Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis Ema Nurhayati; Raudhina Oktia Ayu; Amirah Dwi Subarkah
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.4909

Abstract

Sanitasi rumah sakit merupakan suatu upaya pengawasan faktor-faktor lingkunganbaik fisik, biologik, maupun kimiawi, dapat mengakibatkan pengaruh burukterhadap lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah hal yang tidakboleh luput dari perhatian pihak manajemen rumah sakit. Pada pelaksanaannya,masih terdapat rumah sakit yang lalai akan hal tersebut. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis unsur pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalampengelolaan limbah medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer dansekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan Perundang-Undangan (state approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima unsurpertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medisyaitu unsur kelalaian, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, unsur akibat danunsur hubungan kausalitas. Terkait pertanggungjawaban yang dapat dilakukanyaitu denda administratif, penarikan izin rumah sakit, kewajiban perbaikan sistemhingga sanksi pidana.
Relasi Patronase Dan Meritokrasi Dalam Pengisian Jabatan Asn: Antara Norma Dan Praktik Birokrasi Raudhina Oktia Ayu; Galang Setyawan Aji
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.572

Abstract

Abstrak Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan sistem merit sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam pengisian jabatan struktural maupun jabatan pimpinan tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, secara eksplisit mewajibkan pengisian jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun demikian, praktik empiris menunjukkan bahwa pengisian jabatan ASN masih diwarnai relasi patronase, baik dalam bentuk patronase politik pasca pemilihan kepala daerah maupun patronase birokratik internal yang berbasis kedekatan personal dan loyalitas informal. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis dua persoalan pokok: pertama, bagaimana pengaturan dan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN serta kaitannya dengan potensi praktik patronase; dan kedua, bagaimana relasi patronase memengaruhi penerapan sistem merit serta upaya penguatan yang diperlukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang subjektivitas yang melekat pada kewenangan diskresioner Pejabat Pembina Kepegawaian menjadi celah struktural yang memungkinkan patronase menggeser hasil seleksi berbasis kompetensi. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi kelembagaan berupa pembatasan diskresi, transparansi hasil seleksi, penguatan kewenangan mengikat lembaga pengawas, pengelolaan rekam jejak dan manajemen talenta yang terintegrasi, serta digitalisasi proses pengisian jabatan sebagai instrumen untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi Indonesia.