Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.516

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal Hukum Respublica Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Darnia, Meriza Elpha

Universitas Riau

Author-ID : 787959

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Protection of the rights of the Indigenous people by Datuok (Chief of the tribe / Ninik Mamak) as a traditional leader in the village of Sipungguk Bangkinang, Kampar Regency Darnia, Meriza Elpha
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) 2020: PROCEEDINGS ICTESS
Publisher : PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Protection of the rights of the Indigenous people by Datuok (Chief of the tribe / Ninik Mamak) as a traditional leader in the village of Sipungguk Bangkinang, Kampar Regency Meriza Elpha Darnia
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) 2020: PROCEEDINGS ICTESS
Publisher : PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar meriza elpha darnia; dasrol dasrol
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Abstrak Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk masyarakat dalam membudi dayakan tanaman nenas. sehingga, masyarakat berlomba-lomba membuat nenas menjadi bahan dasar olahan seperti dengan membuat keripik nenas. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen dan harus dilindungi dari pelaku usaha yang selalu punya cara untuk mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kesehatan, keamanan atau pun kenyaman konsumen.Tulisan ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris. Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar masih belum terakomodir pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kesehatan, tidak semua usaha keripik nenas yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi lebih banyak lagi agar masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran karena manfaatnya bukan hanya untuk penjual tetapi juga bagian perlindungan bagi pembeli. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hanya sebagian pelaku usaha yang mendaftarkan UKM keripik nenasnya sehingga dinas perdagangan koperasi dan UMK kesulitan untuk menindak pelaku usaha jika terjadi permasalahan. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri khas desa Rimbo Panjang. AbstractThe Kampar Regency Government provides assistance to the community in cultivating pineapple plants as an icon of the village of Rimbo Panjang, Kampar Regency. Thus, people are competing to make pineapples into basic ingredients for processing such as making pineapple chips. As a mainstay product, pineapple chips must be considered in the production and distribution process so that they are attractive to consumers who are the users and must be protected from business actors who always have a way to seek their own profit without paying attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field research based on observations, interviews, and documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and UMK Trade Office, pineapple chips sellers and buyers in Rimbo Panjang, Kampar Regency. The approach used is juridical-empirical.Protection for pineapple chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency is still not accommodated by the local government based on the results of interviews with the health department, not all pineapple chip businesses have a PIRT (Home Food Industry) permit so more socialization is needed so that The community who owns pineapple chips UKM knows the importance of registration because the benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer.

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR,TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM PEKANBARU Meriza Elpha Darnia
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) menurut Hukum Islam. Menggunakan metode sosiologis empiris. Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya melanggar Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Metrologi dengan melakukan razia pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya, melakukan penyitaan terhadap timbangan yang bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.Kata kunci : Perlindungan konsumen, alat ukur takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN BERKEMAH ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN TEMPAT PENYEWAAN ALAT DI ARVIN ADVENTURE PEKANBARU Windu Nursalisa; Firdaus Firdaus; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A rental agreement to rent camping equipment between the lessee and the lessee is aform of legal relationship to meet the needs or interests of a matter. In this case the partieshave their respective rights and obligations. However, in reality this still causes problemscaused by one of the parties, both the tenants and Arvin Adventure. This clearly needs to beinvestigated because if one of the parties commits a default, then everything must be inaccordance with the applicable laws and regulations. If this is not implemented, it is possiblethat injustice will occur to the aggrieved party.The formulation of the problem posed is how is the implementation of the campingequipment rental agreement between the lessee and the equipment rental place ArvinAdventure Pekanbaru and how is the settlement of the camping equipment tenant in the eventof a default on the equipment rented by Arvin Adventure Pekanbaru. This research is asociological legal research, a research carried out by going directly to the location of theresearch object in order to obtain the required data.The results of this study indicate that the implementation of the camping equipmentrental agreement between the lessee and the equipment tenant at Arvin Adventure Pekanbaruis in accordance with the provisions of Article 1313 of the Civil Code and Article 1548 of theCivil Code. However, in reality this still causes problems which result in losses experiencedby Arvin Adventure Pekanbaru, namely defaults committed by the lessee and problemsarising because of the lessor. Settlement of these problems was resolved based onnegotiations between the two parties. In the case of a camping equipment rental agreement,each party must know which rights and obligations it has and the parties must have goodfaith in entering into the agreement.Keywords: Performance, Lease Agreement, Camping Equipment

Pemanfaatan TOGA Dalam Pembuatan Jamu "Kita Sehat" di Desa Pinang Sebatang Pada Era New Normal Meriza Elpha Darnia; Bayu Guntur Prasetya; Silvia Anggraini; Irsy Defia; Yulia Silvi; Arretta Yurrahma; Naftali Samuel Sirait; Ordina Saragi; Nurfita Apriani; Marintan Purba; Adelia Sari Andriani
JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol 1 No 4 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jipmi.v1i4.43

Latar Belakang: Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. TOGA mempunyai manfaat sebagai upaya kesehatan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan derajat kesehatan), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Tanaman yang ditanam biasanya yaitu jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Manfaat yang dimiliki tanaman toga ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga imunitas diri di Era New Normal. Peningkatan pemanfaatan tanaman TOGA dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Cara efektif dalam pelaksanaannya yaitu dengan melakukan penanaman tanaman obat di lahan kantor desa Pinang Sebatang dan mengolah hasil dari tanaman obat tersebut menjadi Jamu Imun “Kita Sehat” yang memiliki banyak kandungan berkhasiat didalamnya. Tujuan: Program ini dapat menambah pengetahuan masyarakat Desa Pinang Sebatang dalam pemanfaatan tanaman TOGA menjadi jamu yang efektif untuk meningkatkan dan menjaga imunitas. Metode: Pendekatan dan penerapan menurut skala prioritas yang digunakan untuk program pengabdian ini adalah pengenalan TOGA, pemanfaatan TOGA, dan pengolahan TOGA menjadi Jamu Imun. Hasil: Mengedukasi masyarakat tentang manfaat tanaman TOGA dengan memberikan Jamu Imun “Kita Sehat” dan bibit tanaman TOGA kepada masyarakat Desa Pinang Sebatang. Kesimpulan: Melalui kegiatan ini masyarakat Desa Pinang Sebatang dapat mengetahui manfaat tanaman TOGA dan mengaplikasikannya menjadi jamu sebagai sumber peningkat daya tahan tubuh. Kata Kunci: kesehatan, jamu imun, penanaman, tanaman obat keluarga __________________________________________________________________________________________ Abstract Background: Family Medicinal Plants are home-cultivated plants that have medicinal properties. TOGA has benefits as a preventive health effort (prevention of disease), promotive (improvement of health status), curative (healing from disease), and rehabilitative (health restoration). The plants grown are usually ginger, turmeric, kencur, and temulawak. The community very much needs this to maintain self-immunity in the New Normal. Increasing the use of TOGA plants can be done to prevent and control the disease. The effective way of its implementation is by planting medicinal plants on the land of the Pinang Sebatang village office and processing the results of these medicinal plants into "Kita Sehat" traditional immune medicine which has many nutritious ingredients in it. Objective: This program can increase the knowledge of the people of Pinang Sebatang Village in the use of TOGA plants as effective herbal medicine to increase and maintain immunity. Method: Approaches and implementations according to the priority scale used for this service program are the introduction of TOGA, utilization of TOGA, and processing of TOGA into traditional immune medicine. Result: Educate the public about the benefits of TOGA plants by providing "Kita Sehat" Immune Herbal Medicine and TOGA plant seeds to the people of Pinang Sebatang Village. Conclusion: Through this activity, the people of Pinang Sebatang Village can find out the benefits of the TOGA plant and apply it as herbal medicine as a source of immune-boosting. Keywords: health, immune herbs, planting, family medicinal plants

PENATAAN KEWENANGAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENETAPAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA suhela arnis; Dessy Artina; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As a rule of law based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution ofthe Republic of Indonesia, State-Owned Enterprises (BUMN) as part of separated stateassets are in order to carry out the function of state prosperity and welfare by using theconcept of a welfare state approach. which is mandated by the Constitution Article 33Paragraph (2) and Paragraph (3) of the 1945 Constitution. With the very vital role ofcommissioners in the company, the non-optimization of the board of commissioners inthe BUMN structure will indirectly reduce the quality of BUMN in achieving BUMNgoals.With the phenomenon of multiple positions, the appointment of ex-convicts incorruption cases as commissioners of BUMN, and the determination of BUMNcommissioners from non-professional circles suspected of being politically appointed,show and the need for structuring the authority of the BUMN minister in determiningthe appointment of BUMN commissioners.This research was conducted with the type of normative juridical research,namely research carried out by examining secondary legal materials or research basedon standardized rules that have been recorded which is also called, with doctrinalresearch or library research.Research results, The first is the authority of the Minister of BUMN inassigning commissioners to BUMN which is attributive (original). The second isthe need for the role of the state in carrying out government functions in structuring theauthority of the Minister of BUMN in determining BUMN commissioners andstrengthening the principles of good corporate governance. Suggestions from theauthorFirst, it is expected that the Minister of BUMN will appoint a BUMNcommissioner based on the criteria has been determined. Second, according to theauthor,According to the author, the requirements and procedures for appointingand dismissing members of the BUMN board of commissioners must be regulatedin the form of a law so that these rules are more binding,and the government actiontaken by the BUMN minister to appoint a BUMN commissioner must be seen asagoverment action so that it remains the object of supervision of the House ofRepresentatives (DPR).Keywords :Authority, Minister, Commissioner and State-owned enterprises

Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pendaftaran Merk Usaha Keripik Nenas Di Desa Rimbo Panjang Dasrol Dasrol; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8378

Kegiatan yang sedangmenjadifenomenaadalahmelakukanusaha. Masyarakat mencukupikebutuhanhidupnyadenganmemproduksi dan menjualbarang-barang yang adadisekitarnyasepertimasyarakat di desarimbo Panjang yang menjadipelakuusaha di bidangkeripiknenas. Ada sekitar 200 (dua ratus) usahakeripik nanas di desaRimbo Panjang. Karena nenasmerupakanhasilpertanian yang ikonik di daerahrimbo Panjang. Pelakuusahainiberlomba-lombauntukmembuatcirikhas pada keripiknenasnyadenganmembuatmerek pada kripiknenas yang merekaproduksi.Jenispenelitianiniadalahpenelitianhukumsosiologis, yaitupenelitianberupastudiempiris yang untukmenemukanteori-teorimengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanyahukumdalammasyarakat. Penelitianinibertujuanuntukmendatagunamembantumasyarakatmengetahuipentingnyapendaftaranmerekbagiusahanya. Karena masihbanyak para pelakuusahakeripiknenasini yang terkendaladalampendaftaranmerekusahakeripiknenasini.

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI DI ATR/BPN KABUPATEN PASAMAN BARAT Apriella Desera Genada; Maryati Bachtiar; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The location of land boundaries can certainly lead to land disputes that arecontrary to regulations. It is clear that the Regulation of the State Minister for AgrarianAffairs/Head of BPN Number 3 of 1997 and the Implementation Provisions for GovernmentRegulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration states that land registration forthe first time, one of which must collect physical data and land juridical data and severalstages that must be carried out, where The collection and processing of land physical data iscarried out by measuring and mapping the determination of boundaries of land parcels by theNational Land Agency, but there are still individuals who collect and process physical dataunilaterally which results in disputes over land boundaries. The purpose of this study was tofind out the resolution of land boundary disputes in making land ownership certificatesthrough mediation at ATR/BPN in West Pasaman Regency. As well as to find out what thereasons for setting land boundaries in making certificates of ownership rights to land cancause disputes in West Pasaman Regency.The research method used in this study is the sociological method. This research wasconducted at ATR/BPN West Pasaman Regency which was the object of this research case.Then the population and sample are several parties related to the problem under study, aswell as data sources used primary data, secondary data and tertiary data. Data collectiontechniques in this study were interviews, observation and literature review.The conclusions obtained from the research results are First, the settlement of land boundarydisputes in making certificates of ownership rights to land is carried out by mediation 3(three) times carried out by the West Pasaman Regency Land Office as a mediator. Second,the factor causing land disputes in West Pasaman Regency, namely: (a) conflict of interest;(b) structural conflict; (c) value conflict; (d) relationship conflict; and (e) data conflict. Thesuggestions in this writing are First, the applicant for the certificate should be more thoroughand examine the truth about the location of the northern boundary of the land so that landdisputes do not occur with neighbors or residents who are next to our land. Second, the WestPasaman District Land Office should conduct education and socialization regarding landregistration to the public so that land disputes do not occur again in West Pasaman.Keywords: Dispute Resolution-Land Boundaries-Mediation

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI PADA LAGU YANG DIGUNAKAN OLEH RADIO DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAHAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK Shofa Rizkina Pratiwi.A; Zulfikar Jayakusuma; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law Number 28 of 2014 concerning copyright, hereinafter referred to as theCopyright Law in Article 1 Paragraph 1, says that copyright is the copyright of thecreator that arises automatically based on the declarative principle after a work isrealized in a tangible form without reducing the complexity in accordance withthe provisions of the legislation. One of the intellectual property products includedin intellectual property rights is a song. The use of songs accompanied by materialbenefits, one of which is in radio media. As quoted from Government RegulationNumber 56 of 2021 Article 3 paragraph (1) that "everyone can make commercialuse of songs and or music in the form of commercial public services by payingroyalties to creators, copyright holders, and or rights owners." related throughLMKN. The purpose of writing this thesis namely; First, the implementation ofroyalty payments for songs used by radio in Pekanbaru city. Second, factors thatbecome obstacles in implementing royalty payments for songs used by radio inPekanbaru city.This type of research can be classified into the type of sociologicaljuridical research, examining the legal aspects by looking at the applicablelegislation and comparing it with the implementation obtained in the field. Thisresearch was conducted at the RRI and Gress FM radio companies, while thepopulation and sample were all parties related to the problems studied in thisstudy. Sources of data used are primary data and secondary data. Methods of datacollection in this study by interviews and literature study.From the results of the research problem, there are two main things thatcan be concluded. First, the implementation of royalty payments on both privateradio and state radio in Pekanbaru has a difference, where royalty payments byprivate radio in Pekanbaru do not carry out according to applicable regulations,while on radio The country, namely RRI radio, stated that the central RRI radiohad paid according to the procedures in force. Second, the factor that becomes anobstacle in the payment of royalties is that private radio does not benefit from theJOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 1 Januari – Juni 2023 Page 2songs that must be paid royalties and the second factor is due to a lack ofunderstanding of the rules governing the payment of royalties. Author'ssuggestion, First, LMKN must immediately create and use a Song and MusicInformation System and optimize its use to facilitate royalty management.Second, LMKs need to make improvements in collecting royalties, LMKNs needto socialize the Copyright Law, Content, and the rules contained in the Law inorder to increase understanding of the importance of paying royalties.Keywords: Payment-Royalty

Co-Authors , Dasrol Adelia Amanda Pitaloka Adelia Sari Andriani Adila Melita Adji Dwi Plantino Sirait Agustian Binandar Agustri Afrianto Sitompul Ahmad Saiful Ahmad, Nur Hafizah Alfani Tiara Azmy Allysa Tsurayya Alya Ramadhani Ridarto Anastasya Hutasoit Annisa Mahfuzoh Apriella Desera Genada Aprillia, Refi Arifa Fasya Aris Sutomo Arretta Yurrahma Azzah Meidiani Bayu Guntur Prasetya Bunga Khairatunisa Coryna, Justisia Amru Darda, Muhammad Rian Abi Dasrol Dasrol Desi Ratnawati S Dessy Artina Deva Deva Dewita Purnama Tari Dian pernanda putra Dinda Shilvia Dini khairyyah Diva Aurellia Enjelinda Amelia Eprin Erikson Nababan Erhan Bagus Septiohadi Fadhli Maulana Fahima Azura Fajar, Jumatul Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitriyani Fitriyani Genta, Muhammad Getar Juang Adyaksa GM Manik, Rahmat Hayatul Ismi Hazra, Filza Amalia Hendrik, Muhammad Akbar Hengki Firmanda Herma Suryani Pratiwi Indri Wulandari Irsy Defia Juneid, Adiella Hadran Syah Krismo Apriyadi Lestari , Rika Lia Afifah Lola Melan Sihombing M. Abdil Syihab Syuhada M. Aldrian Mustafarsyach M. Fadila Syahputra M. Haikal Hakiki M. Ikhsan M. Romy Suryanto Maimunajib Maimunajib Mardalena Hanifah Marintan Purba Martuah, Ali Maryam Robani Maryati Bachtiar Melinda, Sri Mitha Amelia Monica, Cindy Dhede Muhammad Haikal Muqsith* Muhammad Ridho Harpami Mumaddun Khaerudin Salami Munawardi, Munawardi Mutmainnah, Mahyanatul Naftali Samuel Sirait Nelvi Nurhaliza Nola Rahma Aulia Novia Ovalia Nugraha, Novi Yuzti Nurfita Apriani Ocsa, Asel Rahma Oktavia Anggraini Ordina Saragi Purwati, Silvi Andini Putri Putri Putri Sanaya Putri, Riau Dela Islami Raditya, Masayu Adara Rahimi, Raja Aisyah Fahira Rahmadani, Puji Bulan Ramadhanti, Siti Rasita Dewi Refiza Amanda Resa Dwi Jovannelha Ricky Waruwu Ridhayani, Meilyn Rika Lestari Risma Dwiyanti Riza Satri Rahmi Rizki Haidir Arifin Rizky, M Fatur Romaito, Anggi Sakinah Amalia Arda Salami, Mumaddun Khaerudin Sara Loreta Magdalena Selvi Wulandari Shofa Rizkina Pratiwi.A Silvia Anggraini Sonia Putri Syaivanti Sonya Maduma Imanuella suhela arnis Sukamariko Andrikasmi Sukma Putri Dertiyana Syaifullah Yophi Ardiyanto Tanjung, Abdul Ghani Tarissa Khairani Teuku Johansyah Tiara Kurnia Sari Tike Murti Sari Dewi Tubagus, Rizwan Tya Ariani Ulfia Hasanah Uli Widiriyani Uswatul Azizah Verdiansyah, Verdiansyah Vira Santika Vivian Vivian Wahyu Aditiya Malta Wigar Johan Hezekia Windu Nursalisa Wira Utami Yola Febi Anggraini Yuda Apriansyah Yulia Silvi Yunda Mai Zahra Zamhar, Atika Zamri Daresdi Zulfikar Jayakusuma

Title

Found 59 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 59 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 59 Documents
Search