Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asian Journal of Social and Humanities Journal of Law and Security Studies
Laksanto Utomo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Intan Amalia Putri; Laksanto Utomo; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/51sda431

Abstract

Anak mempunyai peranan penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban serta minimnya perhatian terhadap hak atas pemulihan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma dan aturan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Sebagaimana tercermin dari hasil putusan beberapa perkara, menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban, serta pemulihan fisik dan psikis korban masih kurang diperhatikan.
Harmonization of Mining Laws Post-Centralization in the Implementation of the Regional Action Plan for Mercury Reduction and Elimination (RAD-PPM) in West Kalimantan Province Herbin Mardongan Sihombing; Laksanto Utomo; Amalia Syauket
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 11 (2026): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v4i11.771

Abstract

This research is motivated by the centralization of mining affairs from regional to central government under Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, creating a legal gap in West Kalimantan Province. The region remains burdened with obligations to implement the RAD-PPM under the Minamata Convention Ratification (Law No. 11 of 2017) to mitigate impacts of Artisanal and Small-scale Gold Mining (PESK/PETI), while licensing control and operational supervision have been entirely withdrawn to the Central Government. This study analyzes the juridical harmonization of this gap and formulates strengthened Forkopimda governance to address obstacles in ecological supervision of community mining. The method used is normative-empirical legal research with a qualitative approach, employing Statutory Approach, Content Analysis, and Sociological Jurisprudence through interviews with the West Kalimantan DLHK, Mining Inspectors, and civil society organizations, analyzed using the Theory of Authority and Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. Results show that centralization triggers a norm antinomy and regulatory vacuum in operationalizing RAD-PPM, necessitating vertical delegation of remaining authorities. Overcoming multidimensional barriers limited infrastructure, budgets, and miners' dependence on mercury requires strengthening Forkopimda as an integrative harmonizer, ensuring law enforcement is not merely repressive but also accommodative toward legalizing People's Mining Areas (WPR) and non-mercury technology substitution for sustainable ecological justice.
Co-Authors Amalia Syauket Herbin Mardongan Sihombing Intan Amalia Putri Lusia Sulastri