Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Kasus Wanprestasi Pembayaran Utang oleh Nasabah: Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/Pn Bta Aurelia Madelin, Nethania; Angelina Jacqueline Sugiarto; Jessica Chua
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.954

Abstract

A credit agreement is a form of civil obligation that binds the creditor and debtor in a mutually beneficial legal relationship. However, in practice, defaults by customers often occur, leading to financial losses and affecting the stability of banks as lenders. This study aims to analyze the legal certainty provided by regulations in resolving default disputes between banks and customers, as well as to assess the fairness of legal protection for both parties. By using normative legal research methods and a case study of Batam District Court Decision Number 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, it was found that the existing regulations have not fully provided balanced legal protection. Banks often do not receive proportional compensation despite winning the case. Additionally, there is an imbalance in the execution of collateral and limited access for customers to non-litigation dispute resolution mechanisms. Therefore, banking policy reforms are needed, including strengthening regulations, applying the principle of caution in collateral execution, and providing legal education for customers. With a more balanced approach, it is hoped that a fair legal system can be created for both banks and customers in default cases.
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Neltje Selly, Jeane; Ulinta Ginting, Angelica; Aurelia Madelin, Nethania; Ar Rohma, Inayah; Ratu Maulika, Grizca; Nathania, Cheryl
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).