Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
M Wantu, Fence
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Agrarian Dispute Resolution Institution as a Manifestation of Progressive Legal Transformation Pratama Maulu, Sigit; M Wantu, Fence; Abdussamad, Zamroni
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i2.1788

Abstract

Indonesia continues to face an increasing number of agrarian conflicts that are complex, multidimensional, and rooted in structural inequality in land control and use. The current litigation-based mechanisms, both in the General Court and the State Administrative Court, are often unable to provide quick, fair, and inclusive resolutions due to procedural rigidity, high costs, and public distrust. Nonlitigation efforts led by government agencies such as the National Land Agency (BPN) also tend to be ineffective due to a lack of neutrality and professional mediation capacity. In response, this study proposes the urgent establishment of an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) specifically for agrarian disputes. LAPS aims to institutionalize mechanisms such as mediation, negotiation, and conciliation within a professional, independent, and participatory framework. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research argues that LAPS not only enhances legal certainty and access to justice but also aligns with progressive legal theories, distributive justice, and the sociolegal needs of marginalized communities. The institutionalization of ADR in agrarian law is a transformative step to achieve substantive justice and long-term social stability in land governance in Indonesia. This study found that the current litigation and non-litigation mechanisms are not yet effective in resolving agrarian conflicts fairly and inclusively. Therefore, the establishment of an independent and participatory Agrarian Dispute Resolution Alternative Institution (LAPS) is needed to realize substantive justice and legal certainty in land governance in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No 34/Pid.Sus/2022.Pn.Lbo Gusasi, Veronika; M Wantu, Fence; Rahman Y. Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.356

Abstract

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.23 Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen- komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan Hukum Hakim Pertimbangan hukum Hakim adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yakni didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Hambatan Ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak Dawali, Nurain; M Wantu, Fence; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana Pencabulan anak di Kepolisian Daerah Gorontalo serta hambatan apa saja yang dialami ahli Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana Pencabulan Anak di Kepolisian Daerah Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang artinya sebuah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat mengatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah, Keterangan dari ahli Psikiatri merupakan salah satu alat bukti yang sah, dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum disidang pengadilan. Dalam perkara pencabulan, Psikiatri menjadi salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam membantu penyidik ??untuk menemukan kebenaran materil. Tahapan-tahapan yang dilakukan Psikiatri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak yaitu, melihat dampak psikologis dari korban artinya dampak psikologis tersebut dikatakan sebagai suatu jenis trauma paska kejadian; memeriksa kondisi kesehatan mental dan jiwa artinya kesehatan yang berhubungan dengan emosi, kejiwaan dan psikis seseorang; membuat visum et repertum psikiatrikum sebagai alat bukti surat meliputi keterangan; Sebagai saksi ahli artinya memberikan pendapat mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami. Hambatan yang dihadapi Psikiatri dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan anak yaitu pertama Anak yang sulit diajak bercerita, kedua Saksi sulit untuk dimintai keterangan, ketiga minimalnya dokter ahli jiwa/ psikiatri di Provinsi Gorontalo.
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato) Ismail, Ista; M Wantu, Fence; Rahmah Y Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.362

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari sebuah kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil wawancara dengan wilayah hukum kepolisian Polres Pohuwato ada 2 upaya yang di lakukan yaitu upaya represif dan upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penangulangan kasus investasi bodong.
Co-Authors Dawali, Nurain Gusasi, Veronika Ismail, Ista Nuvazria Achir Pratama Maulu, Sigit Rahmah Y Mantali, Avelia Rahman Y. Mantali, Avelia Zamroni Abdussamad