Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Gloria Justitia Journal of Innovative and Creativity Soedirman Law Review
Asep Herlan
Universitas Jenderal Soedirman
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Keabsahan Peralihan Hak Kepemilikan Benda Di Bawah Tangan Sebagai Akibat Hutang Piutang Dalam Perjanjian Distribusi Perusahaan Asep Herlan; Aditya Maulana Rizqi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2047

Abstract

Perusahaan atau biasa disebut pula korporasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya akan selalu berupaya untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah melakukan perniagaan. Didalam perniagaan upaya melegitimasi perbuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian distribusi menjadi perjanjian yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis, mengingat perkembangan jumlah perusahaan nasional yang bergerak dibidang distributorship terus mengalami peningkatan. Didalam prakteknya perjanjian distribusi ternyata membuka pulang timbulnya perjanjian hutang piutang baru antara para pihak dan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan adanya proses peralihan hak kepemilikan benda milik distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dari hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan hak kepemilikan benda di bawah tangan yang tidak melalui lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang (benda bergerak) dan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang (benda tidak bergerak) tidak sah dan dianggap cacat sejak lahirnya sehingga dianggap semula tidak pernah ada. Penyelesaian hutang piutang dapat sah secara hukum jika melalui 2 (dua) skema penyelesaian yaitu pertama melalui jalur litigasi yang diawali dengan somasi terlebih dahulu dengan mendasarkan pada gugatan wanprestasi, kedua melalui perjanjian novasi objektif dengan syarat sebelumnya telah dibuat perjanjian pinjam meminjam dan diikuti dengan surat pengakuan hutang dan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 621 KUH Perdata.
Legal Protection in the Fair Implementation of Mortgage Rights Frida Nurrahma Masturi; Normalita Destyarini; Asep Herlan
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7904

Abstract

This research aims to analyze the application of the principles of balance and good faith in the enforcement of mortgage rights, with a particular focus on ensuring proportional legal protection for debtors. Although the Mortgage Law provides legal certainty for creditors, execution practices frequently disadvantage debtors, especially regarding auction pricing, notification mechanisms, and creditor conduct in determining default. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study finds that debtor protection should not merely rely on formal declarations of default, but must also consider factual conditions, including force majeure circumstances and the debtor’s good faith. The implementation of procedural transparency, objective pre-execution mechanisms, and the principle of balance is essential to prevent abuse of rights by creditors and to ensure that execution serves as a last resort. Therefore, harmonizing legal certainty, justice, and utility is indispensable to create a fair legal relationship between creditors and debtors in the execution of mortgage rights.
Problems with Mortgage Rights on Inherited Property Frida Nurrahma Masturi; Asep Herlan; Al Fiani Nenden Iryatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1517

Abstract

The increasing economic activity, particularly in the banking sector, has led to land being frequently used as the primary guarantee in credit agreements through mortgage rights (hak tanggungan). However, problems arise when the debtor passes away and the mortgaged land becomes part of the inheritance. Since mortgage rights are characterized by the droit de suite principle, the right remains attached to the land regardless of changes in proprietary rights. This legal characteristic often leads to conflicts between creditors and heirs, especially when the heirs were not involved in or unaware of the original credit agreement. Meanwhile, banking institutions require legal certainty over guarantee to exercise their execution rights effectively. This research aims to identify the legal convergence between inheritance rights and mortgage rights in order to uphold justice and legal certainty for all parties involved. The study adopts a normative juridical approach, using secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings reveal that the lack of synchronization between inheritance law and security law creates legal uncertainty and practical problems, which can only be resolved through regulatory harmonization and procedural clarity in guarantee execution involving inherited land
Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital Frida Nurrahma Masturi; Asep Herlan; Al Fiani Nenden Iryatin; Agus Mardianto
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16095

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dalam transaksi bisnis, dimana sekarang ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital, tantangan hukum yang dihadapi, serta perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia, China, dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi lintas negara. Tantangan utama meliputi celah hukum, kurangnya literasi konsumen, serta kelemahan penegakan hukum. Dibandingkan dengan China dan Jepang, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kebijakan adaptif, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Kata Kunci: Tantangan dan Peran Hukum; Perlindungan Konsumen; Ekonomi Digital.
Co-Authors Aditya Maulana Rizqi Agus Mardianto Al Fiani Nenden Iryatin Frida Nurrahma Masturi Normalita Destyarini