Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Law, Poliitic and Humanities Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (DIASYA)
Hery Dwi Utomo
Fakultas Hukum Dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis PMK N0.186/PMK.01/2021 sebagai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2011 terhadap Penggunaan Nama Sekutu Akuntan Publik yang Meninggal Maruli Tua Tampubolon; Widi Nugrahaningsih; Hery Dwi Utomo
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2521

Abstract

Pemakaian nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini banyak mempergunakan nama Akuntan Publik yang telah meninggal dunia. Penggunaan nama  Kantor akuntan sendiri sebagaimana diatur dalam UU.No.5 tahun 2011 menetapkan bahwa nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik  dapat mempergunakan nama seorang atau beberapa nama sekutu  Akuntan Publik. Fenomena ini  menarik perhatian penulis untuk mendalami, meneliti dan menilai kesesuian penggunaaan nama perskutuan perdata KAP tersebut untuk emlihat kesesuaiannya dengan hukum yang seharusnya diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami UU.No.5.tahun 2011 terkait  penggunaan nama KAP dan untuk mengetahui sejauh mana perikatan Persekutuan perdata KAP ini dapat di wariskan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif normative dengan metode Analisa deskriftif. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa UU.No.5 tahun 2011 dan PMK No.186/PMK.01/2021 dan data sekunder berupa sumber tulisan ilmiah lainnya.  Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan nama sekutu Akuntan Publik yang telah meninggal sebagai nama KAP dilakukan berdasarkan PMK No.186/PMK.01/2021, sedangkan UU.No5 tahun 2011 tidak mengatur penggunaan nama tersebut. Selanjutnya KUH Perd sendiri sebagai sumber hukum Persekutuan perdata menyatakan bahwa kematian seorang sekutu KAP mengakibatkan bubarnya Persekutuan perdata, demikian juga harusnya untuk persekutuan perdata KAP. Untuk penyelesaian diusulkan untuk dilakukan Yudicial review terkait terdapat beberpa sumber hukum yang memiiki perlakukan yang berbeda. 
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Praktek Leasing di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo) Hesty Tanjung Wigianti; Widi Nugrahaningsih; Hery Dwi Utomo; Evi Elisanti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1479

Abstract

This study aims to determine 1) the legal analysis of the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). 2) the legal responsibility of leasing companies for the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles carried out by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). This research method uses a normative legal approach. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through literature studies. The secondary data of this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique used is qualitative analysis. Qualitative data analysis because it is integrated with the activities of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions from research results. The results of the study indicate that the study shows that the decision Number 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo, the taking of motor vehicles by debt collectors without the consent of the debtor, without a legal execution procedure, and accompanied by elements of coercion or threats, fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 365 of the Criminal Code (theft with violence) or Article 368 of the Criminal Code (extortion), depending on the modus operandi and legal facts in the trial. This confirms that the action is not just a matter of civil default, but has entered the criminal realm. Leasing companies can be held legally responsible as an extension of the financing company based on the principle of vicarious liability, the provisions of Article 1367 of the Civil Code for unlawful acts committed by debt collectors as long as they carry out their duties. Decision No. 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo shows that the pretext of using a third party does not eliminate the company's legal responsibility. If a debt collector commits an unlawful act in the process of billing or repossessing a vehicle, the leasing company can be held accountable either criminally, civilly or administratively and is liable under consumer protection law.
Tinjauan Yuridis PMK N0.186/PMK.01/2021 sebagai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2011 terhadap Penggunaan Nama Sekutu Akuntan Publik yang Meninggal Maruli Tua Tampubolon; Widi Nugrahaningsih; Hery Dwi Utomo
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i5.2521

Abstract

Pemakaian nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini banyak mempergunakan nama Akuntan Publik yang telah meninggal dunia. Penggunaan nama  Kantor akuntan sendiri sebagaimana diatur dalam UU.No.5 tahun 2011 menetapkan bahwa nama persekutuan perdata Kantor Akuntan Publik  dapat mempergunakan nama seorang atau beberapa nama sekutu  Akuntan Publik. Fenomena ini  menarik perhatian penulis untuk mendalami, meneliti dan menilai kesesuian penggunaaan nama perskutuan perdata KAP tersebut untuk emlihat kesesuaiannya dengan hukum yang seharusnya diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami UU.No.5.tahun 2011 terkait  penggunaan nama KAP dan untuk mengetahui sejauh mana perikatan Persekutuan perdata KAP ini dapat di wariskan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif normative dengan metode Analisa deskriftif. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa UU.No.5 tahun 2011 dan PMK No.186/PMK.01/2021 dan data sekunder berupa sumber tulisan ilmiah lainnya.  Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan nama sekutu Akuntan Publik yang telah meninggal sebagai nama KAP dilakukan berdasarkan PMK No.186/PMK.01/2021, sedangkan UU.No5 tahun 2011 tidak mengatur penggunaan nama tersebut. Selanjutnya KUH Perd sendiri sebagai sumber hukum Persekutuan perdata menyatakan bahwa kematian seorang sekutu KAP mengakibatkan bubarnya Persekutuan perdata, demikian juga harusnya untuk persekutuan perdata KAP. Untuk penyelesaian diusulkan untuk dilakukan Yudicial review terkait terdapat beberpa sumber hukum yang memiiki perlakukan yang berbeda. 
Membangun Budaya Kerja Sehat melalui Edukasi Hukum bagi Karyawan Pegadaian Syariah Solo Baru Aris Prio Agus Santoso; Hery Dwi Utomo; Siti Fatimah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (DIASYA) Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (DIASYA)
Publisher : Rumah Jurnal PT Citra Air Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71200/diasya.v2i2.305

Abstract

Budaya kerja sehat merupakan faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap hukum di lingkungan kerja. Namun, pada sektor jasa keuangan, termasuk Pegadaian Syariah, pemahaman mengenai keterkaitan antara kesehatan kerja dan literasi hukum masih relatif rendah sehingga berpotensi memengaruhi disiplin kerja dan kualitas pelayanan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman karyawan Pegadaian Syariah Solo Baru mengenai budaya kerja sehat melalui edukasi hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah edukasi partisipatif yang dipadukan dengan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi yang disampaikan meliputi budaya kerja sehat, perlindungan hukum tenaga kerja, hak dan kewajiban pekerja, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), kesehatan kerja, dan implementasi etika kerja berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan diikuti oleh 12 karyawan Pegadaian Syariah Solo Baru. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebelum kegiatan, 58,3% peserta berada pada kategori pemahaman rendah, 33,3% kategori sedang, dan 8,3% kategori tinggi. Setelah edukasi, sebanyak 83,3% peserta mencapai kategori pemahaman tinggi, 16,7% kategori sedang, dan tidak terdapat lagi peserta dengan kategori pemahaman rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran terhadap pentingnya kesehatan kerja, serta memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan Pegadaian Syariah Solo Baru. Program ini berkontribusi dalam penguatan budaya organisasi yang sehat, produktif, dan berorientasi pada perlindungan hukum sehingga layak diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia.
Legal Certainty and Medical Ethics for Physicians in the Implementation of Chemical Castration Law Aldhitama Ramadhan; Hery Dwi Utomo; Rina Arum Prastyanti
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/ttxjx987

Abstract

Chemical castration as an additional punishment for perpetrators of sexual violence against children has been regulated under Law No. 17 of 2016, further elaborated in Government Regulation No. 70 of 2020. However, its implementation creates a normative conflict between positive law and medical ethics codes. This study aims to analyze the ethical and legal standing of physicians implementing chemical castration, as well as their corresponding ethical and legal responsibilities. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that ethically, physician involvement as castration executors contradicts the principles of non-maleficence, beneficence, autonomy, and justice as enshrined in the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) and the Hippocratic Oath. Legally, there is a conflict between the obligations mandated by Government Regulation No. 70 of 2020 and the physician's function as a healthcare professional under Law No. 29 of 2004 on Medical Practice. The MKEK IDI Fatwa No. 1 of 2016 affirms the medical profession's rejection of such an executor role. The author concludes that physicians should be positioned as medical evaluation and rehabilitation experts rather than castration executors, and that regulatory harmonization involving the IDI, academics, and legislators is necessary to resolve existing normative conflicts.
Drug Price Transparency after Minister of Health Regulation No. 5 of 2026: Reconstructing Information Duties in Indonesian Health Law Hery Dwi Utomo; Aris Prio Agus Santoso
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 6 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i6.3873

Abstract

Drug price transparency links the right to health, consumer protection, and pharmaceutical governance in Indonesia. Earlier studies mainly examined affordability, procurement, and compliance under the former maximum retail price regime, leaving the legal consequences of Minister of Health Regulation No. 5 of 2026 underexplored. This study analyzes the current legal construction and develops an implementable information-duty model. Normative legal research is conducted through statutory and conceptual approaches, legal synchronization, and grammatical, systematic, and teleological interpretation. The 2026 regulation strengthens transparency through broader obligated parties, integrated digital reporting, monitoring, complaints, and administrative sanctions. Regulatory reporting, however, must be distinguished from public disclosure and reconciled with trade-secret and personal-data protection. The study’s novelty is a layered model separating mandatory public information, regulator-accessible information, and legally protected information within the limits of delegated regulatory authority.
Co-Authors Agus Santoso, Aris Prio Aldhitama Ramadhan Evi Elisanti Hesty Tanjung Wigianti Maruli Tua Tampubolon Rina Arum Prastyanti Siti Fatimah Widi Nugrahaningsih Widi Nugrahaningsih