<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Maxride sebagai platform transportasi berbasis aplikasi yang menggunakan kendaraan roda tiga (bentor) di Kota Pekanbaru melalui perspektif collaborative governance dan kesiapan regulasi. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dan analisis kebijakan (policy analysis). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal terindeks, dokumen regulasi transportasi nasional dan daerah, laporan pemerintah, serta pemberitaan media yang kredibel. Temuan – Maxride berpotensi mengisi celah layanan transportasi di kawasan permukiman padat dan gang sempit yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pengemudi bentor informal. Namun, implementasinya terhambat oleh ketidaksiapan regulasi yang terlihat dari ketiadaan klausul kendaraan roda tiga dalam UU No. 22/2009, kekosongan Peraturan Menteri Perhubungan, serta belum adanya Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Faktor penghambat utama lainnya adalah ketiadaan platform collaborative governance yang terstruktur. Keterbatasan penelitian – Kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder dan belum didukung oleh pengumpulan data primer melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, belum dilakukan analisis komparatif dengan inovasi transportasi lokal di daerah lain. Implikasi – Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota Pekanbaru sebagai pedoman regulasi awal dan perlunya pembentukan forum kolaborasi multipihak untuk menyusun kebijakan yang adaptif. Kementerian Perhubungan juga disarankan untuk mengevaluasi regulasi transportasi berbasis aplikasi di tingkat nasional. Kebaruan – Kajian ini merupakan salah satu penelitian akademis pertama yang secara spesifik menganalisis Maxride sebagai fenomena inovasi transportasi roda tiga berbasis aplikasi dari perspektif administrasi publik dan collaborative governance di kota menengah Indonesia.]]>
