Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Implementasi Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Masyarakat Dinas Sosial Kota Palembang Dwiki Adi Putra
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i4.625

Abstract

Program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) saat ini sangat dikenal apalagi di kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin, PKH adalah program bantuan sosial dimana sasaran target dari PKH ialah masyarakat miskin dan diharapkan menerima manfaat. Dimana program dana bantuan sosial PKH bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuka akses untuk masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik untuk generasi penerus bangsa. Terkhusus pada tahun 2023 dimana tujuan utama dari program dana bantuan sosial PKH ialah penurunan stunting dan meningkatnya kelahiran bayi dan balita yang sehat. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dikarenakan metode kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang memerlukan hasil dan penjelasan yang terperinci. disimpulkan bahwa impleimeintasi program bantuan sosial PKH saat ini sudah beirjalan deingan baik dan seisuai deingan indikator dimana teilah adanya keibijakan dan keiteintuan yang meingatur dan meimbatasi program bantuan sosial PKH, adanya peilatihan peiningkatan keimampuan para peitugas dan peindamping sosial PKH, para peitugas dan peindamping sosial PKH teilah meilaksanakan tugas deingan baik dan seisuai deingan keiteintuan.
Pelatihan Komunikasi Dan Kepemimpinan Organisasi Dwiki Adi Putra; Nurhasannah; Lestari, Indah
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v5i1.521

Abstract

Anak muda dituntut untuk menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, namun pengetahuan tentang dunia organisasi dan keterampilan public speaking juga penting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, sikap, dan kepribadiannya, karena pengembangan diri tidak hanya berasal dari pendidikan formal tetapi juga dari pengalaman. Namun, di Kota Palembang, masih kurangnya pemahaman tentang komunikasi dan kepemimpinan organisasi di kalangan anak muda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu pendahuluan, analisis dan tahap akhir. Hasil penelitian menujukkan bahwa melalui kegiatan pelatihan mengenai komunikasi dan kepemimpinan organisasi terkini dapat ditarik kesimpulan kegiatan ini para peserta khususnya generasi muda di kota palembang menjadi peserta kegiatan ini menjadi tahu betapa pentingnya mengenal organisasi, muda di kota palembang semangkin tertarik untuk mengenal lebih jauh organisasi dan ingin tergabung dengan banyak organisasi baik internal maupun eksternal sekolah.
Pengaruh Peran Ganda Terhadap Tingkat Disiplin Kerja ASN dan Non-ASN Wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Alfeni Deka Pratiwi; Dwiki Adi Putra; Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.890

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari peran ganda terhadap disiplin kerja para pegawai wanita yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Peran ganda, yang mencakup tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga, sering menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan kedisiplinan, seperti ketepatan waktu dan kinerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja, seperti konflik waktu, tekanan psikologis, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami dampak peran ganda terhadap disiplin kerja pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terkait ketepatan waktu, produktivitas, dan keseimbangan kerja-rumah tangga. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman pegawai tentang tantangan peran ganda, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola konflik peran ganda. Dengan sistem kerja yang terstruktur, dukungan keluarga, dan strategi pengelolaan stres yang efektif, mereka berhasil menjaga kedisiplinan dan performa kerja sambil tetap memenuhi tanggung jawab rumah tangga.
Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024 Wahyu Pangestu; Dwiki Adi Putra; Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.896

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembuatan kolam retensi dan penanggulangan masalah banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi beberapa pendekatan yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat dengan mudah menggambarkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Palembang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, dalam menyelesaikan masalah banjir dan perbaikan kolam retensi di kota Palembang masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penelitian, yaitu kegiatan implementasi dan komunikasi antar instansi yang masih sangat minim. Beberapa instansi sudah memahami peran dan fungsinya dalam penanggulangan banjir, namun pelaporan terkait masalah banjir dari masyarakat kurang mendapat respon dari instansi yang menangani masalah tersebut. Selanjutnya, dilihat dari karakteristik instansi pelaksana dalam menanggapi masalah banjir, upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan penanggulangan bencana banjir. Masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dinilai lebih memahami dan dapat mendukung pemerintah dalam program penanggulangan bencana banjir. Terakhir, pada indikator tendensi atau disposisi pemerintah, hingga saat ini masih dinilai kurang tanggap dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan banjir yang terjadi di Kota Palembang. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya perbaikan sistem pelaporan masyarakat, tugas dan fungsi pemerintah Kota Palembang perlu diperjelas, transparansi dalam pola kebijakan penanggulangan, dan peningkatan kepercayaan publik.
Penerapan Kebijakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang VIGO FIRRIZKI; Isabella; Dwiki Adi Putra
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.899

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Program KIS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pegawai Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, serta masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang, belum optimal akibat berbagai kendala. Sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaat program ini. Dari segi sumber daya, keterbatasan tenaga ahli, kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan, dana yang tidak mencukupi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut menghambat pelaksanaan. Meskipun para pelaksana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sesuai tugasnya, kurangnya koordinasi dalam birokrasi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, ketidaksiapan Pegawai Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya ketelitian aparat dalam menjalankan program, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas implementasi KIS di wilayah tersebut.
The Effectiveness of the KPU Goes To Campus and Goes To School Programs in Increasing Voter Participation in the 2024 South Sumatra Regional Elections Rhiezka Amelia Pratiwi; Dwiki Adi Putra; Isabella
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8835

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of the Services of the South Sumatra Provincial General Election Commission in providing information about the South Sumatra Simultaneous Regional Elections. In this study, the researcher uses a Qualitative Method where the researcher gets an appropriate and targeted data through interviews, observations and documentation. The results of this study show that by using the theory that has been analyzed, namely the Theory of Effectiveness which has 4 indicators, namely (1) Accuracy of Program Targets, (2) Program Socialization, (3) Program Objectives and (4) Program Monitoring which has fulfilled the basis as a design for the Service Effectiveness of the South Sumatra Provincial General Election Commission in providing information about the South Sumatra Simultaneous Regional Elections. Then the results of the analysis and findings in the field from this study show that the South Sumatra Provincial General Election Commission has shown significant progress in providing information related to the Simultaneous Regional Elections. However, there is still room for improvement, especially in terms of access to information for remote areas and the expansion of the reach of socialization. It can be concluded that currently the effectiveness of the South Sumatra Provincial General Election Commission in providing information about the South Sumatra Simultaneous Regional Elections still needs to be improved. In the future, the effectiveness of the service needs to be focused on expanding the reach of socialization to remote areas.
Implementasi PP No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM Di Kota Palembang Yola Adikara Permata; Dwiki Adi Putra; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 1 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (November 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i1.326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, serta sikap atau disposisi pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM, di antaranya melalui pelatihan (BIMTEK), sosialisasi, serta penyediaan bantuan permodalan tanpa agunan bekerja sama dengan BPR dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dinas aktif menyelenggarakan pameran di dalam dan luar kota sebagai strategi pemasaran produk UMKM. Pelaksanaan kebijakan cenderung bebas dari intervensi politik dan dilaksanakan secara teknokratis. Dinas juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan pihak perbankan dalam pengajuan pembiayaan usaha. Secara umum, implementasi kebijakan dinilai telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap UMKM, direkomendasikan tiga langkah utama, yaitu: penguatan pelatihan dan pendampingan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta.
Accessibility and Participation: South Sumatra KPU Efforts to Present Disability-Friendly Elections in the city of Palembang in 2024 Peni Masito; Dwiki Adi Putra; Amaliatulwalidain
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8838

Abstract

This study aims to identify the strategy of the South Sumatra Provincial KPU in increasing the participation of voters with disabilities in the 2024 Presidential election in Palembang City, as well as the obstacles and factors that affect the effectiveness of the strategy. The research method used is a descriptive qualitative approach, by collecting data through observation, interviews, and documentation at the South Sumatra Provincial KPU office, as well as the chairman of KPPS, and the Disability Group. Data analysis is carried out through data collection, data reduction, data presentation as well as verification and affirmation of thematic conclusions based on Strategy Theory (Mulgan, 2009:19) and Political Participation Theory (Budiardjo, 2019), to identify the KPU strategy as well as the obstacles and factors that affect the effectiveness of the strategy. The results of the research revealed that the South Sumatra Provincial KPU implemented various strategies to increase the participation of voters with disabilities in the 2024 Presidential Election. The strategy includes direct socialization to communities and social institutions, the use of social media and tools such as braille, and training for KPPS to be able to provide inclusive services. The KPU also involves people with disabilities in election simulations and public service advertisements to increase their political awareness. Facilities at the polling station are prepared to be disability-friendly, such as special lanes, wheelchairs, and pick-up services. Cooperation with social institutions and communities with disabilities also strengthens the dissemination of information. Despite obstacles such as limitations of disability-friendly information media and psychological barriers, this strategy is considered effective in increasing the confidence and political participation of people with disabilities. This effort reflects the commitment of the South Sumatra KPU in realizing inclusive, fair, and equal elections for all. Based on the results of the research, the South Sumatra Provincial KPU's strategy in increasing the participation of voters with disabilities in the 2024 Presidential Election in Palembang City shows a positive commitment, but still faces obstacles. The goal of political inclusion has been well directed, but the provision of facilities and information still does not fully support the needs of people with disabilities, especially for sensory and intellectual disabilities. Socialization is not yet fully accessible, and the involvement of people with disabilities in decision-making is still limited. The participation rate is still mostly passive due to lack of information, physical barriers, and psychological and social factors. To realize inclusive elections, the KPU's strategy needs to be strengthened through increased accessibility, involvement of the disability community, and more disability-friendly communication methods.