Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Septrina, Nazmi; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vhnde451

Abstract

Dokter sebagai salah satu pihak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien memiliki tanggungjawab serta kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pasien, dimana harapan Pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter adalah Pasien memperoleh kesembuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi, dalam menjalankan tugas dan tindakan medisnya,  seorang dokter, tidak selalu berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasien. Sebagaimana yang terjadi pada kasus berdasarkan putusan nomor 152/PDT/2019/PT SMR dan putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PBR yang mana pasien menggugat dokter atas perbuatan melawan hukum terkait dugaan kelalaian dokter maupun dugaan tindakan malpraktek. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai bahan utama dalam mengkaji putusan nomor 152/PDT/2019/PT SMR dan putusan nomor 61/PDT/2018/PT PBR. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.
Prinsip Prinsip dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan: Penelitian Septrina, Nazmi; Salma, Salma; Bahar, Muchlis
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4563

Abstract

The principles and rules of Islamic law are essentially established to realize human welfare, maintain justice, and uphold universal humanitarian values. Islamic law is not narrow-minded and rigid, but rather flexible, adaptive, and considers the social conditions of society. The principle of "la haraj" (not burdensome) demonstrates that Islamic law exists to provide convenience, not hardship, as emphasized in the maxim "al-masyaqqah tajlib al-taysir" (difficulty brings ease). The implementation of Islamic law is also carried out in stages (tadarruj), enabling society to adapt and fully internalize its values without causing social unrest. Thus, Islamic law emphasizes a balance between the text of sharia and the needs of human life, as well as between legal certainty and the common good. All of these principles lead to achieving the primary objectives of sharia (maqasid al-shari'ah), namely, safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property, while upholding justice as the foundation of social life.
Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia: Penelitian Septrina, Nazmi; Asasriwarni, Asasriwarni; Ikhwan, Ikhwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4564

Abstract

Civil law is a branch of law that regulates relationships between individuals in social life. In the Indonesian context, civil law has two main systems that operate side by side: Indonesian civil law, which originates from the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and national regulations, and Islamic civil law, which originates from the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Indonesian civil law emphasizes legal certainty, codification, and the principle of secularity, while Islamic civil law prioritizes justice, welfare, and sharia values. Both cover family, marriage, inheritance, and property, but their regulatory mechanisms differ. District Courts are authorized to handle Indonesian civil law cases, while Religious Courts have jurisdiction over Islamic civil cases for Muslims. Thus, this comparison demonstrates that the two legal systems complement each other in legal practice in Indonesia, reflecting the distinctive legal pluralism and providing alternative dispute resolutions tailored to the needs of society.