Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Law, Education and Business Media Hukum Indonesia (MHI)
Nathania, Cheryl
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tindakan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Warga Negara Indonesia di Negara Inggris Syailendra Putra, Moody Rizqy; Nathania, Cheryl; Ginting, Angelica Ulinta; Maulika, Grizca Ratu
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2895

Abstract

Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan korban. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada berlawanan jenis kelamin, namun juga dapat terjadi pada orang yang sesama jenis kelamin. Hal ini dapat timbul pada seseorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang atau dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). LGBT sendiri dapat timbul oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, faktor kebiasaan dan faktor psikologis. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam 6 Agama di Indonesia pun sepakat untuk menentang perkawinan sesama jenis. Namun, penyimpangan seksual ini tetap terjadi bahkan menimbulkan kasus pelecehan seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan Indonesia kepada warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri khususnya pelecehan seksual dan bagaimana pandangan hukum dan agama yang ada di Indonesia terhadap LGBT. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan agama yang ada di Indonesia menentang keras adanya LGBT.
Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Syailendra P, Moody Rizqy; Madelin, Nethania Aurelia; Nathania, Cheryl; Maulika, Grizca Ratu
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14051688

Abstract

Marriage in Indonesia, regulated by Undang - Undang Number 1 of 1974, aims to create a happy family; however, divorce often triggers custody disputes. This research analyzes the implementation of sanctions for parents who do not comply with child custody decisions within the context of civil law, as well as the obstacles faced in its execution. The methods used include normative and qualitative approaches, with data sources from legislation and case studies. Real cases, such as disputes between Tsania Marwa and Atalarik Syah, as well as Ahmad Dhani and Maia Estianty, highlight non-compliance with legal decisions. Obstacles such as weak law enforcement, economic factors, and social norms contribute to this issue. Ongoing conflicts between parents further worsen the situation. Therefore, reform in law enforcement and increased social awareness regarding child custody are essential to protect children's welfare and ensure more effective implementation of court decisions, so that the best interests of the child always remain a priority in every decision.
Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak Nathania, Cheryl; Yuri, Nicole Eugenia
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i4.32087

Abstract

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pelaksanaan kontrak di dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan force majeure dalam hukum kontrak, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan kajian literatur yang relevan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai force majeure dalam kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure, yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontrak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Namun, pengajuan klaim force majeure harus disertai dengan bukti yang jelas bahwa pandemi secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya renegosiasi atau penyesuaian kontrak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, sesuai dengan kondisi yang dihadapi akibat pandemi. Penelitian ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam penerapan force majeure dalam kontrak yang terpengaruh oleh situasi global yang tidak terduga seperti pandemi.
Pelaksanaan Sila Pertama Pancasila dalam Pembunuhan Janin Di Purwokerto dalam Korelasi Undang-Undang 340 Kuhp Neltje Selly, Jeane; Ulinta Ginting, Angelica; Aurelia Madelin, Nethania; Ar Rohma, Inayah; Ratu Maulika, Grizca; Nathania, Cheryl
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1001

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan dengan maksud mengambil nyawa orang lain sehingga tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belum lama ini, terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Purwokerto. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dalam suatu kasus dengan korelasi Undang-Undang 340 KUHP. Kasus pembunuhan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebijakan hukum, kondisi aktual, dan pertumbuhan kehidupan nasionalis untuk menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, pembunuhan adalah sebuah tindakan yang tidak cocok dengan prinsip pertama sila Pancasila yang mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta metode yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatan bahan baku primer serta buku sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 340 KUHP, diatur tentang pembunuhan berencana yang dimana pelaku secara sadar dan sengaja untuk mengambil nyawa orang lain, yaitu meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau, pada tingkat maksimal dua puluh tahun. Dalam hal ini, pelaku juga melakukan tindakan inses yang ditetapkan dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Sengketa Perdata Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina Putra Dirgantara; Nathania, Cheryl; Ritonga, Heigel Parodi; Yuri, Nicole Eugenia; Janah, Oky Annisa Rizky Noer
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1580

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan doktrin Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) dan Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) dalam sengketa perdata antara Indonesia dan Filipina. Studi ini menyoroti bagaimana perbedaan tradisi hukum sistem Civil Law murni di Indonesia dan sistem hibrida yang dipengaruhi Common Law di Filipina memengaruhi lingkup dan beban pembuktian pertanggungjawaban non-kesalahan. Ditemukan bahwa Indonesia menerapkan SL secara terbatas melalui lex specialis (khususnya UU PPLH) dan VL masih berlandaskan pada asumsi kelalaian pengawasan, sementara Filipina mengadopsi doktrin-doktrin ini secara lebih ekspansif melalui yurisprudensi, khususnya dalam Product Liability dan Liability for Acts of Others. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara bertujuan untuk melindungi korban, sistem Filipina menawarkan jalur litigasi yang lebih luas dan fleksibel, sementara Indonesia harus mengandalkan reformasi legislasi yang agresif untuk memperluas cakupan pertanggungjawaban non-kesalahan.
Cyber Law Awareness Regarding Illegal Access and Data Breaches in Indonesia Gani, Maria Minerva; Nathania, Cheryl; Dirgantara, Putra; Ritongga, Heigel; Aditya, Rifaldo; Yuri, Nicole; Amira, Tasya; Jhonray, Natasha; Ginting, Yuni Priskila
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10468

Abstract

The increasing number of illegal access and personal data breach cases has caused significant losses to the public and contributed to declining public trust in Electronic System Providers (Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE). This community service activity focuses on strengthening public understanding of cyber law and raising awareness of personal data protection within the legal framework of the New Criminal Code (KUHP), the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), and the Law on Personal Data Protection (UU PDP). The purpose of this program is to provide education on the risks associated with the leakage of Personally Identifiable Information (PII), the legal construction of criminal and civil liability for perpetrators and PSEs, as well as the importance of preventive-based system security. The method employed is a narrative juridical approach combined with socialization activities and participatory discussions. This approach is intended to enhance legal awareness, strengthen preventive measures, and encourage responsible digital behavior among community members in order to support the creation of a secure and sustainable digital ecosystem.
Co-Authors Aditya, Rifaldo Amira, Tasya Ar Rohma, Inayah Aurelia Madelin, Nethania Dirgantara, Putra Gani, Maria Minerva Ginting, Angelica Ulinta Janah, Oky Annisa Rizky Noer Jhonray, Natasha Madelin, Nethania Aurelia Maulika, Grizca Ratu Moody Rizqy Syailendra Putra Neltje Selly, Jeane Putra Dirgantara Ratu Maulika, Grizca Ritonga, Heigel Parodi Ritongga, Heigel Ulinta Ginting, Angelica Yuni Priskila Ginting Yuri, Nicole Yuri, Nicole Eugenia