Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of Consumer Protection for Return Rights Replaced by Candy by Abel Supermarket in Telang Cahyatri Lisdanna Sari; Arina Saidah Putri; Sabrina Anastasya Aurelia; Lydia Fanggi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v4i2.161

Abstract

This study aims to analyze the practice of replacing change with candy or donations that occurs at Toko Abel, and its implications for the protection of consumer rights based on the Consumer Protection Law (UUPK). According to UUPK, consumers have the right to receive change according to the amount that has been paid, and replacing money with other goods that are not comparable violates the basic rights of consumers. This practice also contradicts the provisions of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which states that only paper and metal money are valid for use as a means of payment in Indonesia. Through interviews with consumers and business actors, this study shows that although replacing change with candy is often considered a minor problem, this practice has the potential to reduce consumer trust and damage long-term relationships between consumers and business actors. The results of this study suggest that business actors comply with applicable legal provisions, ensure that consumer rights are fulfilled, and seek legitimate and fair solutions in dealing with the problem of a shortage of coins at the cashier. Thus, this study emphasizes the importance of consumer protection in every transaction to maintain fairness and transparency in trade relations.
KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025 Cahyatri Lisdanna Sari; Sabrina Anastasya Aurelia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zjysh554

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam menjamin terselanggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk menilai, mengawasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap data keuangan daerah, lemahnya kapasitas teknis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kurangnya transparansi dari pihak eksekutif. Meskipun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan berbagai upaya optimalisasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem informasi anggaran seperti pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD), serta penguatan partisipasi publik menjadi kunci utama untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif dalam proses pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peningkatan keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengawasan anggaran daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.