Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia Ariany, Lisda; Perdana, Sandi P
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.988

Abstract

This study discusses the restrictions on freedom of expression in Indonesian legislation and the perspective of human rights (HAM). Through the normative legal research method, this study examines these restrictions based on legal principles and international human rights standards. The results of the study indicate that (1) restrictions are permitted, they must meet strict requirements, namely stipulated by law, and proportional. (2) Freedom of expression is a fundamental right protected by various international instruments, such as Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In Indonesia, it is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the ICCPR.
Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Apandi, M.; Rahayu, Karlina; Agus Prayugo, Wahyu; Ariany, Lisda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.1007

Abstract

This study aims to analyze (1) the vagueness of the norm in Article 27 A concerning defamation affects freedom of expression (2) how the vagueness of the norm in Article 28 Paragraph 1 concerning the spread of fake news impacts freedom of expression in the digital era. This study uses a normative legal method. The object of this study is Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that (1) the vagueness in Article 27 A concerning defamation can lead to violations of the law, because its interpretation is subjective. This can cause fear for individuals or groups to express opinions or criticism in the digital space, because of the threat of unclear sanctions. (2) Article 28 Paragraph 1 which regulates the spread of fake news also shows vagueness in the definition of "information that surrounds" or "is detrimental," which can risk curbing legitimate criticism of the government or certain policies, given the very broad scope and interpretation that tends to be subjective.
Penyuluhan Hukum Lingkungan: Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Ariany, Lisda; Rahayu, Karlina; Mumtaz, Mumtaz; Ernawati, Ernawati; Mardaleni, Mardaleni; Nirwana, Putri Mira; Marlina, Siti
Abdimas Galuh Vol 7, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i2.21057

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat desa adalah rendahnya literasi hukum lingkungan serta masih maraknya praktik yang merusak ekosistem, seperti pembakaran terbuka, pembuangan limbah ke sungai, dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan, penyuluhan interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, focus group discussion (FGD), simulasi penerapan prinsip hukum lingkungan, serta tindak lanjut berupa pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran ekologis masyarakat, ditandai dengan komitmen peserta untuk mengubah perilaku yang merugikan lingkungan serta menyusun program aksi lingkungan di tingkat desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi efektif memperkuat literasi hukum, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terbentuknya kelembagaan lokal yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.