Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Jurnal Pendidikan dan Konseling JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Veteran Justice Journal Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian West Science Jurnal Dunia Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of New Trends in Sciences
Widi Nugrahaningsih
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA Nugrahaningsih, Widi; Utami, Dytia; Hikmatululiya, Dysa; Aswari, Ayuk Dian
TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 1 No 2 (2020): TIN: Juli 2020
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.482 KB)

Abstract

Poverty is a phenomenon where an individual cannot fulfill his daily needs. Health is an important aspect for every individual because health is one of the needs that play an active role in daily life. health must always be a concern for every individual. While in Indonesia the rural poverty rate continues to increase, therefore the objectives to be achieved in this study are 1) knowing the cause of the continued increase in poverty 2) knowing the importance of reducing poverty 3) explaining the importance of protecting health for each individual without having to think about costs. this type of research is qualitative, describing, and using secondary data, in analyzing the data. The results of the study show that poverty continues to increase because the population continues to increase resulting in lack of employment, poverty rates can decrease if there is a cooperation between the community and the government, the government guarantees the health of its people with providing health insurance
The Use Of A QR Code On A Notary Deed Is A Manifestation Of The Obligations Of A Notary Under The Law Widi Nugrahaningsih
Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i1.32

Abstract

The rampant fraud in society, especially the existence of parties claiming to be notaries (being fakenotaries) and making deeds occur in the community and are very disturbing, have occurred in several areas,one of which is in Sleman. The problem that is taken from this research is whether the benefits of usingQuick Response code (QR code) in making a notary deed? The purpose of this research is to find outinformation about the benefits of QR codes in making notarial deeds in order to provide securityguarantees for the parties in the notarial deed. The research method is descriptive and explanatoryresearch, the research approach used is empirical, the types and sources of data from primary andsecondary data. While the data collection technique is by means of interviews (interviews with notarieswho have used the QR code on the deed they have made), direct observation (by looking at the forms ormodels of deeds made) and literature study. Data collection techniques with data reduction steps, datapresentation, drawing conclusions. The conclusion from the research is that the use of QR Code in makingnotarial deeds does not violate the provisions of the Law, even in accordance with Article 16 paragraph (1)letter g UUJN-P, that notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, not taking sides, andprotecting interests. the parties involved in legal action.
Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Widi Nugrahaningsih; Indah Wahyu Utami
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.729 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i03.213

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya ekonomi, dampak tersebut sangat dialami oleh seorang debitur dalam melakukan kewajiban permbayaran kredit. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemic covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum Sosiologis atau empiris, serta lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas dan Dirjen Perundingan Perdagangan. Teknik Pengumpulan data, yaitu wawancara, dan Studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian yaitu bahwa untuk melindungi debitur penerima fasilitas kredit dimasa pandemic covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik berupa kepres maupun keputusan OJK, sedangkan dari pihak lembaga perbankan, mereka sebagi pihak pelaksana dari kebijakan yang dibut oleh pemerintah. Kesimpulan, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur penerima fasilitas kredit, berupa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019.selanjutnya pihak bank melaksanakan kebijakan tersebut dengan memberikan stimulus bagi debitur.
Akibat Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Inggris Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Nugrahaningsih, Widi; Marginingsih, Marginingsih
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.125 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v4i5.530

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan mengkaji berbagai norma hukum serta mengkaji pula asas, kaidah serta peraturan perundang-undangan lainya, termasuk juga mengenai berbagai pendapat para ahli hukum serta sumber–sumber hukum lainya. Perjanjian yang para pihaknya adalah WNI dan WNA, merujuk pada UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Dalam pelaksanaannya, “Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris”. Penggunaan bahasa asing di perjanjian sebagai terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman perjanjian dengan pihak asing dalam perjanjian yang disepakati. Kesimpulannya bahwa Apabila perjanjian itu dibuat dengan adanya latar belakang yang bertentangan dengan Undang-Undang (perjanjian hanya dibuat dalam bahasa inggris saja) maka dapat dikatakan tidak halal. Supaya memenuhhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian yang melibatkan WNI dan WNA wajib dibuat dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian), Supaya perjanjian tersebut tidak menjadi batal demi hukum (karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa “adanya sebab yang halal”).
Penerapan Sistem Informasi di Desa Manang dalam Meningkatkan Penyampaian Informasi dan Komunikasi Sesuai Undang-Undang Desa Margaretha Evi Yuliana; Widi Nugrahaningsih; Daffa’ Ilyas
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14393

Abstract

Desa Manang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, sebagian besar masyarakat di Desa Manang tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi di masyarakat karena kesibukannya masing-masing sehingga mengurangi komunikasi dan informasi di desa tersebut. Karenanya diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah proses komunikasi antar masyarakat dan proses transfer informasi di Desa Manang. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan studi kasus melalui wawancara dan observasi. Penerapan sistem informasi desa dapat bermanfaat bagi pemerintah kota itu sendiri karena dapat mengetahui informasi tentang desa hanya dengan membuka website. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi dewan desa terhadap masyarakat sekitar. Selain membuka informasi kepada masyarakat, juga memudahkan komunikasi antara pengurus desa dengan warga. Dalam pelaksanaan sistem informasi desa diperlukan peran serta paguyuban, agar pelaksanaan sistem informasi desa tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Masyarakat Desa Manang membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi antar masyarakat dan penyampaian informasi di Desa Manang.
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA Indah Wahyu Utami; Widi Nugrahaningsih
ProBank Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/probank.v2i2.178

Abstract

Era reformasi mengharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja Pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan atau politik desentralisasi, yang dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang yang baik (Good Governance) yang memprioritaskan pelayanan publik. Implementasi nilai-nilai good governance menjadi unsur penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pemerintahan daerah di antaranya kinerja di kelurahan. Adapun tujuan penelitian yaitu mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan, penerapan, kendala dan harapan masyarakat akan pentingnya  Good Governance di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari. Sampel dan populasi penelitian ini adalah Lurah dan Pegawai Kantor Kelurahan Manahan. Pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka yang terkait, observasi langsung dan wawancara terhadap pelaksanaan Good Governance di Kantor Kelurahan Manahan. Analisis data dengan analisis kualitatif secara deskritif disertai penjelasan hasil wawancara sebenarnya terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan Good Governance dalam di Kelurahan Manahan sudah diterapkan yaitu memberikan pelayanan publik terbaik kepada warga tanpa biaya dengan Kelurahan pelaksanaan kinerja antara lain : mantab kejujuran, kedisiplinan, organisasi, gotong royong, serta pelayanan. (2)  Tidak menemukan kendala yang berarti dalam penerapan Good Governance di kantor kelurahan Manahan. (3) Penggunaan teknologi informasi dengan media sosial Whattsapp memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi pelayanan publik. (4) Harapan masyarakat Good Governance di Kelurahan Manahan ditingkatkan, terutama pemenuhan pelayanan publik khususnya bentuk pengurusan administrasi birokrasi.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Kendala, Harapan, Kelurahan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet Fransisca Medina Alisaputri; Rina Arum Prastyanti; Widi Nugrahaningsih
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.145

Abstract

Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo dan upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet. Hasil dari penelitian ini yaitu problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP.
Pelatihan Literasi Bahasa Inggris Hukum untuk Bersosial Media bagi Siswa SMA Marginingsih Marginingsih; Widi Nugrahaningsih
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 05 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i05.1126

Abstract

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada kegiatan pelatihan literasi Bahasa inggris hukum untuk bersosial media. Tujuan pengabdian supaya siswa SMAN 1 Mojolaban dapat secara mandiri dan bertanggung jawab dalam penggunaan sosial media oleh karena telah dimilikinya kemampuan literasi Bahasa inggris hukum. Metode pelaksanaan, pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak lokasi pengabdian pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan dengan sosialisasi dan pemberian materi yang dibahas bersama, dilanjutkan dengan pelatihan. tahap evaluasi dilaksanakan dengan memberikan kuis pada siswa, yang kemudian dibahas bersama. hasil kegiatan pengabdian yaitu para siswa SMAN 1 Mojolaban dapat menerapkan pengetahuan literasi untuk bersosial media, serta mampu secara mandiri dan bertanggung jawab memanfaatkan sosial media baik untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial.
Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia Widi Nugrahaningsih; Novemy Triyandari Nugroho
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): Mei : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v1i2.232

Abstract

Digital currencies can now be utilized by people in various countries, including Indonesia. The Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) noted that as of November 2023, the number of registered crypto asset customers reached 18.25 million. Every month it has a growth of 437.9 thousand customers calculated since February 2021. The problem in the study, how is the use of crypto assets in Indonesia for investment and transaction purposes in Indonesia.The purpose of the study, to analyze the use of crypto assets in Indonesia for investment and transaction purposes in Indonesia. This research is normative juridical, legal material collection techniques using library research. Data analysis technique, by collecting data, analyzing data, followed by drawing conclusions. Every transaction uses a currency benchmark. The definition of currency is money issued by the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Rupiah. It is money that is a legal tender. Article 2 of Bappebti Regulation No.5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on futures exchanges, crypto asset trading must be based on legal certainty. Conclusion, that crypto assets in Indonesia can be used as a means of investment for the community. with provisions in accordance with the Minister of Trade Regulation Number 99 of 2018. Buying and selling crypto can only be done on the futures exchange.
Juridical Review of Non-Taxable Income Based on Article 7 of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations Hastuti, Indra; Nugrahaningsih, Widi; Santoso, Aris Prio Agus; Pramudya, Andhika
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8417

Abstract

This research aims to analyze the provisions regarding non-taxable income based on article 7 of Law No. 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations, as well as the juridical implications of changes to these provisions for Individual Taxpayers. Non-Taxable Income is an income limit that is not subject to tax by the state, which aims to provide tax relief for taxpayers with low income. Law No.7 of 2021 changes the previous Non-Taxable Income provisions in Law No.36 of 2008 concerning income tax. Apart from that, this research recommends the importance of socializing the new Non-Taxable Income provisions, as well as strengthening supervision by the Directorate General of Taxes to prevent misuse of Taxpayer data and regular evaluation of the amount of Non-Taxable Income is also needed so that it remains relevant to developing social economic conditions.
Co-Authors Aditya Sulistyo Budhi Aris Prio Agus Santoso Aryono Aryono Aswari, Ayuk Dian Daffa’ Ilyas Ety Isworo Fransisca Medina Alisaputri Hery Dwi Utomo Hikmatululiya, Dysa Ilham Hendra Prabowo Indah Wahyu Utami Indah Wahyu Utami Indra Hastuti, Indra Margaretha Evi Yuliana Marginingsih Marginingsih Marginingsih, Marginingsih Maruli Tua Tampubolon Novemy Triyandari Nugroho Pramudya, Andhika Rina Arum Prastyanti Utami, Dytia