<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Program KIS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pegawai Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, serta masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang, belum optimal akibat berbagai kendala. Sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaat program ini. Dari segi sumber daya, keterbatasan tenaga ahli, kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan, dana yang tidak mencukupi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut menghambat pelaksanaan. Meskipun para pelaksana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sesuai tugasnya, kurangnya koordinasi dalam birokrasi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, ketidaksiapan Pegawai Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya ketelitian aparat dalam menjalankan program, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas implementasi KIS di wilayah tersebut.]]>
