Dani Muhtada
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Rendy Razie Hendrawan; Dani Muhtada
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.42078

Abstract

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah.Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi.Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan penjabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.
Enhancing Nazir Capacity through Legal Literacy of Land Trust to Ensure Legal Certainty in Waqf Land Management Suhadi Suhadi; Dani Muhtada; Asmarani Ramli; Imam Baehaqie; Isnani; Ardi Sirajudin Rauf; Lucky Andinna Santyoko; Muhammad Ridha
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 7 No. 2 (2024): (July-December, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v7i2.6693

Abstract

Nazir as the party who received the mandate to receive and manage waqf land faced several problems related to waqf land. These problems are that the waqf land has not been certified, the waqf land is in dispute, the waqf land has been lost/controlled by another party. This problem occurs because the practice of waqf land is carried out verbally on the basis of mutual trust, the waqf pledge has not been made before PPAIW, the waqf pledge deed has not been processed, the waqf land has not been registered, and the waqf land has not been utilized according to the waqf pledge. Through community service activities, Nazir's capacity was increased through literacy in land waqf law. Legal literacy includes the land waqf process and waqf land registration. The legal act of donating land must be carried out according to the Waqf Law, carried out before an authorized official and the waqf land is registered at the Land Office. The waqf pledge must be made in front of the Waqf Pledge Deed Registrar to be recorded in the Waqf Pledge Deed. The Waqf Pledge Deed is written evidence in land registration at the Land Office, as the basis for issuing a Waqf Land Certificate. Waqf Land Certificates are issued to create legal certainty and legal protection for land waqf. The regulation of land waqf in the Waqf Law and its implementing regulations further confirms waqf as an important and useful institution for efforts to realize community welfare, in line with the goals of state life.