Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

CONSUMER LEGAL PROTECTION IN LAW NUMBER 30 OF 2000 CONCERNING TRADE SECRETS Rahayu, Karlina
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 5 No 3 (2023): IJIERM: Edition September
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v5i3.337

Abstract

This article discusses legal protection efforts for consumers in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, where there are still differences in understanding. The purpose of this writing is to find out how to understand trade secrets and how to protect consumer law therein, with a normative juridical approach, this research emphasizes library research methods. The rationale for this research departs from the enormous impact of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets on economic life. The research results show that the influence of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets has an impact on other regulations relating to the implementation and regulation of business in Indonesia. The existing Trade Secrets Law can no longer accommodate the current needs of society. This is due to the rapid development in society in general and business actors in particular as well as globalization which will inevitably affect people's lifestyles.
Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Apandi, M.; Rahayu, Karlina; Agus Prayugo, Wahyu; Ariany, Lisda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.1007

Abstract

This study aims to analyze (1) the vagueness of the norm in Article 27 A concerning defamation affects freedom of expression (2) how the vagueness of the norm in Article 28 Paragraph 1 concerning the spread of fake news impacts freedom of expression in the digital era. This study uses a normative legal method. The object of this study is Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that (1) the vagueness in Article 27 A concerning defamation can lead to violations of the law, because its interpretation is subjective. This can cause fear for individuals or groups to express opinions or criticism in the digital space, because of the threat of unclear sanctions. (2) Article 28 Paragraph 1 which regulates the spread of fake news also shows vagueness in the definition of "information that surrounds" or "is detrimental," which can risk curbing legitimate criticism of the government or certain policies, given the very broad scope and interpretation that tends to be subjective.
PENDAMPINGAN GOVERNANSI CERDAS MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DIGITAL Tauvani, Yuli; M. Ilham, M. Ilham; Rahayu, Karlina; Saadah, Maratun
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6072

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam penerapan OpenSID oleh Pemerintah Desa Singoan Kabupaten Batanghari melalui pendampingan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Desa Cerdas dengan perspektif kapasitas manajerial yang dinamis. Pemerintah Desa telah mengidentifikasi dua isu utama yang harus dibenahi agar pengembangan tata kelola desa cerdas dapat tercapai. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam dua area utama, yaitu kapasitas manajerial yang dinamis dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan OpenSID serta memahami potensi pencapaian tata kelola desa cerdas dengan fitur-fitur OpenSID. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sosialisasi urgensi SID dalam mewujudkan Tata Kelola Desa Cerdas. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan tentang pentingnya SID bagi Pemerintah Desa Muaro Singoan. Tim juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Pemerintah Desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa melalui SID. Terakhir, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Muaro Singoan mengenai pemahaman pemanfaatan SID dalam melayani masyarakat.
Pencatatan Perkawinan dan Sanksi Hukumnya: Studi Kritis Terhadap Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Kurniawan, Ardian; Padli, Hamdani; Tauvani, A. Yuli; Rahayu, Karlina; Sumanto, Dedi
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 21 No. 1 (2025): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v21i1.5922

Abstract

The policy of sanctioning laws and regulations for violations of marriage registration provides space for discourse in both a philosophical and practical context. The understanding of marriages that are not recorded encompasses violations in juridical terminology, as the content of sanctions can have actual implications for the emergence of problematic law enforcement in the field of marriage. This research was conducted to analyze and find out what the juridical implications are for the sanction policies contained in various legal regulations related to violations of marriage registration. The literature study method is the method used in this research, by collecting data through a review of various kinds of legal rules. This study uses a statutory regulation approach in examining regulations related to legal issues regarding sanctions for violations of marriage registration. Several policies that contain sanctions for violations of the legal registration of marriages are considered inappropriate because they cannot be met on a fundamental basis. There is a bias in the authority of law enforcement in the object of this violation of marriage registration. Legal ambiguity can arise in the process of sentencing if it is associated with the content of sanctions that have a tendency not to be in the realm of private law.
Penyuluhan Hukum Lingkungan: Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Ariany, Lisda; Rahayu, Karlina; Mumtaz, Mumtaz; Ernawati, Ernawati; Mardaleni, Mardaleni; Nirwana, Putri Mira; Marlina, Siti
Abdimas Galuh Vol 7, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i2.21057

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat desa adalah rendahnya literasi hukum lingkungan serta masih maraknya praktik yang merusak ekosistem, seperti pembakaran terbuka, pembuangan limbah ke sungai, dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan, penyuluhan interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, focus group discussion (FGD), simulasi penerapan prinsip hukum lingkungan, serta tindak lanjut berupa pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran ekologis masyarakat, ditandai dengan komitmen peserta untuk mengubah perilaku yang merugikan lingkungan serta menyusun program aksi lingkungan di tingkat desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi efektif memperkuat literasi hukum, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terbentuknya kelembagaan lokal yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.