensi di beberapa wilayah titik rawan banjir, revitalisasi Polder Air Hitam, dan pendukung drainase lainnya: relokasi Bantaran Sungai Karang Mumus & DAS. Merespon situasi banjir dengan melakukan pembentukan tim pengendalian banjir, evakuasi, patori wilayah terdampak, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta menerbitkan Surat Darurat Bencana 360.2/0960/300.06. Melakukan langkah cepat dengan melakukan normalisasi sungai atas sendimentasi, relokasi bantaran sungai Karang Mumus, pembongkaran drainase pengalokasian anggaran pada infrastruktur pengendalian banjir, dan melakukan koordinasi antarlembaga sebagai bahan evaluasi serta bantuan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Co-Authors Burhanudin Erwin Resmawan Jauchar B Said Fadely Muhammad