Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Socio Historica: Journal of Islamic Social History
Pandan Alas, Ajar Enggar Waskito
Unknown Affiliation
Religion Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kemunculan Gerakan Sosial di Surakarta 1912-1924 sebagai Akibat Kebijakan Restrukturisasi Agraria Aura, Fanisa; Pandan Alas, Ajar Enggar Waskito
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol 3, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Faculty of Adab and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38625

Abstract

The research discusses the emergence of social effects following the application of colonial policy on agrarian restructuring and the end of the system of the king's apporary division of the palace in surakarta 1912-1924. The study is a historical study, with sociological approach and socio-economic change theories. The impact of the agrarian reorganization, especially surakarta region, is in keeping with the shift in land policy systems and the application of land rental systems. As a result, people have no definite economic income and reduced land rights. Land taken over by the colonial government and leased to private entrepreneurs resulted in the losing of traditional policies of civility and subjugation. Numerous plantations were set up by private entrepreneurs using laborers from indigenous communities. Although previous land tax hikes (farmers tax collectors, village security overseers, land and labor providers) were lost as a result of the application of land restructuring, the public responded very strongly as a result of this policy. This restructuring changed the disproportionate pattern of land ownership, since all land in surakarta returned to communal or village ownership. The mounting effect was that public expression of the cost and anxiety incurred by the application of a new land management system. The expression is in the form of rebellion, begal, petty or petty as a protest against the various economic difficulties that society is experiencing
Kemunculan Gerakan Sosial di Surakarta 1912-1924 Sebagai Akibat Kebijakan Restrukturisasi Agraria Aura, Fanisa -; Pandan Alas, Ajar Enggar Waskito
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38625

Abstract

Penelitian ini membahas kemunculan dampak sosial setelah penerapan kebijakan pemerintah kolonial tentang restrukturisasi agraria dan berakhirnya sistem pembagian tanah lungguh yang dibagikan oleh raja untuk punggawa istana di Surakarta 1912-1924. Penelitian ini merupakan penelitian historis, dengan pendekatan sosiologi dan teori perubahan sosio-ekonomi. Dampak yang terjadi akibat diterapkannya reorganisasi agraria, khususnya wilayah Surakarta, bersamaan dengan adanya pergeseran sistem kebijakan tanah dan diterapkannya sistem persewaan tanah. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mempunyai pendapatan ekonomi yang pasti dan berkurangnya hak kepemilikan tanah. Tanah yang diambil alih oleh pemerintah kolonial dan disewakan kepada pengusaha swasta menyebabkan tidak berfungsinya kebijakan tradisional yang dilakukan oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Banyak sekali pabrik perkebunan yang didirikan oleh pengusaha swasta dengan menggunakan buruh dari kalangan masyarakat pribumi. Walaupun penarikan pajak tanah yang sebelumnya dilakukan oleh bekel (petani pemungut pajak, pengawas keamanan desa, penyedia tanah dan tenaga kerja) hilang akibat diterapkannya restrukturisasi tanah, namun masyarakat merespon sangat keras akibat kebijakan ini. Restrukturisasi ini mengubah pola kepemilikan tanah yang telah merugikan Kasunanan, karena semua tanah di Surakarta kembali kepada kepemilikan komunal atau desa masing-masing. Sebagai dampak yang memuncak adalah munculnya ekspresi yang dilakukan masyarakat atas kerugian dan keresahan yang timbul dari penerapan sistem pengelolaan tanah baru. Ekspresi tersebut dalam bentuk pemberontakan, begal, maling atau kecu sebagai protes yang dilakukan atas berbagai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Co-Authors Aura, Fanisa Aura, Fanisa -