Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Strengthening Environmental Law Enforcement and Dispute Resolution Through Community Education for Sustainable Environmental Tourism Governance Sapriadi; Andi Alauddin; Ibrahim Abdullah; Fadly; Eril; Ahmad Fikri Sidiq; Asmilah Amal
Masterpiece Vol. 2 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : www.amertainstitute.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65246/mjssi.v21.546

Abstract

Ecotourism is a sector that contributes significantly to improving community welfare and regional development. However, the expansion of tourism activities without sustainable management often leads to various issues, such as environmental degradation, conflicts over natural resource use, pollution, and disputes among the community, tourism operators, and the government. These conditions highlight the need to enhance public understanding of the legal aspects of ecotourism management and the mechanisms for effective and equitable dispute resolution. This community service initiative aims to raise public legal awareness regarding the importance of environmental law enforcement in tourism activities and to provide insight into alternative dispute resolution methods applicable when conflicts arise. The program is implemented through legal outreach, interactive discussions, and direct assistance to the community and tourism operators. The material covers principles of sustainable ecotourism management, common legal violations, law enforcement mechanisms, and dispute resolution via both litigation and non-litigation channels. The expected outcome is an increase in public knowledge and legal awareness regarding the preservation of the tourism environment and the rights and obligations of all parties, as well as the ability to resolve conflicts peacefully through deliberation, mediation, and applicable legal mechanisms. Furthermore, this initiative seeks to strengthen collaboration among the community, the government, and tourism operators to establish ecotourism governance that is sustainable and equitable, delivering economic benefits without compromising environmental protection.
KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SINJAI Muhammad Azhar Nur; Fadly Fadly; Andi Alauddin; Hamzah Arhan; Eril Eril
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i1.2669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan hambatan pelaksanaan rekonstruksi serta upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai petunjuk guna memperjelas suatu tindak pidana pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara sebab faktor keamanan, medan yang sulit serta tidak bisa menyesuaikan waktu dan kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya. Sedangkan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi yaitu menyiapkan personil yang memadai, menyiapkan lokasi alternatif yang didesain sama dengan TKP yang sebenarnya serta menyesuaikan kesiapan dari pihak yang turut serta dalam pelaksanaan rekonstruksi.
PERILAKU PERCERAIAN DI BIMA; STUDI TENTANG KEPUTUSAN CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK Jainuddin Jainuddin; Andi Alauddin; Juliana Nurillah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.2921

Abstract

Perilaku Perceraian di Bima merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Statistik menunjukkan fluktuasi jumlah perkara perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Bima. Pada umumnya, cerai gugat (istri menggugat suami) lebih dominan daripada cerai talak (suami menceraikan istri). Faktor penyebab utama perceraian di Bima adalah pertengkaran dan perselisihan. Secara sosial, modernisasi dan pengaruh media membawa perubahan nilai-nilai pernikahan serta meningkatkan toleransi terhadap perceraian di kalangan masyarakat Bima. Peningkatan pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan telah memberi mereka kekuatan untuk mengatasi permasalahan rumah tangga, termasuk menggugat cerai. Faktor ekonomi seperti kesulitan finansial dapat memicu konflik rumah tangga dan berpotensi meningkatkan angka perceraian. Budaya lokal Bima yang kuat dengan nilai-nilai keluarga dan kesetiaan dalam perkawinan telah mengalami pergeseran seiring perubahan sosial. Akan tetapi, stigma dan tabu sosial terhadap perceraian masih mempengaruhi keputusan pasangan untuk menggugat cerai. Dominasi cerai gugat menunjukkan peran aktif perempuan dalam mengakhiri pernikahan yang tidak baik
PERKEMBANGAN IJTIHAD PADA MASA MODERN DI INDONESIA (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istimbat Hukum) Sapriadi Sapriadi; Darliana Darliana; Jusri Mudjrimin; Andi Alauddin; Eril Eril
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3644

Abstract

Jurnal ini mengkaji perkembangan ijtihad di Indonesia pada era modern, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi para mujtahid dalam proses istambat hukum pengambilan hukum di tengah dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang kompleks. Ijtihad, sebagai metode penggalian hukum Islam dari sumber-sumber utamanya (Al-Qur’an dan Sunnah), menuntut pemahaman mendalam terhadap nash dan konteksnya, serta kemampuan analisis yang tajam untuk menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Namun, era modern menghadirkan tantangan baru yang signifikan. Globalisasi, misalnya, membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya asing yang berpotensi berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan teknologi informasi, di satu sisi, mempermudah akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain, juga menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan bahkan menyesatkan, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam melakukan ijtihad. Pluralisme agama dan budaya di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri, menuntut para mujtahid untuk merumuskan hukum Islam yang inklusif dan menghargai perbedaan. Jurnal ini akan menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan tersebut, serta menelaah berbagai upaya yang dilakukan para mujtahid kontemporer Indonesia dalam menjawabnya. Analisis ini akan mencakup bagaimana mereka menyeimbangkan prinsip-prinsip fundamental Islam dengan tuntutan zaman, serta bagaimana mereka membangun metode ijtihad yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Harapannya, jurnal ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan ijtihad di Indonesia dan tantangan-tantangan yang menyertainya.
NON-REFOULEMENT PRINCIPLE IN INTERNATIONAL LAW PROTECTING WAR VICTIMS SEEKING ASYLUM Muh. Bambang Taufik; Andi Alauddin; Ali Said; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Zuhry Amir
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4097

Abstract

The non-refoulement principle, a cornerstone of international refugee and human rights law, prohibits the forced return of individuals to territories where they face persecution, torture, or threats to life. This research examines the role of this principle in safeguarding war victims seeking asylum, particularly amid escalating global conflicts. The study highlights the principle’s significance in balancing state sovereignty with humanitarian obligations, while addressing gaps in its implementation. Utilizing a normative juridical approach, the analysis draws on international conventions, customary law, and judicial decisions to evaluate the legal framework and state practices. Findings reveal that despite its recognition as a peremptory norm, inconsistent adherence by states, geopolitical interests, and ambiguous exceptions undermine its efficacy. The research argues for strengthened multilateral cooperation, clearer guidelines on exceptions, and enhanced accountability mechanisms to ensure compliance. Recommendations include capacity-building for host states, equitable responsibility-sharing, and integrating refugee protections into conflict-resolution strategies. This study contributes to discourse on refining international legal instruments to uphold the rights of displaced populations in an increasingly volatile global landscape.
THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD MARRIAGE FROM THE PRIMARY MAṢLAḤAH PERSPECTIVE Andi Alauddin; Kiswa Alnadira; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Jusalim Sammak; Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i2.4734

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection against underage marriage and evaluate it from the perspective of primary maṣlaḥah (Maqāṣid al-Sharīʿah), focusing on a case study in Lau District, Maros Regency. Employing a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving marriage registrars at the Office of Religious Affairs (KUA), staff members of the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), victims, and local community members. Data validity was assessed through triangulation. The findings reveal that legal protection has been implemented through preventive socialization programs, such as SAKINAH, BRUS, and BRUN, as well as through the rejection of marriage registration applications involving underage couples. However, implementation remains suboptimal due to the persistence of unregistered marriages (nikah siri) and marriage dispensations. From the perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah, child marriage contradicts the core objectives of al-ḍarūriyyāt al-khamsah, particularly by threatening ḥifẓ al-nafs (health and safety), ḥifẓ al-ʿaql (education and intellectual development), ḥifẓ al-nasl (lineage and the welfare of offspring), and ḥifẓ al-māl (economic stability). To address these challenges, the study proposes an ideal model encompassing strengthened inter-institutional collaboration, continuous public outreach, stricter marriage-dispensation mechanisms involving psychologists and health professionals, post-marital support, and the integration of Maqāṣid al-Sharīʿah values into religious and community education.