Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI KASUS PENGAJUAN REKONVENSI Lubis, Fauziah; Harahap, Aisyah; Sains, Ihsan Hidayah; Aulia, Nuha; Pulungan, Ro’fat Ja’far Al-hadidi; Syarzain, Yuyun Sari
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.620

Abstract

This observe examines the software of the standards of simplicity, velocity, and occasional price within Indonesian civil procedural regulation, especially concerning the submitting of reconvention as a counter-claim. those ideas are critical for the management of justice, as mandated with the aid of Article 2 paragraph (four) of law No. forty eight of 2009 on Judicial strength. Reconvention, which is a counter-declare made through the defendant against the plaintiff inside the same case, holds massive potential for embodying these three ideas. The studies employs a literature assessment method, studying numerous prison texts, policies, and case research of reconvention practices across extraordinary courts. Findings suggest that reconvention methods, when filed alongside the defendant's reaction and addressed in a single series of hearings, can exemplify the precept of simplicity by means of keeping off complex processes, the principle of speed by way of shortening trial periods, and the precept of low value through preventing the duplication of prices.Case studies conducted at the Sidrap Religious Court and in land dispute cases demonstrate the effectiveness of reconvention in enhancing judicial efficiency. The study concludes that reconvention serves as an effective procedural law tool for achieving the principles of simplicity, speed, and low cost, while also emphasizing the need to uphold the principles of justice and legal certainty in its implementation.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil dari PHK Diskriminatif Berdasarkan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan Dalimunthe, Nikmah; Sains, Ihsan Hidayah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7706

Abstract

Pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan hamil masih kerap terjadi meskipun secara tegas dilarang dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas ketenagakerjaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan hamil dari pemutusan hubungan kerja yang bersifat diskriminatif, faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktik tersebut, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan hamil untuk memperoleh perlindungan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan perempuan hamil secara efektif.