Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Christopher Hartono
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum Andrew Wijaya; Christopher Hartono; Bambang Arwanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4087

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, khususnya POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Digital di Indonesia. Regulasi ini, yang berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memungkinkan Bank Digital beroperasi tanpa kantor fisik, namun menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya terlebih apabila dibandingkan dengan Bank Syariah, Walaupun definisi Bank Digital tidak dijelaskan secara spesifik dalam regulasi tersebut, perlindungan nasabah Bank Digital tetap menjadi perhatian penting. POJK No. 12/POJK.03/2018 menegaskan bahwa Bank Digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur Bank Digital Syariah agar perlindungan nasabah lebih terjamin. Penelitian ini mendorong perlunya peraturan yang lebih spesifik guna melindungi nasabah Bank Digital, khususnya Bank Digital Syariah, dalam menciptakan lingkungan perbankan digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.
Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture Christopher Hartono; Widyawati Boediningsih
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4089

Abstract

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.
Urgensi Integrasi Pengaturan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan OJK Christopher Hartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5109

Abstract

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan unggulan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, yang memberikan akses keuangan cepat kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, dengan prinsip akad rahn. Meskipun telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur mekanisme dan prinsip gadai emas, seperti Fatwa No. 25 dan 26 Tahun 2002, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tafsir dan penyimpangan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara khusus dan operasional mengatur pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam ranah perbankan. Ketimpangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dan aturan positif negara ini menyebabkan kesenjangan hukum, berpotensi merugikan nasabah, serta menciptakan ketidakpastian dalam implementasi produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis isi hukum secara komparatif antara fatwa, peraturan BI, dan POJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam POJK sangat mendesak dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Diperlukan regulasi formal berupa POJK khusus gadai emas syariah yang memuat batas pinjaman, formula biaya penyimpanan, mekanisme lelang syariah, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain menjawab tantangan regulasi sektoral, integrasi ini juga memperkuat sistem pengawasan dan menjamin kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa sinergi antara DSN-MUI dan OJK menjadi kunci penguatan regulasi gadai emas dalam ekosistem perbankan syariah nasional.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia Christopher Hartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5110

Abstract

Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum acara perdata maupun agama Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi menawarkan berbagai kelebihan dibanding litigasi, antara lain proses yang cepat, biaya rendah, menjaga hubungan antar pihak, serta menciptakan solusi win-win. Dalam konteks hukum acara, mediasi bersifat imperatif sebagai tahapan wajib dalam persidangan perkara perdata. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kualitas mediator, kesadaran masyarakat, maupun dukungan struktural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum mediasi dalam sistem peradilan perdata, tantangan implementasinya, dan strategi penguatan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian.
Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Christopher Hartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5214

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, khususnya dalam merespons tantangan era digital. Artikel ini membahas konsep sistem hukum perlindungan hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya menyediakan perlindungan hukum terhadap pencipta, serta sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti konten digital dan kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini juga menelaah berbagai kelemahan dalam implementasi hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketiadaan pengaturan yang komprehensif terkait tanggung jawab platform digital dan kerja sama lintas batas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, penerapannya belum maksimal karena kendala institusional dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan kelembagaan yang meliputi penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kapasitas lembaga, serta integrasi lintas sektor. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta Indonesia dapat lebih adaptif dan menjamin perlindungan efektif di tengah kemajuan teknologi digital global.
Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Andrew Wijaya; Christopher Hartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6773

Abstract

Hukum Humaniter Internasional (HHI) berfungsi sebagai perangkat hukum yang bertujuan membatasi penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk tenaga medis. Penelitian ini mengkaji bentuk dan cakupan perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma 1998. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip “hormati dan lindungi”, pembedaan, proporsionalitas, serta kewajiban kehati-hatian diimplementasikan untuk menjamin keselamatan tenaga medis di medan perang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap petugas medis, ambulans, maupun fasilitas kesehatan yang telah ditandai dengan simbol pelindung internasional merupakan pelanggaran berat (grave breach) dan kejahatan perang yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual serta tanggung jawab negara. Di Indonesia, ratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis, namun diperlukan harmonisasi lebih lanjut agar norma internasional tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.
Tinjauan Yuridis Terhadap Siri’ dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis Christopher Hartono; Andrew Wijaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6774

Abstract

Penelitian ini menganalisis siri’ (harga diri/malu) dan pesse (empati/solidaritas) sebagai asas moral dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Bugis. Berangkat dari perspektif hukum adat dan pluralisme hukum, studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan sosio-legal terhadap literatur primer–sekunder serta praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Temuan menunjukkan bahwa siri’ na pacce beroperasi sebagai mekanisme preventif (mencegah perilaku curang/eskalasi konflik melalui kontrol sosial berbasis rasa malu) sekaligus kuratif (mengarahkan musyawarah kekeluargaan/tudang sipulung dan mediasi adat menuju mufakat yang memulihkan relasi). Integrasi kebiasaan adat dengan prinsip kewarisan Islam termasuk pembagian proporsional dan praktik hibah semasa hidup guna menghindari perselisihan meningkatkan penerimaan sosial sekaligus efektivitas penyelesaian. Pada tataran hukum nasional, nilai siri’ dan pesse diakui secara langsung melalui pengakuan hukum adat dalam konstitusi dan regulasi daerah serta tak langsung melalui asas musyawarah, keadilan sosial, dan skema alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) yang disahkan peradilan. Kontribusi teoretik penelitian ini adalah pemetaan peran ganda siri’ na pacce sebagai kompas etis dan perekat sosial dalam resolusi waris, sedangkan kontribusi praktisnya menawarkan model hibrida adat agama negara yang berorientasi restorative justice bagi penguatan kebijakan penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.
Co-Authors Andrew Wijaya Bambang Arwanto Widyawati Boediningsih