Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Mughits, Muhammad Hamam
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Indrawardana, Ira
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3023

Abstract

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin perlindungan agama dan kebebasan berkeyakinan di tengah diskriminasi terhadap kelompok minoritas serta konflik antarumat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap kebebasan beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformulasi bertujuan memperjelas sanksi dan melindungi martabat agama, ketidakjelasan frasa ‘penghinaan agama’ membuka ruang diskresi berlebihan bagi penegak hukum yang berpotensi disalahgunakan. Dominasi tafsir ahli agama tanpa standar objektif memperkuat bias mayoritas dan mengancam prinsip keadilan serta kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan pembatasan ruang lingkup penghinaan agama pada ancaman nyata terhadap ketertiban umum, integrasi prinsip HAM dalam penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme judicial review yang independen.
Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Bonti, Bonti; Halim, Hilman Abdul
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3468

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.
Co-Authors Bonti, Bonti Halim, Hilman Abdul Ira Indrawardana Tomi Setiawan