Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

ETIKA MASYARAKAT BADUY SEBAGAI INSPIRASI PEMBANGUNAN -, Suhadi
Jurnal Komunitas Vol 4, No 1 (2012): Tema Edisi: Kearifan Lokal Tidak Pernah Kering
Publisher : Jurnal Komunitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis multidimensional yang termasuk di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, polusi udara, krisis air, pemanasan global, tekanan hidup merupakan simbol masalah sosial dari proses pembangunan. Kita perlu merefleksikan secara kritis tentang tujuan dan nilai dalam pembangunan yang menghambat pembangunan. Dalam penelitian ini, penulis menggali nilai-nilai etika masyarakat pedalaman yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai dalam pembangunan sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul dari proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokan masyarakat pedalaman secara etika dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur mentalitas pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh etika Baduy, mencerminkan karakter sosial untuk mengembangkan pilar-pilar nilai budaya nasional, skenario pembangunan teknologi, keamanan pangan, kemerdekaan, gaya hidup, mengangkat ketertarikan masyarakat, fokus pada  program prioritas dan bangkit dari politik transaksi ekonomi dan kekuatan dalam pembangunan. Di sisi lain ada hal-hal yang bersifat merusak bagi etika masyarakat pedalaman di bawah tekanan atas lingkungan yang nyaman dan itu datang dari dalam maupun luar. The multi-dimentional crisis which includes the uncontrolled population explosion, the more dense settlement, the amount of pollutants in the earth, water crisis, global warming, and a lot of life pressure / stress are signs of the social problems of the development process. That is why, we need to reflect critically on the goals of development and values that discourage development. In this article, the author seeks to explore ethical values in traditional Baduy society which can be used as inspiration in applying development values that can minimize the problem raised by development. This research used qualitative approach. Research results show that community grouping in isolated community can be used ethically as a means to measure mentality of Indonesian development. For example the ethics of Baduy reflects social character to develop the pillars for national cultural values, technological development scenario, food security, independence, lifestyle, promoting the interests of society, focus on running projects, and away from the politics of economic transactions and power in development. On the other hand there are symptoms of the destruction of isolated communities ethics under the pretext of environmentally friendly development that comes from inside and outside.
PERNIKAHAN DINI, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN ULANG: SEBUAH TELAAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI -, Suhadi
Jurnal Komunitas Vol 4, No 2 (2012): Tema Edisi: Kelompok-Kelompok Sosial Anak Tiri Modernitas
Publisher : Jurnal Komunitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan penelitian sosiologis dan antropologis tentang pernikahan dan perceraian dengan menggunakan perspektif komprehensif. Penelitian yang sudah ada tentang pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang dianalisi dan dikelompokkan dalam perpektif fungsional, perspektif konflik, dan perspektif interaksionisme simbolik ini.Penelitian dilakukan terhadap 12 judul penelitian pernikahan dini, 10 judul penelitian perceraian, dan 3 judul penelitian pernikahan ulang. Fenomena pernikahan dini, perceraian dan nikah ulang ternyata memiliki relasi kompleks terhadap kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya; beragamnya realitas sosial yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional. Perpektif sosiologi yang sering digunakan dalam penelitian perkawinan dan perceraian adalah perspektif fungsional dan perspektif konflik, diperlukan kajian dengan pendekatan interaksionisme simbolik untuk menghasilkan nuansa baru dalam kajian perkawinan.The objective of this study is to map the existing sociological and anthropological researches about marriage and divorce using a comprehensive perspective. Existing research on early marriage, divorce, and remarriage are analyzed and grouped into functional perspective,  conflict perspective and  symbolic interactionist perspective. Twelve research reports on early marriage, 10 research  titles on divorce and 3  titles on remarriage are analysed. The phenomenon of early marriage, divorce and re-marriage appears to have a complex relationship to social life. The relationship for exampple include the diverse factors that contribute to divorce, the use of divorce to gain power, the redefinition of divorce as rational choice and so on. Sociological perspective often used in the study of marriage and divorce is a functional and conflict perspective. It is necessary to study the symbolic interactionism approach to produce a new nuance in the study of marriage.
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
Faktor Pengaruh dan Implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian -, Suhadi
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gunungpati dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan searching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instrument hukum yang digunakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan RDTRK Kecamatan Gunungpati sudah cukup komprehensif dan lengkap. Instrument hukum yang dijadikan dasar secara kuantitatif sudah lengkap, yakni dari RTRW, RDTRK, Perda Bangunan, dan Perwal pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan. Sementara aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan atribut peta yang jelas sehingga memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahaminya. Namun, faktor penghambat terletak pada kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Gunungpati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTRK. This study aims to determine and analyze of the implementation of the City Spatial Plan Details (RDTRK) in the Gunungpati District: a Transfer Function and Its Implications for Agricultural Land. The data used in this study are primary and secondary legal materials. The data were collected through field research and a literature study. Analysis of data using three approaches, namely: legislative approaches, the concept and the case approaches. The results showed, that the legal instrument used and the infrastructure for the implementation of the District RDTRK Gunungpati is quite comprehensive and complete. Legal instruments in quantitative basis are complete, ie of RTRW, RDTRK, building regulation, and Perwal delegation of authority to districts and villages. While aspects of the infrastructure already available in the form of a complete map and attribute maps are clear, making it easier for the government and the public to understand. However, the limiting factor lies in the lack of human resources in terms of both quantity and quality, resulting in a lack of effective implementation in the field. Another aspect is the lack of knowledge and hinder public awareness about our environment, so many farms are productive converted after the first sale to a buyer for settlement construction. In the long run this could seriously impact on environmental degradation and food security especially for the Gunungpati. In this context, the government needs to do outreach and community involvement in the preparation RDTRK.
MENGAWAL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KAWASAN SEKARAN UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK -, Suhadi
Indonesian Journal of Conservation Vol 1, No 1 (2012): IJC
Publisher : Indonesian Journal of Conservation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The other side that needs attention as the development of Semarang State University (SSU) advancing very fast these past four years is the waste management, especially for hazardous and toxic waste . In Sekaran area, there are some hazardous and toxic waste sources. These sources come from activities inside and outside campus. Those coming from inside campus are from practicum inside the laboratory, and some other business services inside campus. Those coming from outside campus created by modern household activities and various growing and developing business services around Sekaran area such as laundry, copy center, photography, printing, automotive workshop, etc. These hazardous and toxic waste shall be supervised appropriately for its potential in contaminating the environment. It is urgent to do thesocialization for types of hazardous and toxic waste to the society, service providers and laboratory managers. It is also needed to carry out a field research to outline the waste  sources around Sekaran area comprehensively. This is fundamental for one of conservation aspects that belong to SSU’s vision is physical conservation. The University needs to make sure that physical environment is preserved and therefore various cases of environmental contamination and destruction shall be minimalized. Sisi lain yang perlu mendapat perhatian seiring dengan  perkembangan Universitas Negeri Semarang yang sangat pesat dalam 4 tahun terakhir ini adalah pengelolaan limbah, terutama limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di kawasan Sekaran terdapat beberapa sumber limbah B3. Sumber limbah ini berasal dari aktivitas dalam kampus dan luar kampus. Sumber limbah dari dalam kampus berasal dari aktivitas praktikum di laboratorium dan berbagai usaha jasa di dalam kampus. Sumber limbah di luar kampus berasal dari aktivitas rumah tangga yang semakin “modern”, dan berbagai usaha dan jasa yang tumbuh berkembang di kawasan Sekaran mulai dari pencucian pakaian, foto kopi, fotografi, percetakan, bengkel motor dan mobil. Limbah B3 ini perlu dikawal secara tepat, karena berpotensi merusak lingkungan.Sosialisasi tentang ragam limbah bahan berbahaya dan  beracun kepada masyarakat, penyedia jasa dan pengelola laboratorium perlu dilakukan. Penting juga dilakukan  penelitian lapangan untuk memetakan sumber limbah di Kawasan Sekaran secara komprehnsif. Hal ini penting sebab salah satu aspek konservasi yang menjadi visi unnes adalah konservasi fisik. Lingkungan fisik harus terjamin kelestariannya, dan karena itu berbagai pencemaran dan perusakan lingkungan harus diminimalisir.
PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI PANTI WREDA USIA “BETHANY” SEMARANG Junita Sundari, Miratina; -, Suhadi; -, Maryati
Karya Ilmiah S.1 Ilmu Keperawatan Tahun 2014
Publisher : STIKES Telogorejo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses menua adalah tahap tubuh mencapai titik perkembangan yang maksimal. Setelah itu tubuh mulai menyusut karena berkurangnya jumlah sel-sel yang ada di dalam tubuh. Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah penyakit kesehatan atau yang biasa disebut penyakit degeneratif, beberapa penyakit degeneratif ini seperti hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Pengaruh Senam Lansia Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Di Panti Wreda Usia “Bethany”. Desain penelitaian ini menggunakan quasi eksperiment dan menggunakan rancangan One-Group Pretest-Postest. Jumlah sampel 14 responden yang terdiri dari 6 laki-laki dan 8 perempuan dengan metode Total Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil rata-rata tekanan darah sistolik sebelum yaitu 147.86 sedangkan tekanan darah sistolik sesudah 142.86 dan tekanan darah diastolik sebelum yaitu 91.43 sedangkan tekanan darah diastolik sesudah 85.71. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemberian senam lansia sebanyak tiga kali seminggu dalam dua minggu dapat menurunkan tekanan darah sistole dan diastole.   Kata kunci : Senam Lansia, Penurunan Tekanan Darah, Lansia
PERNIKAHAN DINI, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN ULANG: SEBUAH TELAAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI -, Suhadi
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 4, No 2 (2012): Tema Edisi: Kelompok-Kelompok Sosial Anak Tiri Modernitas
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v4i2.2412

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan penelitian sosiologis dan antropologis tentang pernikahan dan perceraian dengan menggunakan perspektif komprehensif. Penelitian yang sudah ada tentang pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang dianalisi dan dikelompokkan dalam perpektif fungsional, perspektif konflik, dan perspektif interaksionisme simbolik ini.Penelitian dilakukan terhadap 12 judul penelitian pernikahan dini, 10 judul penelitian perceraian, dan 3 judul penelitian pernikahan ulang. Fenomena pernikahan dini, perceraian dan nikah ulang ternyata memiliki relasi kompleks terhadap kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya; beragamnya realitas sosial yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional. Perpektif sosiologi yang sering digunakan dalam penelitian perkawinan dan perceraian adalah perspektif fungsional dan perspektif konflik, diperlukan kajian dengan pendekatan interaksionisme simbolik untuk menghasilkan nuansa baru dalam kajian perkawinan.The objective of this study is to map the existing sociological and anthropological researches about marriage and divorce using a comprehensive perspective. Existing research on early marriage, divorce, and remarriage are analyzed and grouped into functional perspective,  conflict perspective and  symbolic interactionist perspective. Twelve research reports on early marriage, 10 research  titles on divorce and 3  titles on remarriage are analysed. The phenomenon of early marriage, divorce and re-marriage appears to have a complex relationship to social life. The relationship for exampple include the diverse factors that contribute to divorce, the use of divorce to gain power, the redefinition of divorce as rational choice and so on. Sociological perspective often used in the study of marriage and divorce is a functional and conflict perspective. It is necessary to study the symbolic interactionism approach to produce a new nuance in the study of marriage.
ETIKA MASYARAKAT BADUY SEBAGAI INSPIRASI PEMBANGUNAN -, Suhadi
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 4, No 1 (2012): Tema Edisi: Kearifan Lokal Tidak Pernah Kering
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v4i1.2397

Abstract

Krisis multidimensional yang termasuk di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, polusi udara, krisis air, pemanasan global, tekanan hidup merupakan simbol masalah sosial dari proses pembangunan. Kita perlu merefleksikan secara kritis tentang tujuan dan nilai dalam pembangunan yang menghambat pembangunan. Dalam penelitian ini, penulis menggali nilai-nilai etika masyarakat pedalaman yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai dalam pembangunan sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul dari proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokan masyarakat pedalaman secara etika dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur mentalitas pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh etika Baduy, mencerminkan karakter sosial untuk mengembangkan pilar-pilar nilai budaya nasional, skenario pembangunan teknologi, keamanan pangan, kemerdekaan, gaya hidup, mengangkat ketertarikan masyarakat, fokus pada  program prioritas dan bangkit dari politik transaksi ekonomi dan kekuatan dalam pembangunan. Di sisi lain ada hal-hal yang bersifat merusak bagi etika masyarakat pedalaman di bawah tekanan atas lingkungan yang nyaman dan itu datang dari dalam maupun luar. The multi-dimentional crisis which includes the uncontrolled population explosion, the more dense settlement, the amount of pollutants in the earth, water crisis, global warming, and a lot of life pressure / stress are signs of the social problems of the development process. That is why, we need to reflect critically on the goals of development and values that discourage development. In this article, the author seeks to explore ethical values in traditional Baduy society which can be used as inspiration in applying development values that can minimize the problem raised by development. This research used qualitative approach. Research results show that community grouping in isolated community can be used ethically as a means to measure mentality of Indonesian development. For example the ethics of Baduy reflects social character to develop the pillars for national cultural values, technological development scenario, food security, independence, lifestyle, promoting the interests of society, focus on running projects, and away from the politics of economic transactions and power in development. On the other hand there are symptoms of the destruction of isolated communities ethics under the pretext of environmentally friendly development that comes from inside and outside.
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2325

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
Faktor Pengaruh dan Implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian -, Suhadi
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gunungpati dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan searching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instrument hukum yang digunakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan RDTRK Kecamatan Gunungpati sudah cukup komprehensif dan lengkap. Instrument hukum yang dijadikan dasar secara kuantitatif sudah lengkap, yakni dari RTRW, RDTRK, Perda Bangunan, dan Perwal pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan. Sementara aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan atribut peta yang jelas sehingga memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahaminya. Namun, faktor penghambat terletak pada kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Gunungpati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTRK. This study aims to determine and analyze of the implementation of the City Spatial Plan Details (RDTRK) in the Gunungpati District: a Transfer Function and Its Implications for Agricultural Land. The data used in this study are primary and secondary legal materials. The data were collected through field research and a literature study. Analysis of data using three approaches, namely: legislative approaches, the concept and the case approaches. The results showed, that the legal instrument used and the infrastructure for the implementation of the District RDTRK Gunungpati is quite comprehensive and complete. Legal instruments in quantitative basis are complete, ie of RTRW, RDTRK, building regulation, and Perwal delegation of authority to districts and villages. While aspects of the infrastructure already available in the form of a complete map and attribute maps are clear, making it easier for the government and the public to understand. However, the limiting factor lies in the lack of human resources in terms of both quantity and quality, resulting in a lack of effective implementation in the field. Another aspect is the lack of knowledge and hinder public awareness about our environment, so many farms are productive converted after the first sale to a buyer for settlement construction. In the long run this could seriously impact on environmental degradation and food security especially for the Gunungpati. In this context, the government needs to do outreach and community involvement in the preparation RDTRK.