Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan Henni Widia Astuti; Ika Widi Astuti; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Wayan Gede Artawan Eka Putra
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7829

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan, terutama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di Indonesia, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menjamin hak ODHA, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja ODHA dalam perspektif hukum kesehatan dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang menghambat terciptanya lingkungan kerja inklusif. Implikasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi HIV/AIDS, penguatan kebijakan perusahaan, serta penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan model kebijakan inklusif dan komprehensif yang dapat diadopsi secara nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap ODHA di tempat kerja.

Tuberculosis Contact Screening and Investigation with Early Detection to Improve Case Discovery Ernirita Ernirita; Tria Astika Endah Permatasari; Rully Mujiastuti; I Wayan Gede Artawan Eka Putra
Jurnal Ners Vol. 9 No. 4 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i4.51229

Strategi penemuan pasien TB tidak hanya "promotif pasif dan aktif" tetapi juga melalui "penemuan aktif berbasis keluarga dan komunitas yang intensif dan masif", dengan tetap memperhatikan dan menjaga mutu layanan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan studi kohort retrospektif dengan memperoleh data pasien TB dengan indeks kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Di antara 734 kontak, 141 (19,2%) adalah anak-anak (di bawah 15 tahun), 398 (54,2%) adalah perempuan, 152 (20,7%) adalah kontak serumah dan 446 (60,8%) adalah kontak erat yang menolak skrining 299 (40,71%), Semua kontak diwawancarai mengenai gejala TB. memiliki satu atau lebih gejala TB dengan gejala yang paling sering adalah batuk 104 (14,2%), sesak napas 24 (3,3%), keringat malam 15 (2%), demam 21 (2,9%), dari faktor risiko yang diperoleh 15 (2%) wanita hamil, 63 (8,6%) lansia, 20 (2,7%) menderita Diabetes Militus (DM) dan 12 (16,5%) adalah perokok. Dari skrining dan investigasi kontak, hanya 138 (18,8%) yang dirujuk untuk pemeriksaan, hanya 101 (13,8%), dari hasil pemeriksaan dahak, 11 (1,5%) positif tuberkulosis. Variabel dependennya adalah penolakan skrining, hasil uji statistik dengan α = 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan antara usia (p=0,021), kontak serumah (p=0,000), kontak erat (p=0,0051), gejala batuk (p=0,000), sesak napas (p=0,000), keringat malam (p=0,003), demam (p=0,000), ibu hamil (p=0,003), lansia (p=0,000), diabetes (p=0,000), perokok (p=0,000), dirujuk (p=0,000), diperiksa (p=0,000), hasil pemeriksaan (p=0,004). Dan terdapat 2 variabel yang tidak berhubungan: jenis kelamin (p=0,101) dan pengobatan TB tidak tuntas (p=0,51). Deteksi dini dalam investigasi kontak TB dalam penemuan kasus melalui pendidikan preventif dan promotif perlu ditingkatkan.

Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan Henni Widia Astuti; Ika Widi Astuti; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Wayan Gede Artawan Eka Putra
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7829

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan, terutama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di Indonesia, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menjamin hak ODHA, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja ODHA dalam perspektif hukum kesehatan dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang menghambat terciptanya lingkungan kerja inklusif. Implikasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi HIV/AIDS, penguatan kebijakan perusahaan, serta penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan model kebijakan inklusif dan komprehensif yang dapat diadopsi secara nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap ODHA di tempat kerja.

Traditional Healing Practices by Health Workers and Traditional Healers from a Legal Perspective: A Normative Legal Study I Wayan Erik Permana Jaya; I Wayan Gede Artawan Eka Putra
Indonesian Journal of Global Health Research Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v8i2.1647

Traditional medicine is an integral part of the health system that is still widely used by the Indonesian people, both as an alternative and as a complement to modern medical treatment. The high prevalence of the use of traditional medicine, including the involvement of health workers and traditional healers, gives rise to complex legal implications, particularly regarding the legality of the practice, the limits of authority, and patient protection. Differences in regulatory regimes between health workers and traditional healers have the potential to create legal uncertainty if not regulated clearly and harmoniously. This study aims to analyze the legal regulations for the practice of traditional medicine by health workers and traditional healers from the perspective of Indonesian health law and examine the implications of legal accountability. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approach. The legal materials analyzed include health legislation, court decisions related to traditional medicine practices, legal doctrine, and World Health Organization policies and recommendations. The analysis was conducted qualitatively through normative interpretation to assess the consistency and adequacy of legal regulations. The study shows that traditional medicine has received legal recognition as part of the national healthcare system. However, regulatory fragmentation and disharmony persist, particularly regarding the boundaries of practice authority and legal accountability mechanisms. Health workers have a relatively clearer framework of responsibility than traditional healers, while legal protection for patients is suboptimal. This study concludes that regulatory harmonization and strengthening are needed to improve legal certainty, patient protection, and accountability for traditional medicine practices in Indonesia.

Telemedicine Practices on Doctors' Responsibilities in Health Service Facilities (Fasyankes) from Civil Law: A Normative Juridical Study Komang Arya Adiputra; I Wayan Gede Artawan Eka Putra
Indonesian Journal of Global Health Research Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v8i2.1648

The development of information technology has driven the transformation of healthcare services through telemedicine, offering ease of access, time efficiency, and expanded reach of medical services. However, the implementation of telemedicine also raises various legal issues, particularly regarding the civil liability of physicians and legal protection for patients. The differences in the characteristics of conventional medical services and digital-based healthcare services require clear legal regulations to create legal certainty and justice for all parties. This study aims to analyze the form of legal relations between doctors and patients in telemedicine services and examine the basis for civil liability of physicians for losses experienced by patients. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The legal materials analyzed include laws and regulations in the fields of health and telemedicine, civil law doctrine, and the latest scientific articles indexed by Scopus and Web of Science. The results of the study indicate that the legal relationship in telemedicine remains based on a therapeutic agreement that gives rise to the rights and obligations of the parties. Physicians can be held civilly liable for both breach of contract and unlawful acts if they are proven to have violated professional standards, the principle of prudence, or the rights of patients. However, this study also found regulatory gaps and disharmony, which have weakened legal certainty and legal protection mechanisms for patients. This study's conclusions emphasize the need to strengthen and harmonize telemedicine regulations to ensure legal protection for patients and provide legal certainty for doctors in conducting digital-based medical practices.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search