<![CDATA[(Factors Affecting the Performance of Small Business Partners in Infrastructure Project Development in Sorong Regency) Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang memberikan kelonggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung hingga dengan nilai penggadaan mancapai maksimal dua miliar rupiah, hal ini membuka peluang bagi keterlibatan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil dalam proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan di kabupaten sorong, Papua Barat Daya. Konsekuensi implementasi kebijakan ini menemui berbagai tantangan. Minimnya pengetahuan teknis dan manajerial dari para penyedia jasa pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil seringkali menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), maraknya praktik subkontrak tidak resmi, hingga mutu konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis. Tingkat kepuasan masyarakat pun rendah akibat cepat rusaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha pengusaha lokal dengan dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil, sehingga dapat disusun strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas serah terima pekerjaan. Melalui metode kualitatif dalam bentuk literature review dan indepth interview penelitian ini menghasilkan faktor yang dianggap mempengaruhi rendahnya kualitas serah terima proyek oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan indikator kinerja berbasis faktor yang dihasilkan. Abstract The special autonomy policy, which provides flexibility in the procurement process for goods and services, including direct appointments with procurement values reaching a maximum of two billion rupiah, has opened up opportunities for the involvement of local entrepreneurs with low qualifications in infrastructure projects, particularly road construction in Sorong Regency, Southwest Papua. The implementation of this policy has faced various challenges. The lack of technical and managerial knowledge among service providers with low qualifications often results in work that does not comply with the Terms of Reference (TOR), the prevalence of informal subcontracting practices, and construction quality that does not meet technical standards. Public satisfaction is also low due to the rapid deterioration of the infrastructure being built. The local government does not yet have a measurable evaluation instrument to assess the performance of projects carried out by local entrepreneurs with low qualifications. This study aims to explore the factors causing the low quality of work carried out by local entrepreneurs with low qualifications, so that strategies can be developed to address the low quality of work handovers. Through qualitative methods in the form of literature reviews and in-depth interviews, this study produces factors that are considered to influence the low quality of project handovers by local entrepreneurs with low qualifications. This research can be utilized by local governments in developing strategies for compiling performance indicators based on the resulting factors.]]>
