Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Halim, Hilman Abdul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Bonti, Bonti; Bekti, Herijanto; Utami, Sawitri Budi; Setiawan, Tomi; Pancasilawan, Ramadhan; Halim, Hilman Abdul
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.51344

Abstract

Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 mengalami kondisi darurat. Hal ini ditandai dengan overload yang dialami Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah, terutama sampah yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari hulunya. Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Metode kajian dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan PPM pada tahap ke-1 ini adalah dengan melakukan kegiatan FGD, pendampingan penyusunan roadmap dan rencana aksi pengelolaan sampah Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya terbukanya komunikasi  dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuknya komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon. Waste management in the Greater Bandung area (Bandung City, Bandung Regency and West Bandung Regency) will experience an emergency in August 2023. This is characterized by the overload experienced by the final waste disposal site (TPA) which is no longer able to accommodate waste disposal, especially waste originating from the Greater Bandung area. Based on this, the PPM team feels called to contribute to being part of the solution to dealing with waste from upstream. So the PPM Team decided to contribute to waste management at the village level in the district area. Bandung. The village that the PPM Team chose to carry out community service is Cileunyi Kulon Village, which is located in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. The method of study and community service used in PPM activities at stage 1 is by carrying out FGD activities, assisting in the preparation of roadmaps and action plans for village waste management. The result of this activity is the formation of open communication and transparency of information regarding problems in each participant's area, as well as the formation of a commitment to develop further action plans to improve waste management governance in Cileunyi Kulon Village.
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS BUDAYA DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON KABUPATEN BANDUNG Bonti, Bonti; Nurasa, Heru; Kudus, Imanudin; Halim, Hilman Abdul
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 2 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i2.51343

Abstract

Pemerintah Desa Cileunyi Kulon telah memanfaatkan media sosial dalam aktivitasnya. Namun observasi awal  Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) menemukan bahwa Profil Desa belum ditampilkan dalam platform digital online secara memadai. Salah satunya adalah profil Desa Cileunyi Kulon yang didapati adalah pada platform Wikipedia belum menampilkan informasi profil desa secara memadai. Persiapan awal terdiri atas survei awal dan persiapan kegiatan lapangan di Desa Cileunyi Kulon. Kegiatan PPM dilaksanakan dengan focus group discussion (FGD) Kegiatan ini upaya membangun kesadaran penggunaan media sosial dalam pengembangan kapasitas budaya digital di Desa Cileunyi Kulon berbasis pada konsep Collaborative Governance. Kegiatan PPM ini Dibangun dari empat langkah utama untuk menemukan beragam konseptualisasi e-Government, yaitu :  (1) pemanfaatan TIK (2) adanya tindakan pemerintah, seperti penyediaan informasi, barang dan/atau pelayanan publik (3) peningkatan hubungan antara pemerintah dan warga negara dan (4) adanya strategi untuk menciptakan nilai bagi peserta. Desa Cileunyi Kulon memperluas konten di media sosial. Hasil dari kegiatan PPM adalah FGD menghasilkan komitmen peserta untuk meningkatkan publikasi kegiatan positif serta inovasi yang dilakukan peserta pada media sosial pribadi dan di link kepada media sosial milik Desa Cileunyi Kulon untuk semakin menyemarakan media sosial Desa Cileunyi Kulon.  Saran dari PPM ini adalah bahwa dalam menyusun Roadmap dan Rencana Aksi pada peserta di Desa Cileunyi Kulon tidak cukup dengan melakukan 1 kali FGD, memerlukan paling tidak 2 hingga 3 kali proses FGD dan pendampingan lapangan.
Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hammam; Halim, Hilman Abdul
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 1 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i1.3687

Abstract

Indonesia is currently faced with significant environmental problems stemming from industrial activities, deforestation, and peatland burning, which substantially increase greenhouse gas emissions and accelerate environmental degradation. This paper aims to analyze an extensive review of the literature related to regulations and policies on climate change, within international and national legal frameworks. The paper also further explores significant advances in environmental law related to climate change, covering issues such as human rights, climate litigation, and the obligations of sovereign states and corporate entities. The method used in this research is a qualitative research method based on the Integrated Literature Review (ILR) approach, which focuses on the intrinsic logic and coherence of legal documents in general. The results of the analysis show that a legal perspective is increasingly important in addressing climate change, given that laws, treaties and regulations can take a central role in mitigating and adapting to the impacts of climate change. Specifically, climate change law encompasses a wide array of legal instruments and mechanisms at the international, national, and local levels, all of which aim to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, increase climate resilience, and promote climate justice. In conclusion, this study, climate change has emerged as an urgent global challenge that requires legal and regulatory interventions at various levels. In addition, the legal perspective plays an important role in explaining the roles and responsibilities of the state, individuals, communities, and the private sector in the field of climate change mitigation and adaptation. As a recommendation to strengthen climate policy in Indonesia, it is imperative to advocate for legal reforms that are responsive to international advancements and improve the capacity of the judiciary in handling environmental litigation, thereby facilitating effective implementation of climate change law.
Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Bonti, Bonti; Halim, Hilman Abdul
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3468

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.
Co-Authors Bonti, Bonti Herijanto Bekti Heru Nurasa Kudus, Imanudin Mughits, Muhammad Hamam Mughits, Muhammad Hammam Ramadhan Pancasilawan Sawitri Budi Utami Tomi Setiawan