Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Implementasi Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Masyarakat Dinas Sosial Kota Palembang Dwiki Adi Putra
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i4.625

Abstract

Program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) saat ini sangat dikenal apalagi di kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin, PKH adalah program bantuan sosial dimana sasaran target dari PKH ialah masyarakat miskin dan diharapkan menerima manfaat. Dimana program dana bantuan sosial PKH bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuka akses untuk masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik untuk generasi penerus bangsa. Terkhusus pada tahun 2023 dimana tujuan utama dari program dana bantuan sosial PKH ialah penurunan stunting dan meningkatnya kelahiran bayi dan balita yang sehat. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dikarenakan metode kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang memerlukan hasil dan penjelasan yang terperinci. disimpulkan bahwa impleimeintasi program bantuan sosial PKH saat ini sudah beirjalan deingan baik dan seisuai deingan indikator dimana teilah adanya keibijakan dan keiteintuan yang meingatur dan meimbatasi program bantuan sosial PKH, adanya peilatihan peiningkatan keimampuan para peitugas dan peindamping sosial PKH, para peitugas dan peindamping sosial PKH teilah meilaksanakan tugas deingan baik dan seisuai deingan keiteintuan.
Pelatihan Komunikasi Dan Kepemimpinan Organisasi Dwiki Adi Putra; Nurhasannah; Lestari, Indah
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v5i1.521

Abstract

Anak muda dituntut untuk menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, namun pengetahuan tentang dunia organisasi dan keterampilan public speaking juga penting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, sikap, dan kepribadiannya, karena pengembangan diri tidak hanya berasal dari pendidikan formal tetapi juga dari pengalaman. Namun, di Kota Palembang, masih kurangnya pemahaman tentang komunikasi dan kepemimpinan organisasi di kalangan anak muda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu pendahuluan, analisis dan tahap akhir. Hasil penelitian menujukkan bahwa melalui kegiatan pelatihan mengenai komunikasi dan kepemimpinan organisasi terkini dapat ditarik kesimpulan kegiatan ini para peserta khususnya generasi muda di kota palembang menjadi peserta kegiatan ini menjadi tahu betapa pentingnya mengenal organisasi, muda di kota palembang semangkin tertarik untuk mengenal lebih jauh organisasi dan ingin tergabung dengan banyak organisasi baik internal maupun eksternal sekolah.
Pengaruh Peran Ganda Terhadap Tingkat Disiplin Kerja ASN dan Non-ASN Wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Alfeni Deka Pratiwi; Dwiki Adi Putra; Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.890

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari peran ganda terhadap disiplin kerja para pegawai wanita yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Peran ganda, yang mencakup tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga, sering menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan kedisiplinan, seperti ketepatan waktu dan kinerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja, seperti konflik waktu, tekanan psikologis, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami dampak peran ganda terhadap disiplin kerja pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terkait ketepatan waktu, produktivitas, dan keseimbangan kerja-rumah tangga. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman pegawai tentang tantangan peran ganda, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola konflik peran ganda. Dengan sistem kerja yang terstruktur, dukungan keluarga, dan strategi pengelolaan stres yang efektif, mereka berhasil menjaga kedisiplinan dan performa kerja sambil tetap memenuhi tanggung jawab rumah tangga.
Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024 Wahyu Pangestu; Dwiki Adi Putra; Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.896

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembuatan kolam retensi dan penanggulangan masalah banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi beberapa pendekatan yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat dengan mudah menggambarkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Palembang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, dalam menyelesaikan masalah banjir dan perbaikan kolam retensi di kota Palembang masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penelitian, yaitu kegiatan implementasi dan komunikasi antar instansi yang masih sangat minim. Beberapa instansi sudah memahami peran dan fungsinya dalam penanggulangan banjir, namun pelaporan terkait masalah banjir dari masyarakat kurang mendapat respon dari instansi yang menangani masalah tersebut. Selanjutnya, dilihat dari karakteristik instansi pelaksana dalam menanggapi masalah banjir, upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan penanggulangan bencana banjir. Masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dinilai lebih memahami dan dapat mendukung pemerintah dalam program penanggulangan bencana banjir. Terakhir, pada indikator tendensi atau disposisi pemerintah, hingga saat ini masih dinilai kurang tanggap dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan banjir yang terjadi di Kota Palembang. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya perbaikan sistem pelaporan masyarakat, tugas dan fungsi pemerintah Kota Palembang perlu diperjelas, transparansi dalam pola kebijakan penanggulangan, dan peningkatan kepercayaan publik.
Penerapan Kebijakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang VIGO FIRRIZKI; Isabella; Dwiki Adi Putra
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 1 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i1.899

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Program KIS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pegawai Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, serta masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang, belum optimal akibat berbagai kendala. Sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaat program ini. Dari segi sumber daya, keterbatasan tenaga ahli, kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan, dana yang tidak mencukupi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut menghambat pelaksanaan. Meskipun para pelaksana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sesuai tugasnya, kurangnya koordinasi dalam birokrasi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, ketidaksiapan Pegawai Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya ketelitian aparat dalam menjalankan program, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas implementasi KIS di wilayah tersebut.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Layang di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Dodi Andreansyah; Amaliatulwalidain; Dwiki Adi Putra
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3307

Abstract

This study aims to analyze community participation in the construction of the flyover in Karang Jaya Village, Gandus District, Palembang City based on Cohen and Uphoff's theory of community participation and Grigg's infrastructure development theory. This research uses a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, documentation, as supporting data. The results of the study show that community participation in the flyover construction has gone quite well at the stages of decision making, implementation, benefit utilization, and evaluation. According to Grigg's theory, the construction of the overpass has also met the aspects of infrastructure availability, accessibility, and infrastructure sustainability. The presence of the overpass makes access easier, facilitates mobility, supports the community's economic activities, and provides sustainable benefits. Additionally, the community plays a role in maintaining cleanliness, security, and the usability of the overpass so it continues to function well. The weakness of this study is the limited scope, both in terms of informants and for research, suggesting that expanding the scope with more informants from various community and government elements would be beneficial.
Kinerja Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Tahun 2025 Nathasya Ayu Syaharani; Doris Febriyanti; Dwiki Adi Putra
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3310

Abstract

This research aims to examine bureaucratic reform performance at the South Sumatra Regional Office of the Directorate General of Corrections. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study, and analyzed using Agus Dwiyanto’s (2008) bureaucratic performance theory, which covers productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The findings indicate that governance and bureaucratic reform have generally been implemented well. This is reflected in the achievement of performance targets, the provision of good quality services, the organization’s ability to respond to needs, personnel compliance with regulations and standard operating procedures, and the implementation of accountability and supervision in accordance with applicable regulations. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, insufficient budgets for monitoring and evaluation activities, and a performance reporting system that has not been optimally integrated. Therefore, strengthening human resource capacity, integrating information systems, and improving coordination are necessary to support more effective, transparent, responsive, and accountable bureaucratic reform in the future. These efforts are expected to improve organizational performance and strengthen public service governance over time.
Evaluasi Pelayanan Pelaporan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Palembang 2025 Adryan Maulana; Dwiki Adi Putra; Doris Febriyanti
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3311

Abstract

 This study aims to comprehensively evaluate the reporting services for violence against minors at the Palembang City Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPPA) in 2025 through the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA). Employing a qualitative descriptive method structured around Daniel L. Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model, data were gathered through in-depth interviews with UPTD PPA officials, reporters, and the general public, as well as institutional document analysis. The findings indicate that in the Context aspect, service objectives align with child protection needs, although public awareness regarding reporting mechanisms remains uneven; in the Input aspect, DPPPA is supported by competent personnel, PUSPAGA psychological services, physical and online platforms, and clear SOPs, yet UPTD PPA lacks independent budget management; in the Process aspect, service execution is responsive and adaptive via mediation or legal routes involving community leaders and NGOs, though public outreach and case progress transparency require improvement; and in the Product aspect, the service delivers positive outcomes such as direct advocacy, information clarity, and heightened public trust, even though overall effectiveness is not yet fully maximized. This study recommends expanding public outreach, strengthening human resource capacity, granting budget autonomy, and ensuring continuous updates on case progress.