Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Sebagai Solusi Deforestasi di Kalimantan Zandri, Helmalina Zweta; Grandis, Syaulia; Sandi, Gayatri Natha; Manuel, Hosea; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i4.592

Abstract

Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia, yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, pembalakan liar, serta lemahnya tata kelola hutan. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Untuk menjawab tantangan tersebut, Program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) diperkenalkan sebagai solusi global berbasis insentif yang bertujuan menurunkan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Artikel ini membahas konsep dan mekanisme utama REDD+, seperti sistem pembayaran berbasis hasil (results-based payment), pemantauan dan pelaporan (MRV), serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahap implementasi. Di Kalimantan, REDD+ telah diujicobakan melalui berbagai proyek percontohan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal. Meski terdapat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan perlindungan hutan, pelaksanaan REDD+ masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik tenurial, tumpang tindih kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dampak jangka pendek program ini telah terlihat dalam bentuk perlindungan kawasan hutan kritis dan pembentukan mekanisme insentif ekonomi berbasis kelestarian. Namun, efektivitas REDD+ sangat bergantung pada komitmen politik, konsistensi kebijakan, kejelasan hak atas lahan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Program ini juga menuntut adanya reformasi struktural dalam kebijakan kehutanan, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, serta pembenahan data spasial dan sistem verifikasi yang akurat. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, REDD+ memiliki potensi besar sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi deforestasi di Kalimantan sekaligus memperkuat ketahanan iklim nasional.
Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba Zandri, Helmalina Zweta; Kustantinah, Indri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1324

Abstract

Artikel ini membahas praktik kawin tangkap di masyarakat adat Sumba, Nusa Tenggara Timur, sebagai tradisi yang menimbulkan kontroversi karena sering dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan mengandung unsur kekerasan. Meskipun dibenarkan dalam kerangka hukum adat, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan individu dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mengkaji dimensi budaya, hukum, dan sosial dari praktik kawin tangkap, serta bentuk perlawanan perempuan yang muncul dalam berbagai bentuk, baik terbuka maupun simbolik. Temuan menunjukkan bahwa kawin tangkap merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilegitimasi oleh norma adat dan lemahnya penegakan hukum negara. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum adat melalui dialog antarbudaya dan pendekatan berbasis hak asasi manusia agar tradisi tidak menjadi justifikasi bagi pelanggaran terhadap martabat dan kebebasan perempuan.