Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keabsahan Peralihan Hak Kepemilikan Benda Di Bawah Tangan Sebagai Akibat Hutang Piutang Dalam Perjanjian Distribusi Perusahaan Asep Herlan; Aditya Maulana Rizqi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2047

Abstract

Perusahaan atau biasa disebut pula korporasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya akan selalu berupaya untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah melakukan perniagaan. Didalam perniagaan upaya melegitimasi perbuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian distribusi menjadi perjanjian yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis, mengingat perkembangan jumlah perusahaan nasional yang bergerak dibidang distributorship terus mengalami peningkatan. Didalam prakteknya perjanjian distribusi ternyata membuka pulang timbulnya perjanjian hutang piutang baru antara para pihak dan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan adanya proses peralihan hak kepemilikan benda milik distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dari hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan hak kepemilikan benda di bawah tangan yang tidak melalui lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang (benda bergerak) dan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang (benda tidak bergerak) tidak sah dan dianggap cacat sejak lahirnya sehingga dianggap semula tidak pernah ada. Penyelesaian hutang piutang dapat sah secara hukum jika melalui 2 (dua) skema penyelesaian yaitu pertama melalui jalur litigasi yang diawali dengan somasi terlebih dahulu dengan mendasarkan pada gugatan wanprestasi, kedua melalui perjanjian novasi objektif dengan syarat sebelumnya telah dibuat perjanjian pinjam meminjam dan diikuti dengan surat pengakuan hutang dan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 621 KUH Perdata.
Halal Tourism in Indonesia: Challenges of Fairness in Policy Implementation Diana Novita; Dewi Novitasari; Aditya Maulana Rizqi
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16082

Abstract

Indonesia, with the world’s largest Muslim population, holds strong potential for developing halal tourism. However, inconsistent regulation across regions creates inequalities that limit fair and sustainable growth in this sector. This study aims to address a gap in the literature by analyzing how uneven regulation impacts destination competitiveness and the distribution of economic benefits. Using a qualitative, descriptive approach, this research examines regulatory implementation through case studies in diverse regions, highlighting local factors causing disparity, such as institutional capacity, government support, and public awareness. Findings reveal that the absence of a cohesive national policy on halal tourism results in regulatory imbalances, with local differences in capacity and support affecting outcomes. This study underscores the need for a more inclusive national policy to ensure fair economic distribution and promote sustainable halal tourism throughout Indonesia. By offering a fresh equity-based perspective on the implementation of halal tourism regulations, this research provides a valuable contribution to existing literature on the subject.Keywords: Halal; Tourism; Regulation.