Abner H. Bajari
Universitas Cenderawasih

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamberamo Tengah Norika Aud; Abner H. Bajari; Ari Juliyana
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol. 8 No. 2 (2025): Alignment:Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/alignment.v8i2.14761

Abstract

This study aims to describe and analyze the role and factors that support and inhibit the operation of the labor office in human development in Central Mamberamo Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative with data collection using interviews, observations and documentation. While the analysis techniques are Data Display, Data Condensation, Drawing and Verification Conclusions. The results of the study indicate that: The Role of the Manpower Office in Human Development in Central Mamberamo Regency, which includes: Stabilizer, Innovator, Modernizer, Pioneer and Implementer has been running well in order to support human development related to the field of employment. Supporting factors for the Role of the Manpower Office are the existence of clear legal regulations, accurate functions and openness of information and the availability of a budget. While the inhibiting factors are internal factors in the form of a lack of initiative from the Central Mamberamo Regency Manpower Office in utilizing existing facilities and also external factors that include the low level of education of job seekers, lack of expertise and skills and limited job opportunities.  Keywords: Department of Manpower, Human Development
Implementasi Kebijakan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah Jeryangky Hahury; Hiskia C. M. Sapioper; Untung Muhdiarta; Yosephina Ohoiwutun; Beatus Tambaip; Abner H. Bajari
Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU" Vol 8 No 2 (2026): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/mici.v8i2.541

Abstract

Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi instrumen negara untuk membangun identitas tunggal penduduk sekaligus menyatukan basis data kependudukan nasional. Di Kabupaten Mamberamo Tengah, kondisi geografis pegunungan dan pola permukiman yang terpencar membuat pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan yang berbeda dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Artikel ini membahas cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah menjalankan kebijakan pembuatan e-KTP, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta langkah yang ditempuh untuk meningkatkan layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka empat variabel dari George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan serta observasi lapangan di kantor Dinas Dukcapil Kobakma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan melalui tokoh adat dan gereja agar informasi diterima tanpa menimbulkan kecurigaan warga terhadap perekaman biometrik. Pada aspek sumber daya, dinas mengandalkan koneksi satelit Starlink dan perangkat perekam portabel untuk mengatasi ketiadaan jaringan darat, meski jumlah staf teknis tetap terbatas dan biaya operasional membengkak akibat ketergantungan pada penerbangan perintis. Topografi pegunungan, koneksi internet yang tidak menentu, dan rendahnya keakraban warga dengan urusan administrasi menjadi penghambat yang paling sering muncul dalam wawancara. Komitmen pimpinan dinas dan strategi jemput bola menjadi penopang utama dalam pelaksanaan di lapangan. Upaya perbaikan yang sudah berjalan meliputi penyederhanaan syarat dokumen dengan menggunakan formulir SPTJM serta pelayanan gabungan KK, e-KTP, dan akta kelahiran dalam satu kunjungan ke distrik terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan e-KTP di wilayah pegunungan Papua bergantung pada kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan kearifan lokal dan kondisi geografis setempat.