Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Simarmata, Eka Santi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Akun Tiktok Sesilia Yovani Saragih Hadriyani, Siti; Simarmata, Eka Santi; Panjaitan, Gita Jesica; Nugraha, Gusnadi; Alfiandra, Muhammad Diki; Ardika, Raja; Hasibuan, Hamdi Abdullah
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 4 (2025): May
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15492286

Abstract

This research analyzes the gap between the guarantee of constitutional rights in public services and the reality of their implementation in the field, using a case study of Sesilia Yovani Saragih's viral TikTok video about her experience in obtaining an electronic ID card. The video exposes how a supposedly simple administrative procedure turns into a bureaucratic process that is complicated, non-transparent, and contains illegal levies. Using a qualitative approach with a case study method, this research integrates juridical analysis of the 1945 Constitution, Law No. 25 of 2009, and Law No. 24 of 2013, as well as thematic analysis of social media content and public response. The findings show that there are still violations of citizens' rights in the form of inequality of access, administrative discrimination, and low quality of public services. The root of the problem is identified in structural, cultural, and weak law enforcement factors. The research recommends comprehensive reform through the preparation of clear standard operating procedures, strengthening the supervisory system, increasing service transparency, strict law enforcement against corrupt practices, and implementing digital transformation centered on the needs of the community. These efforts are expected to realize the fulfillment of citizens' constitutional rights in public services optimally.
Eksploitasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia Hadriyani, Siti; Simarmata, Eka Santi; Panjaitan, Gita Jesica; Nugraha, Gusnadi; Alfiandra, Muhammad Diki; Hambali, Hambali
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6374

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kian kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji dinamika TPPO di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris, berfokus pada kasus-kasus aktual seperti kematian pekerja migran Soleh Darmawan di Kamboja dan maraknya penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus TPPO telah berkembang menjadi kejahatan transnasional berbasis teknologi, melibatkan eksploitasi tenaga kerja, seksual, dan ancaman terhadap integritas fisik korban. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, serta literasi digital yang rendah. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan TPPO, termasuk minimnya koordinasi antarinstansi, keterlibatan oknum aparat, serta belum optimalnya regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU TPPO, penguatan kelembagaan, dan strategi penanggulangan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan korban dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.
Eksploitasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia Hadriyani, Siti; Simarmata, Eka Santi; Panjaitan, Gita Jesica; Nugraha, Gusnadi; Alfiandra, Muhammad Diki; Hambali, Hambali
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6374

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kian kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji dinamika TPPO di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris, berfokus pada kasus-kasus aktual seperti kematian pekerja migran Soleh Darmawan di Kamboja dan maraknya penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus TPPO telah berkembang menjadi kejahatan transnasional berbasis teknologi, melibatkan eksploitasi tenaga kerja, seksual, dan ancaman terhadap integritas fisik korban. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, serta literasi digital yang rendah. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan TPPO, termasuk minimnya koordinasi antarinstansi, keterlibatan oknum aparat, serta belum optimalnya regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU TPPO, penguatan kelembagaan, dan strategi penanggulangan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan korban dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdullah Hasibuan, Hamdi Alfiandra, Muhammad Diki Ardika, Raja Hadriyani, Siti Hambali Hambali Nugraha, Gusnadi Panjaitan, Gita Jesica