Syaiful Arpin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM Jabaruddin; Karmila; I Nyoman Triana Suskendari; Syaiful Arpin
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.91

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa dalam penahanan merupakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dalam penelitian ini adalah upaya paksa pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa tersebut perlu di awasi dengan porsi yang seimbang. Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali. Lembaga yang sudah ada seperti praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHAP.
PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE Syaiful Arpin; I Nyoman Triana Suskendari; Karmila; Jabaruddin
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan penekanan pada kajian ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai perlindungan hukum atas atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, kemudian dianalisa dengan metode preskriktif dengan memberikan rumusan konsep dan menawarkan suatu norma atau kaidah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pihak APIP Kabupaten konawe bersinergi mengawal pengelolaan Dana Dana. Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidak tertiban dan tindak pidana korupsi, pihak IPH (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD. Bentuknya berupa peningkatkan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi, pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melalukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.