p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Riau Law Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Jasa Konstruksi di Indonesia Tri Vebri Yance
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.126-147

Abstract

The implementation of construction work is carried out based on a construction work contract that has been previously agreed upon. The implementation and supervision of construction work, as stated in Article 28 paragraph 1 of Government Regulation Number 29 of 2000 concerning the Implementation of Construction Services, include physical implementation, supervision, testing, and final handover of the work results. The final results of the work encompass the stages of work results, handover results, initial handover results, and final handover results, which must meet the criteria of cost efficiency, quality standards, and timely completion. Numerous cases arise in the final handover of construction work where the building fails to function, either wholly or partially, in terms of technical aspects, utility, safety, and occupational health, or public safety. These failures are often due to the fault of the Service Provider (Developer), referred to as Construction Work Failures and Building Failures. The purpose of this research is to analyze the legal resolution of unlawful acts in construction services in Indonesia and the legal consequences of resolving unlawful acts in construction services in Indonesia. The method employed is sociological legal research. Based on the research findings, the resolution of unlawful acts in construction services in Indonesia should hold the service providers or developers—whether individuals or legal entities—accountable for any construction work and building failures. Construction work and building failures are often associated with parties choosing measures to protect and safeguard their personnel involved rather than addressing the underlying issues. Natural conditions are frequently blamed for construction failures to cover up human negligence and carelessness, which should be held accountable. Disputes arising from construction work and building failures in a build-operate agreement between construction service providers and users can be resolved through formal processes, such as adjudication, including court proceedings and arbitration, or informal processes based on the agreement of the disputing parties through negotiation and mediation. The legal consequences of resolving unlawful acts in construction services in Indonesia indicate that losses incurred due to unlawful acts entitle the victims to demand compensation from the perpetrators through legal claims. Specifically, for unlawful acts resulting from construction failures, court rulings often oblige the responsible parties to compensate for the losses, either by restoring the damaged building or providing monetary compensation.
Hambatan Pendaftaran Merek Makanan Pelito Daun Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kampar Irfan Ridha; Meriza Elpha Darnia; Ghina Meilani Rizki; Tri Vebri Yance
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/1h9h7738

Abstract

Kue palito daun adalah makanan khas daerah Provinsi Riau dari Kabupaten Kampar. Kue ini dikatakan kue palito daun adalah apabila kita buka daun pisangnya maka bagian bawah dari kue ini seperti sumbu palito. Sumbu ini terbuat dari gula enau yang dipotong-potong. Pelito daun ini menjadi viral semenjak diadakannya kegiatan HUT ke-65 Kabupaten Kampar yang mengusung tema pencapaian rekor muri penyajian pelito daun terbanyak di Indonesia mengundang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang menjual pelito daun untuk membuatnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan dengan cara menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dalam dunia perdagangan, sektor bisnis pada setiap usahanya pasti memiliki kekayaan intelektual didalamnya, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada umumnya mempunyai suatu merek dagang. Namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  belum mendaftarkan merek produknya, maka dipandang perlu penelitian tentang Hambatan pendaftaran merk usaha makanan khas Kampar Pelito Daun berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilakukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menunjukkan bahwa Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini disebabkan karena dengan adanya merek dapat dijadikan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran merek, baik yang dialami oleh pelaku Usaha pelito daun  maupun instansi terkait yakni meliputi hambatan internal dan hambatan ekternal serta upaya dalam mengatasinya.