Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Prakasa Dakara QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Global Ilmiah
Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Mitigasi Bencana Tsunami melalui Permainan bagi Anak-anak Kampung Huntap Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Hutabarat, Rugun Romaida; Prianto, Yuwono; Rifurio, Muhammad Haikal; Devi, Devi; Aurelia, Jessica; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Vol. 5 No. 1 (2025): Inovasi Edukatif dan Teknologi Partisipatif untuk Pemberdayaan Komunitas dalam
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/japd.v5i1.2273

Abstract

Anak-anak penyintas tsunami Selat Sunda 2018 yang tinggal di Kampung Huntap Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, masih menghadapi trauma psikologis dan kurangnya pemahaman tentang mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak terhadap risiko tsunami melalui pendekatan permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan berbasis permainan (seperti simbol bencana, lagu tsunami, lapbook, dan petak jongkok), serta evaluasi melalui observasi dan diskusi tim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak menunjukkan respon aktif dan antusias, cepat memahami pesan mitigasi, serta mengalami peningkatan pemahaman tentang tindakan saat terjadi bencana. Kesimpulannya, pendekatan sosialisasi berbasis permainan terbukti efektif sebagai media pendidikan kebencanaan sekaligus sarana trauma healing yang menyenangkan, relevan dengan prinsip perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i2.14

Abstract

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran narkotika yang merugikan bangsa. Penulisan ini membahas peran dan prosedur pemberian grasi, dengan fokus pada kasus pidana mati yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis dokumen sekunder dan studi kasus pemberian grasi sebelumnya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pidana mati di Indonesia dijatuhkan sebagai bentuk hukuman utama, terutama dalam kasus-kasus narkotika. Grasi, sebagai hak prerogatif Presiden, menjadi instrumen penting dalam memberikan pengampunan atau mengubah hukuman. Proses pengajuan grasi melibatkan tahapan yang kompleks, melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung, dan akhirnya Presiden. Grasi dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, jasa terpidana bagi masyarakat, kondisi kesehatan terpidana, dan perilaku positif di dalam penjara. Meskipun proses grasi dijelaskan secara rinci, penelitian ini mengungkapkan beberapa tantangan, termasuk ketidakpastian waktu eksekusi bagi terpidana mati. Implikasi hukum dari pemberian grasi juga menjadi perhatian, termasuk pengampunan dan perubahan jenis hukuman tanpa menghapus kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Penelitian ini menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pertanyaan kunci seputar prosedur grasi dan prinsip-prinsipnya, serta menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek-aspek dalam konteks tindak pidana narkotika di Indonesia.
Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Dalam ESG Clause Common Law dan Civil Law S.T. Kansil, Christine; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7460

Abstract

Perkembangan transaksi bisnis internasional yang semakin maju meningkatkan awareness pada kepedulian lingkungan dengan adanya klausul Environmental, Social, and Governance (ESG) pada klausul perjanjian yang tidak hanya menjadi tren semata namun menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Penerapan klausul ESG menghadapi tantangan yuridis terkait prinsip dasar hukum kontrak internasional seperti pacta sunt servanda dan good faith, terutama dalam perbandingan sistem hukum common law dan civil law. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan enforceability klausul ESG, yang sangat dipengaruhi oleh choice of law dan choice of forum. Oleh karenanya, dinamika hukum kontrak internasional menjadi krusial untuk mendukung implementasi ESG dalam mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Prinsip good faith dalam sistem civil law diatur secara eksplisit dan mempengaruhi pembentukan, interpretasi, serta pelaksanaan kontrak, termasuk klausul ESG. Good faith memungkinkan pengadilan menilai kewajiban moral dan sosial para pihak, sehingga klausul ESG dapat ditegakkan secara normatif jika dirumuskan dengan konkret dan terukur. Sedangkan dalam sistem common law, good faith tidak dianggap asas universal dan hanya diterapkan dalam kontrak relasional dengan implied duty. Oleh karena itu, enforceability klausul ESG dalam common law lebih bergantung pada ketepatan drafting kontrak daripada prinsip moral. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan hukum dalam penerapan klausul ESG lintas yurisdiksi, khususnya terkait kepastian hukum dan enforceability-nya.
Co-Authors Aurelia, Jessica Devi Devi, Devi Hutabarat, Rugun Romaida Rifurio, Muhammad Haikal S.T. Kansil, Christine Yuwono Prianto